Warga mengikuti vaksinasi Covid-19 di Pasar Seni Gabusan, Bantul, Yogyakarta, Rabu (8/9/2021). Vaksinasi menjadi syarat untuk mengakses ruang-ruang publik. | Wihdan Hidayat / Republika

Nasional

Wapres: Empat Jalur Vaksinator Percepat Vaksinasi Covid-19

Vaksinasi menjadi syarat untuk mengakses ruang-ruang publik.

JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengharapkan empat jalur vaksinator dapat mempercepat vaksinasi Covid-19 ke masyarakat. Empat jalur itu, yakni tenaga kesehatan dari dinas-dinas daerah, TNI, Polri maupun dari tenaga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Menurut Wapres, salah satu kendala percepatan vaksinasi Covid-19 adalah ketersediaan dan distribusi vaksinator ke berbagai daerah. "Dengan empat jalur ini kita harapkan ada percepatan vaksinnya. Vaksin sudah tersedia ya," ujar Wapres di sela peninjauan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sejumlah sekolah di Jakarta, Rabu (8/9).

Wapres mengatakan, target vaksinasi Covid-19 ke 77 persen penduduk diharapkan selesai pada akhir Desember 2021. Selain distribusi vaksinator, Wapres mengatakan, ketersediaan vaksin saat ini sudah cukup untuk dua kali penyuntikan.

Dua langkah ini diharapkan dapat memacu peningkatan target vaksinasi Covid-19 setiap hari menjadi lebih dari dua juta dosis. "Sekarang sudah naik. Tadinya di bawah satu juta, sekarang sudah di atas satu juta. Nah, sekarang sedang dipacu supaya lebih dari dua juta. Itu yang sedang diusahakan," ujar Wapres.

Vaksinasi menjadi syarat untuk mengakses ruang-ruang publik. Untuk memverifikasi anggota masyarakat yang telah tervaksinasi, pemerintah menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan ruang publik yang terhubung ke sistem PeduliLindungi akan bertambah. Enam sektor prioritas yang secara bertahap dibuka adalah perdagangan, pariwisata, transportasi, pendidikan, keagamaan, perkantoran, dan pabrik.

"Memang titik layanan itu akan diperluas seiring dengan pembukaan bertahap untuk enam sektor prioritas," kata Tenaga Ahli Menteri Kominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa Devie Rahmawati.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyatakan, sistem pelacakan kontak PeduliLindungi aman. BSSN bertanggung jawab atas desain keamanan pada sistem PeduliLindungi dan forensik jika diperlukan.

"Target pemerintah jelas, selalu mengedepankan keamanan data maupun unsur yang terlibat," kata Direktur Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi BSSN Rinaldy. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat