JAKARTA -- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah tengah mengamati tiga varian baru Covid-19, yakni Lambda, Mu, dan C12. Tujuannya agar ketiga varian tersebut tak masuk ke Indonesia.

"Sebagai antisipasi, kita mengamati ada tiga varian baru yang kita amati dari dekat," ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Senin (13/9).

Untuk varian Lambda dan Mu, jelas Budi, ditemukan di kawasan Amerika Selatan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah memasukkan keduanya ke dalam kategori variant of interest (VoI).

"Kedua varian ini memiliki kemampuan untuk menghindari sistem imunitas atau sistem kekebalan dari tubuh kita, sehingga efektivitas dari vaksin yang diberikan akan menurun terhadap kedua varian ini," ujar Budi.

Sedangkan, varian C12 berasal dari kawasan Afrika Selatan dan disebut-sebut mengkhawatirkan para ilmuwan. Meski begitu, varian ini belum masuk kategori VoI dari WHO.

"Varian ini mutasinya banyak sekali yang sama seperti yang lainnya, juga mereka bisa menghindari sistem kerja imunitas kita yang sudah bentuk berdasarkan varian-varian sebelumnya," ujar Budi.

Pencegahan ketiga varian tersebut ke Indonesia akan dilakukan dengan pengetatan di pintu-pintu masuk luar negeri. Beberapa di antaranya dengan memperketat tes masuk dan keluar, juga mendisiplinkan karantina.

"Varian-varian itu mesti dicegah dengan menjaga perbatasan dan pintu-pintu masuk internasional, memperketat entry dan exit test," ujar Budi.

Pencegahan dini itu karena Budi mengakui, pemerintah kebobolan terhadap masuknya varian Delta ke Indonesia. Varian tersebut masuk dari pintu internasional via laut. "Perlu disadari bahwa pintu masuk pada Delta kemarin kebobolan, makanya kita lupa menjaga dari sisi lautnya," ujar Budi.

Dari pintu masuk tersebut, jelas Budi, banyak kapal yang berasal dari India. Lalu mereka diizinkan mendarat di pelabuhan, tanpa adanya proses karantina. "Kita perlu perhatikan dengan ketat testing pintu masuk darat dan laut yang menjadi tempat banyak traffic-nya," ujar Budi.

Saat ini, pengawasan yang relatif baik hanya terjadi di pintu masuk via udara, seperti bandara. Karena itu, pemerintah akan terus memperbaiki penjagaan di pintu masuk via darat dan laut.

Kapal MV Hilma Bulker yang mengangkut gula rafinasi dari India dengan 13 ABK terdeteksi positif Covid-19, bersandar dan menjalani karantina di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap, Jateng, Jumat (7/5/2021). - (IDHAD ZAKARIA/ANTARA FOTO)

SHARE    

"Untuk darat di Kupang, Morotai, dan Kaltara banyak masuk dari Malaysia. Dari laut banyak yang harus kita perbaiki khususnya di Batam, pernah masuk dari Brunei," ujar Budi.

Komisi IX DPR setuju pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pintu masuk ke dalam negeri untuk mencegah masuknya varian baru Covid-19. Dewan tidak mau kebobolan masuknya varian Delta kembali terulang. "Pengetatan deteksi dini di pintu masuk ke Indonesia, baik melalui udara, darat, dan laut. Termasuk pengetatan entry dan exit test bagi pelaku perjalanan internasional," ujar Ketua Komisi IX Felly Estelita Runtuwene.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani juga mendukung langkah pemerintah memperketat akses masuk bagi warga negara asing (WNA) dari sejumlah negara. "Jika diperlukan, pemerintah jangan ragu menutup akses masuk sementara. Keselamatan rakyat yang terancam karena masuknya varian baru harus diutamakan dari kepentingan apa pun," ujar Netty.

Ia menjelaskan, menurut pusat Disease and Prevention (CDC), varian yang masuk kategori VoI dapat menyebabkan peningkatan klaster kasus Covid-19. Saat ini, varian Mu sudah ditemukan di 46 negara, termasuk di Asia seperti Korea Selatan, Jepang, dan Hong Kong.  

Vaksin dan Booster 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan rencana pemerintah terkait program vaksinasi Covid-19 pada 2022. Tahun depan, hanya Penerima Bantuan Iuran (PBI) saja yang vaksinasinya dibiayai oleh negara. PBI merupakan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu.

"Rencananya nanti yang tahun depan negara hanya akan membayari yang PBI," ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Senin (13/9).

Para PBI yang telah menjalani vaksinasi dosis kedua juga akan menerima vaksin dosis ketiga atau booster. Adapun booster bagi PBI juga akan ditanggung anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). "PBI akan mendapatkan satu kali booster. Kebutuhan dosisnya sejumlah orang yang mendapatkan booster, ditambah buffer 10 persen," ujar Budi.

Selain PBI, warga yang masuk ke dalam Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas III juga akan menerima vaksinasi gratis. Bedanya, mereka akan ditanggung oleh pemerintah daerah.

"Nanti kita akan alokasikan dana bagi pemda untuk melakukan vaksinasi dosis ketiga, tapi akan menjadi beban pemda, nanti kita atur," ujar Budi.

Adapun orang-orang yang di luar kategori PBI dan PBPU dapat membeli vaksin sendiri, termasuk membeli vaksin dosis ketiga atau booster yang nantinya akan ditentukan oleh pemerintah. Menurut Budi, jenis vaksinnya pasti yang sudah mendapatkan emergency use listing dari WHO. Nanti, orang-orang bisa memilih vaksinnya apa seperti membeli obat di apotek.

"Jadi ini akan kita buka pasarnya agar masyarakat bisa memilih mau membeli booster vaksin apa," kata dia.

Namun Budi menegaskan, skenario vaksinasi tersebut barulah rencana pemerintah yang ia sampaikan kepada Komisi IX. Masih ada sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan sebelum keputusan final.

"Kita masih perlu memfinalkan lagi dengan teman-teman di pemerintahan. Satu atau dua kali putaran, tapi (ini) untuk update teman-teman di DPR," ujar Budi. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat