DOHA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al-Thani mengunjungi Afghanistan pada Ahad (12/9). Ia mengatakan, ia telah meminta pemerintahan Taliban untuk menghormati hak-hak perempuan. Ia juga mengatakan, terlalu dini untuk mengakui pemerintahan mereka.

“Kami selalu mendesak Taliban dan pemerintahannya, dan seperti yang telah kami tekankan kembali kemarin (Sabtu, Red), pencapaian rakyat Afghanistan harus dilindungi termasuk hak-hak perempuan dan pena mereka dalam pembangunan Afghanistan,” ujar Sheikh Muhammad, saat melakukan konferensi pers bersama Menlu Prancis Jean-Yves Le Drian, Senin (13/9). Sedangkan Le Drian mengatakan, Prancis bekerja sama dengan Qatar untuk membantu evakuasi warga Prancis yang masih ada di Afghanistan.

Qatar dan Prancis mengatakan, dunia internasional masih menanti Taliban memenuhi janji mereka. Kini, terlalu dini untuk membahas pengakuan terhadap pemerintahan baru di Afghanistan.

“Kami percaya, terus-menerus menekankan soal pengakuan pada saat ini tidak akan membantu bagi pihak manapun. Yang menurut kami lebih membantu dan konstruktif adalah untuk berhubungan dengan mereka untuk memastikan komitmen yang mereka sampaikan akan benar-benar diterapkan,” kata Sheikh Mohammed.

Qatar adalah negara monarki absolut yang masih belum mengizinkan kehadiran partai politik. Kaum perempuan Qatar juga masih menjalani sistem perwalian dari anggota keluarga laki-laki, misalnya dalam memutuskan pernikahan dan bepergian. Baru pada 2020, Qatar mengizinkan perempuan mengendarai kendaraan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari wali mereka.

Sementara itu Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM), Michelle Bachelet, mengaku kecewa karena Taliban tampak ingkar janji. Ia menyoroti tentang perlindungan hak-hak perempuan di bawah Taliban.

“Bertentangan dengan janji bahwa Taliban akan menjunjung hak-hak perempuan, dalam tiga pekan terakhir, secara progresif kaum perempuan justru disangkal keberadaannya dari ranah publik,” kata Bachelet di hadapan Dewan HAM PBB di Jenewa, Senin.

Pekan lalu, Taliban telah mengumumkan struktur pemerintahan barunya. Terdapat 33 anggota kabinet di dalamnya. Namun pemerintahan itu dikritik karena dinilai tak inklusif. Seluruh anggota kabinet di pemerintahan adalah anggota dan loyalis Taliban. Selain itu, tak ada perempuan yang ditunjuk untuk mengisi posisi di pemerintahan.

Juru bicara Taliban di Qatar, Suhail Shaheen, mengungkapkan, Sheikh Mohammed bertemu dengan para menteri dan pejabat tinggi lainnya di istana kepresidenan di Kabul. "Pertemuan itu fokus pada hubungan bilateral, bantuan kemanusiaan, pembangunan ekonomi serta interaksi dengan dunia," kata Shaheen lewat akun Twitter pribadinya, dikutip laman Yeni Safak.

Dana 600 juta dolar AS

PBB mengadakan konferensi yang bertujuan mencari bantuan dalam upaya mengumpulkan lebih dari 600 juta dolar AS untuk Afghanistan. PBB juga kembali mengingatkan tentang krisis kemanusiaan yang terjadi setelah pengambilalihan Taliban.

Konferensi Jenewa akan dimulai pada Senin (13/9) sore waktu setempat. Pertemuan itu akan dihadiri oleh pejabat tinggi diantaranya Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, kepala Komite Internasional Palang Merah Peter Maurer, serta perwakilan pemerintah termasuk menteri luar negeri Jerman Heiko Maas.

Sekitar sepertiga dari 606 juta dolar AS yang dicari akan digunakan oleh Program Pangan Dunia PBB. Badan tersebut mencatat bahwa 93 persen dari 1.600 warga Afghanistan yang diobservasi pada Agustus dan September tidak mengonsumsi makanan yang cukup. Sebagian besar karena mereka tidak dapat memperoleh akses ke uang tunai untuk membayar.

"Sekarang berpacu dengan waktu dan salju untuk memberikan bantuan penyelamatan jiwa kepada orang-orang Afghanistan yang paling membutuhkannya," kata wakil direktur regional WFP Anthea Webb. "Kami benar-benar memohon dan meminjam untuk menghindari stok makanan habis," ujarnya menambahkan.

Sementara Organisasi Kesehatan Dunia sedang berusaha menopang ratusan fasilitas kesehatan yang berisiko ditutup setelah para donor mundur. Sebelum Taliban berkuasa, setengah dari populasi Afghanistan atau sekitar 18 juta orang bergantung pada bantuan. Jumlah populasi tersebut pun kemungkinan meningkat karena negara itu kini dilanda kekeringan dan kekurangan makanan hingga uang.

Beban penderitaan Afghanistan  juga dipikul akibat dari pemutusan tiba-tiba miliaran dolar As dalam sumbangan asing menyusul runtuhnya pemerintahan Afghanistan yang didukung Barat. Meski demikian, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, pihaknya tengah berjuang secara finansial. "Saat ini PBB bahkan tidak mampu membayar gajinya kepada para pekerjanya sendiri," ujarnya pekan lalu.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat