JAKARTA – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah menyelesaikan penyusunan lima buku ajar Pancasila bagi seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai perguruan tinggi. Ada 15 buku ajar yang disusun BPIP.

"Jadi gini, salah satu problem kita ini karena Pancasila dipinggirkan. Karena itu, kami di BPIP diperintahkan untuk menyusun 15 buku ajar. Jadi, Pancasila akan dijadikan mata pelajaran tersendiri, bukan bagian dari PPKN," kata Kepala BPIP, Prof Yudian Wahyudi dalam webinar bertajuk “Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Guru dan Dosen di Lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) RI”, Selasa (14/9).

BPIP, kata dia, telah membentuk tim yang terdiri dari 120 ahli dan tokoh lintas agama untuk menyusun 15 buku ajar Pancasila itu. Menurut dia, Kemenag tentu akan mendapat porsi terbesar karena punya banyak lembaga pendidikan yang bernaung di bawahnya.

"Kemenag memiliki porsi terbesar dibandingkan Kemendikbud sekalipun. Kemenag akan menjadi leading sector, mengingat jumlah sekolah (madrasah), pesantren dan sebagainya yang ada di bawah pembinaan atau kewenangan Kemenag," ujar Yudian.

Ia juga menegaskan, Kemenag punya peran penting untuk membumikan sekaligus menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh peserta didik di semua lembaga pendidikan di bawah Kemenag.

"Karena dulu Pancasila pernah hilang sehingga lahir salah satunya maraknya gerakan intoleran dan seterusnya itu, maka di sinilah peran Kemenag mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas," ucapnya.

Yudian melanjutkan, berdasarkan permintaan dan arahan Presiden Joko Widodo, materi pelajaran Pancasila disusun dengan 30 persen pengetahuan, seperti siapa penggali Pancasila dan pengetahuan umum lainnya. Sisanya atau sebanyak 70 persen berupa praktik atau keteladanan.

Keteladanan tersebut tidak terbatas pada sejarah. BPIP pun menggali kembali siapa saja sosok teladan Pancasila pada masa kini. "Salah satunya pahlawan penanganan Covid di masyarakat," ujarnya.

Saat ini, buku ajar Pancasila sudah diserahkan kepada Presiden dan menunggu dikeluarkannya peraturan presiden. "Sekarang tinggal ditandatangani oleh presiden, kapan akan diberlakukan," ujar dia.

Dalam forum yang sama, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Muhammad Ali Ramdhani menyampaikan, standar nasional pendidikan (SNP) harus berdasarkan Pancasila. Hal ini sejalan dengan semangat revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang SNP.

"Tentu hal ini perlu dimaknai dengan keharusan menempatkan mata ajar, mata kuliah, mata pelajaran Pancasila secara eksplisit yang tertuang dalam regulasi yang mengatur kebijakan mengenai SNP," kata dia.

Soal kurikulum mata pelajaran Pancasila, Ali menyampaikan, hal itu perlu diciptakan sedemikian rupa agar tetap tertata secara koheren kepada seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga jenjang perguruan tinggi.

Ali menjelaskan, total peserta didik di Indonesia berjumlah 68 juta orang. Dari jumlah tersebut, 12 juta di antaranya atau sekitar 17 persen menempuh pendidikan di madrasah dan pesantren yang menjadi domain binaan Kemenag.

Karena besarnya jumlah peserta didik di lingkungan pendidikan keagamaan, Ali mengajak para guru, dosen, guru besar, ustaz, kiai, tuan guru, dan semua sivitas lembaga pendidikan di Kemenag untuk senantiasa berperan sebagai subjek aktif dalam menjalankan gerakan besar penanaman nilai-nilai ideologi Pancasila melalui proses pendidikan Pancasila dan pengarusutamaan moderasi beragama.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat