JAKARTA – Saat ini, sekitar 500 pesantren yang berada di wilayah perbatasan negara. Dari jumlah itu, sebanyak 220 pesantren telah mengajukan proposal bantuan kepada pemerintah, dan 50 pesantren di antaranya akan mendapat bantuan tahun ini. 

Kepala Sub-Direktorat Pendidikan Pesantren Kementerian Agama (Kemenag), Basnang Said, mengatakan, tahun ini kuotanya hanya untuk 50 pesantren, padahal ada sekitar 500 pesantren di wilayah perbatasan. Ke depan diharapkan kuota bantuan untuk pesantren di wilayah perbatasan negara akan lebih banyak lagi.

"Kita berharap di masa yang akan datang 50 persen pesantren di perbatasan bisa mendapatkan (bantuan)," kata Basnang kepada Republika, Rabu (8/9).

Dari 220 pesantren yang mengajukan proposal, hanya dipilih 50 pesantren. Maka, Kemanag harus melaksanakannya sesuai dengan petunjuk teknis, supaya jangan ada pesantren yang dizalimi dan didiskriminasi. Sebab, menurut dia, semua pesantren berhak mendapatkan bantuan, tapi kuota dari negara tidak cukup untuk semuanya.

Ia menyampaikan, bantuan pesantren di wilayah pebatasan negara adalah bantuan Kemenag untuk penguatan pesantren di daerah perbatasan. Ada pesantren yang berada di daerah yang berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina.

"Kehadiran pesantren di perbatasan negara sangat penting, karena pesantren ini yang menjadi corongnya Indonesia," ujarnya.

Ia juga menerangkan, dari sisi kurikulum, pesantren di daerah perbatasan hampir sama dengan pesantren di Pulau Jawa. Namun, sarana dan prasarananya tidak sama. Karena itu, Kemenag memberikan bantuan walau tidak banyak nilainya. 

"Tapi, paling tidak mencoba memperbaiki kualitas sarana dan prasarana pesantren di daerah perbatasan," katanya. 

Menanggapi hal ini, Ketua Bidang Perekonomian Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, Wahyu Rahman, mengatakan, bantuan untuk pesantren di pelosok negeri memang sudah sepatutnya dimaksimalkan oleh pemerintah demi mencapai kesetaraan di bidang pendidikan.

Menurutnya, di antara sekian banyak bantuan yang diperlukan buat pesantren tersebut, kelengkapan media ajar dan honor atau insentif bagi para tenaga pengajar adalah yang perlu dijadikan prioritas. 

Sejauh ini, kata Wahyu, masih banyak pesantren ataupun madrasah di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang kekurangan fasilitas belajar, buku ajar, dan kekurangan guru. Sebaiknya, pemerintah merekrut tenaga pengajar, honorer, ataupun PNS untuk membantu sekolah-sekolah di pedalaman atau pelosok.

“Sebaiknya pemerintah merekrut tenaga pengajar, baik guru honor maupun guru tetap, begitu juga tenaga kependidikan nonguru, dan memberikan bantuan RKB (ruang kelas baru) bagi pesantren di wilayah 3T,” ujarnya. 

Dia berharap, bantuan dari Kemenag ini dapat menyesuaikan kebutuhan pesantren dan lembaga pendidikan di wilayah 3T. Dia juga menyarankan agar Kemenag bukan hanya melakukan verifikasi dan validasi proposal bantuan, melainkan juga melakukan penilaian langsung ke pesantren terkait. 

Meski begitu, pesantren di wilayah 3T yang dinaungi Hidayatullah, kata Wahyu, sampai saat ini belum mengirimkan pengajuan bantuan ke Kemenag. “Setahu saya pesantren Hidayatullah yang berada di 3T belum ada yang mengajukan proposal bantuan. Insya Allah (bantuan) sudah cukup dari sumber lain ,” kata dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat