JAKARTA—Komisi II DPR menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar lebih dari Rp 5,6 triliun. Usulan tambahan anggaran ini diajukan KPU untuk kebutuhan persiapan tahapan Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada 2022.

"Dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang saat memimpin rapat terkait penetapan pagu anggaran menjadi pagu alokasi anggaran RAPBN 2022, Selasa (21/9).

Ketua KPU Ilham Saputra sebelumnya memerinci kegiatan yang membutuhkan tambahan anggaran tersebut. Sebanyak Rp 1,5 triliun digunakan untuk kebutuhan tahapan pemilu. Mulai dari perencanaan program dan anggaran, penyusunan Peraturan KPU, sosialisasi tahapan pemilu dan pilkada, pendaftaran partai politik peserta pemilu, pembentukan badan ad hoc, persiapan pemutakhiran data pemilih, persiapan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, persiapan tahapan pencalonan, serta persiapan logistik.

Sisanya sebesar Rp 4,1 triliun digunakan untuk dukungan tahapan pemilu. Antara lain kantor atau gudang, kendaraan operasional, pembangunan teknologi informasi, belanja operasional, dan belanja pegawai. Menurut Ilham, hingga saat ini belum semua KPU daerah memiliki gedung kantor sendiri.

"Kami juga sudah melakukan efisiensi. Kami nanti akan melihat mana saja yang bisa kami prioritaskan untuk kemudian infrastruktur itu dibangun dan dilengkapi," kata Ilham.

Komisi II DPR juga menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebesar lebih dari Rp 3,6 triliun. Kebutuhan anggaran ini akan digunakan untuk persiapan pengawasan Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada 2022.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan (tengah) bersama Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin (kanan) dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/9/2021). Rapat tersebut membahas persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. - (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.)

SHARE    

Usulan mendagri

Sementara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajukan usulan anggaran dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 lebih dari Rp 1,9 triliun. Dukungan anggaran untuk Pemilu dan Pilkada ini merupakan bagian dari usulan anggaran tambahan pada pagu anggaran Kemendagri tahun 2022.

"Dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 sebesar Rp 1,936 triliun," ujar Tito.

Mendagri memerinci, usulan tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk enam kegiatan sangat prioritas. Pertama, bantuan keuangan partai politik politik sebesar Rp 758,2 miliar. Kedua, pengadaan blangko KTP elektronik atau KTP-el sebanyak 15 juta keping dengan anggaran mencapai Rp 265,2 miliar.

Ketiga, fasilitasi dan supervisi dalam penanganan Covid-19 19 pada era normal baru dalam rangka tahapan persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 sebesar Rp 1,5 miliar.

Keempat, asistensi pemerintahan daerah dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 sebanyak Rp 3,05 miliar. Kelima, seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebesar Rp 8 miliar.

Keenam, penanganan pengaduan dan persidangan putusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu mencapai Rp 33,43 miliar. Anggaran ini akan diberikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berada di bawah Kemendagri. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat