JAKARTA - Pemerintah akhirnya memutuskan akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja atau peserta mandiri, kenaikan iuran yang mencapai 100 persen untuk semua kelas berlaku mulai 1 Januari 2020.

Kenaikan iuran tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Ta hun 2018 tentang Jaminan Kesehat an. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjamin kenaikan iuran BPJS Kesehatan dibarengi dengan pembenahan kualitas layanan di fasilitas kesehatan.

"Jelas, mosoknaik toktanpa pembenahan. Pasti pelayanan dibenahi,"kata Terawan di Jakarta, Rabu (30/10). Terawan mengatakan, kenaik an iuran akan mampu mengurangi defisit keuangan yang dialami BPJS. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya memproyeksi- k an, defisit BPJS Kesehatan pada tahun ini bisa mencapai Rp 32 triliun.

Menurut Terawan, baik atau buruk nya pelayanan di rumah sakit juga bergantung pada keuangan ru mah sakit yang sebagian besar ber sumber dari pembiayaan klaim BPJS Kesehatan. Terawan yang sebe lumnya menjabat kepala RS Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto me nye butkan, yang dibutuhkan rumah sakit adalah iklim investasi yang baik dari sistem Jaminan Kesehatan Na sional.

"Selama keuangan ru mah sakit baik, otomatis ru mah sakit akan melakukan per baik an," kata Terawan.

Dia mencontohkan, pan jang nya antrean pasien di suatu rumah sakit karena le bih banyak jumlah masya ra kat yang berobat di ban dingkan dengan kemampuan ru mah sakit. Ia mengatakan, ji ka keuangan BPJS tak lagi defisit dan mampu membayar klaim pada RS te pat waktu, rumah sakit bisa me lakukan pembangunan atau investasi baru.Kalau pemba ngun an sa rana di tam bah, antrean akan terurai dengan sendiri," kata nya.

Terawan menegaskan akan memastikan kualitas layanan kesehatan kepada peserta JKN berjalan baik.

"Ya, tugas saya selaku penga was dan selaku pemberi izin rumah sakit," ujar Terawan.

Kepala Humas BPJS Ke sehatan M Iqbal Anas Ma'ruf menjelaskan penyesuai an iuran yang dilakukan. Penyesuaian iuran terjadi pada ka tegori peserta ban tuan iuran (PBI). Pertama adalah PBI yang ditanggung oleh peme rintah pusat sebesar Rp 42 ribu dari sebelumnya Rp 23 ribu. Besaran iuran ini telah berlaku sejak 1 Agustus 2019.

Sementara, peserta PBI yang didaftarkan peme rintah daerah mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah pusat sebesar Rp 19 ribu setiap orangnya per bulan. "Ini untuk pelayanan 1 Agustus sampai 31 Desember 2019," kata Iqbal, Rabu.

Perubahan iuran kategori peserta pekerja penerima upah (PPU) tingkat pusat yang merupakan pejabat negara, pimpinan, dan anggota DPR, PNS, prajurit, dan anggota Polri mulai diubah pada 1 Oktober 2019. Selain itu, perubahan iuran PPU tingkat daerah dan PPU yang merupakan pekerja swas ta berlaku mulai 1 Januari 2020.

Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebesar Rp 12 juta, dengan komposisi 5 per sen dari gaji atau upah per bulan.

"Diba yar dengan ke ten tuan 4 persen oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta," kata dia.

Terkait iuran peserta mandiri yang naik mulai 1 Januari 2020, iuran kelas III naik menjadi Rp 42 ribu dari saat ini sebesar Rp 25.500. Adapun kelas II naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu, sedangkan kelas I naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu.

Ia menuturkan, pemerintah masih menjadi pem bayar iuran terbesar.

Iqbal menjelas kan, pemerintah menang gung 73,63 persen dari total besa ran penyesuai an iuran.

Koordinator BPJS Watch Tim boel Siregar menilai kenaikan iuran bisa menu run kan keaktifan pe serta mandiri. Menurut dia, kenaikan iuran mem beratkan peserta mandiri kelas I dan II.

"Ini akan memberat kan di tengah pelayanan yang masih banyak kekurangan, seperti sulitnya mencari kamar hingga menanti jadwal operasi yang lama, kata Timboel, Rabu.

Ia menambahkan, peserta no naktif juga berpotensi meningkat. Sebab, peserta mandiri kelas III banyak yang merupakan warga ku rang mampu. Kata Timboel, mereka se mes tinya menjadi peserta PBI. Na mun, karena keterbatasan kuota, mereka memilih menjadi peserta mandiri kelas III.

Timboel berpendapat, peme rintah semestinya mempertim bangkan masukan Komisi IX DPR yang menya rankan iuran tidak naik sampai proses pembersihan data peserta PBI selesai dilakukan. (haura hafizhah/antara ed:satria kartika yudha)

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat