BANDAR SERI BEGAWAN -- Pemerintah militer junta Myanmar sepakat dengan permintaan ASEAN untuk melakukan gencatan senjata. Hal ini pertama kali dilaporkan kantor berita Jepang, Kyodo, yang mengutip perwakilan Asosiasi Negara Asia Tenggara untuk Myanmar.

Utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, Erywan Yusof, mengatakan, usulan gencatan senjata itu disampaikan dalam konferensi video dengan petinggi junta yang mengurusi kementerian luar negeri, Wunna Maung Lwin. Usulan itu, kata Erywan, telah diterima dan disepakati junta.

"Ini bukan gencatan senjata politik, (namun) ini gencatan senjata untuk memastikan keamanan, (dan) keselamatan pekerja kemanusiaan, dalam usaha mendistribusikan bantuan dengan aman," kata Erywan seperti dikutip Kyodo, Ahad (5/9). "Mereka tidak keberatan dengan apa yang saya katakan, terkait gencatan senjata," tambahnya.

Gencatan senjata itu berlaku hingga akhir tahun demi memastikan bantuan kemanusian dapat distribusikan. "Apa yang kami serukan saat ini adalah agar semua pihak menghentikan kekerasan terutama yang berkaitan dengan distribusi bantuan kemanusiaan," katanya.

Kyodo melaporkan, Erywan juga telah menyampaikan usulannya secara tidak langsung kepada pihak oposisi pemerintahan militer Myanmar. Dalam kesempatan terpisah, Reuters mengutip Maw Htun Aung, seorang wakil menteri dari kubu oposisi National Unity Government (NUG). Ia mengatakan, ASEAN harus mengatakan kepada junta agar berhenti membunuh dan meneror rakyat mereka sendiri.

Rencana kunjungan

Sebelumnya pada Sabtu (4/9) lalu Erywan mengatakan ia masih bernegosiasi dengan militer mengenai rencana kunjungannya ke Myanmar. Kunjungan itu diharapkan dapat dilakukan sebelum akhir Oktober. Ia juga menginginkan akses ke pemimpin sipil yang digulingkan militer, Aung San Suu Kyi.

Militer Myanmar melakukan kudeta terhadap pemerintahan Myanmar pada 1 Februari lalu. Junta merebut kekuasaan setelah menuduh pemerintah sipil Partai National League for Democracy yang dipimpin peraih hadiah Nobel, Suu Kyi, mencurangi pemilu. Namun, tuduhan curang ini ditampik lembaga pemantau pemilu internasional dan komisi pemilihan umum Myanmar.

Sejak saat itu, ASEAN mencoba mengakhiri kekerasan yang telah menewaskan ratusan orang di negara tersebut. ASEAN juga membuka dialog antara militer dan oposisi. Negara-negara ASEAN dan mitra dialognya juga telah menjanjikan bantuan sebesar 8 juta dolar AS untuk Myanmar.

Saat berita ini ditulis, juru bicara militer belum menanggapi permintaan komentar yang diajukan Reuters. Sementara aktivis prodemokrasi Myanmar, Thinzar Shun Lei Yi, mengaku tidak percaya pada junta. “Gencatan senjata hanya memberi waktu lebih banyak kepada militer untuk memasukkan peluru ke dalam senjata,” katanya.

Lembaga hak asasi manusia yang berbasis Thailand, Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), memuat data terakhir pada 4 September. Data itu menyebutkan, sekurangnya 1.044 orang meninggal di tangan junta sejak kudeta.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat