JAKARTA -- Sejumlah perbankan syariah optimistis tingkat pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF) akan terus turun. Hal ini seiring perbaikan kondisi perekonomian yang berdampak pada kinerja usaha nasabah.

Meski begitu, kebijakan perpanjangan masa restrukturisasi pembiayaan juga direspons positif untuk memberikan kelonggaran terhadap segmen bisnis yang sangat terdampak pandemi.

Direktur Bank BTPN Syariah Fachmy Achmad menyampaikan, kondisi restrukturisasi pembiayaan hingga semester I 2021 sudah mengalami penurunan. Dia menyebut, pada tahun lalu 70 persen pembiayaan perseroan mengalami restrukturisasi. Kini, restrukturisasi sudah turun menjadi di bawah 17 persen per Juni 2021.

"Kami yakin meski ada second wave ini akan tetap turun sampai Desember 2021," kata Fachmy dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (7/9).

BTPN Syariah juga menyiapkan strategi untuk menanggulangi dampak restrukturisasi. Fachmy mengatakan, BTPN Syariah terus memupuk pencadangan untuk menanggulangi potensi risiko kerugian dari restrukturisasi.

"Tahun lalu, kenaikan pencadangan sembilan persen untuk meng-cover potensi risiko kerugian dari restrukturisasi," kata Fachmy.

Sejak Juni 2021, BTPN Syariah sudah meningkatkan pencadangan untuk antisipasi adanya gelombang kedua Covid-19. Pencadangan sudah dibentuk dan dibukukan untuk sepanjang 2021 sehingga risiko yang timbul dari PPKM dapat ditanggulangi.

Pada semester I 2021, loan provision coverage tercatat sebesar 272 persen dengan rasio kecukupan modal mencapai 52 persen. Sementara itu, NPF tercatat di level 2,4 persen. Akumulasi restrukturisasi per Juni 2021 tercatat sebesar Rp 7,7 triliun dan tersisa Rp 1,8 triliun.

Kondisi PPKM sangat berbeda dengan PSBB tahun lalu yang bersifat semi-lockdown dan menyebabkan mobilitas terhenti. PPKM kali ini dinilai lebih seimbang dalam pengaturan sosial dan kesehatan masyarakat sehingga imbas pada bank bisa tertangani.

"Saat PSBB portofolio kami sangat terdampak. PPKM sekarang sangat balance untuk sosial ekonomi sehingga dampaknya tidak seburuk tahun lalu. Maka, insya Allah kali ini kondisinya lebih baik dari tahun lalu," katanya.

Unit Usaha Syariah Permata Bank (Permata Syariah) menyambut perpanjangan relaksasi pembiayaan nasabah perbankan hingga Maret 2023. Direktur Unit Usaha Syariah Permata Bank Herwin Bustaman menyampaikan, kebijakan perpanjangan masa relaksasi restrukturisasi hingga 31 Maret 2023 memang sangat dibutuhkan oleh industri perbankan.

"Dengan adanya PPKM pada Juli-Agustus, beberapa nasabah mengalami kendala dalam melakukan pembayaran cicilan," kata Herwin kepada Republika, Selasa (7/9).

Dengan adanya perpanjangan, nasabah dapat fokus dalam mengembalikan kegiatan usahanya dan bank pun memiliki waktu untuk membuat pencadangan. Meski begitu, Herwin mengatakan tidak melihat lonjakan tajam restrukturisasi pada semester II 2021.

Dia menyampaikan, nilai restrukturisasi pembiayaan Permata Syariah relatif lebih kecil dibandingkan rata-rata industri. Ini karena nasabah Permata Syariah cukup terjaga sehingga tidak terlalu terdampak Covid-19.

Permata Syariah melakukan pemilihan nasabah pembiayaan secara lebih selektif sekaligus untuk antisipasi dan menjaga kualitas pembiayaan. Untuk sementara waktu, Permata Syariah akan fokus kepada nasabah-nasabah korporasi, termasuk BUMN dan KPR.

"Pencadangan pun akan terus kami tambahkan, NPF coverage kami jaga di atas 200 persen," katanya.

Strategi lebih selektif dalam penyaluran pembiayaan ini membuat rasio pembiayaan bermasalah atau NPF Permata Syariah turun dari 2,41 persen pada Juni 2020 menjadi 1,95 persen pada Juni 2021. Dalam laporan keuangan Juli 2021, pembiayaan syariah Permata Bank tercatat Rp 15,2 triliun dan didominasi oleh pembiayaan korporasi dan KPR.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat