BOGOR – Sistem ganjil-genap di kawasan Puncak, Bogor, akan diperluas hingga Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Sukabumi. Perluasan ini akan dimulai Jumat (10/9) hingga Ahad (12/9). 

Wakapolda Jawa Barat Brigjen Pol Eddy Sumitro Tambunan menggelar rapat dengan lima kapolres, untuk menyelaraskan langkah, dalam menekan kepadatan kendaraan di kawasan Puncak. Lima kapolres yang mengikuti rapat tersebut, yakni Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Kapolres Bogor AKBP Harun, Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan, Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sy Zainal Abidin, dan Kapolres Sukabumi AKBP Dedy Darmawansyah.

“Baru saja mengadakan rapat dengan lima Kapolres. Jadi, untuk menyamakan persepsi, menyamakan langkah dan cara bertindak, dalam kaitan mengantisipasi arus lalu lintas di kawasan Puncak, terkait dengan pandemi Covid-19,” ujar Eddy setelah memimpin rapat di Mako Polresta Bogor Kota, Kamis (9/9).

Sistem ganjil-genap akan diterapkan di lima kawasan. Mulai dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Sukabumi.

Lebih lanjut, Eddy menjelaskan, kebijakan perluasan ganjil-genap ini dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan di wilayah Puncak. Ditambah dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 39 Tahun 2021, pemerintah berencana akan melakukan uji coba protokol kesehatan untuk tempat wisata tertentu.

Terkait diterapkannya ganjil-genap menjadi permanen, Eddy mengaku keputusan tersebut harus diputuskan melalui evaluasi terlebih dahulu. Sebab, jika dipatenkan menjadi permanen, harus ada aturannya.

“Sekarang masih uji coba, berapa lamanya sambil kita lihat. Kemarin sudah uji coba di Puncak, masih padat. Makanya kita rapat uji coba lagi, nanti mana yang efektif. Soalnya sekarang Covid harus turun, tapi ekonomi harus meningkat. Jadi, bersinergi sama-sama,” ujarnya.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, mengatakan, di wilayah Kota Bogor, harus menghadapi kendaraan roda dua dan roda empat yang melintas di jalur nontol. Sistem ganjil-genap ini, akan diterapkan di 14 titik untuk mendukung pelaksanaan pengurangan mobilitas di kawasan Puncak Raya yang akan dijaga selama 24 jam.

“Ke-14 titik itu meliputi delapan titik di Kabupaten Bogor, dua titik di Kota Bogor, satu titik di simpul Kabupaten Cianjur, satu titik di Kabupaten Sukabumi dan dua titik di Kota Sukabumi,” ujar Susatyo.

Selain ganjil-genap, kata dia, akan diterapkan sistem buka tutup jalur apabila lalu lintas makin padat. Bahkan, akan diterapkan penutupan total jika kendaraan yang masuk ke wilayah-wilayah tersebut makin padat.

Susatyo mengimbau masyarakat yang hendak berwisata ke kawasan Puncak, agar bisa menahan diri dan tetap berada di rumah. “Jadi, menuju ke arah Puncak akan kita monitor. Baik dari Bandung maupun Jakarta, jalur tol dan nontol. Dan hadir juga dari Korlantas Polri, juga akan memonitor 25 pintu tol dari keluar Jakarta sampai menuju pintu tol terakhri di Ciawi,” katanya.

Kapolres Bogor AKBP Harun menambahkan, Jalan Raya Puncak merupakan jalan nasional. Karena itu, aturan yang diterapkan juga diatur oleh pemerintah pusat. Harun mengatakan, Pemkab Bogor juga telah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan masyarakat di kawasan Puncak. Kebijakan dan peraturan yang diterapkan di jalur Puncak diharapkan tidak membuat masyarakat Puncak malah rugi. Apalagi, pada mereka yang memiliki usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) di kawasan wisata.

“Kita ingin melihat Puncak menjadi nyaman, masyarakat berwisata dengan nyaman, tenang dan lancar. Jadi, keputusan apa pun, peraturan apa pun, akan kita laksanakan untuk memperlancar dan kenyamanan masyarakat berpariwisata di kawasan Puncak,” ujarnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat