JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, penyertaan modal negara (PMN) 2021 ditujukan untuk tujuh BUMN dengan total nilai PMN sebesar Rp 35,135 triliun. PMN BUMN 2021 yang baru cair Rp 6,2 triliun untuk PT Hutama Karya (Persero).

"Adapun sampai Senin (30/8), PMN tahun 2021 yang sudah cair sebesar Rp 6,2 triliun untuk Hutama Karya. Sementara, yang lainnya masih dalam proses,” kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Senin (30/8).

Erick menyampaikan, mayoritas PMN 2021 digunakan BUMN untuk menjalankan penugasan pemerintah. Ia memerinci PMN 2021 diberikan kepada Hutama Karya sebesar Rp 6,2 triliun untuk penugasan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra dan PT Pelindo III (Persero), sebesar Rp 1,2 triliun untuk pembangunan pelabuhan Benoa di Bali dan mendorong program Bali Maritim Tourism Hub.

Kemudian, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dengan PMN sebesar Rp 470 miliar untuk pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas penunjang serta mendukung kesiapan venue side event G20/2022 Tana Mori, Labuan Bajo.

"Ada juga Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) sebesar Rp 977 miliar untuk pembangunan kawasan industri terpadu di Batang, Jawa Tengah," ujar Erick.

PMN untuk penugasan lain diberikan kepada PT PAL sebesar Rp 1,28 triliun untuk penguasaan teknologi pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan kapal selam. Termasuk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp 5 triliun untuk pendanaan infrastruktur Ketenagalistrikan, membangun transmisi gardu induk, dan distribusi listrik pedesaan.

PMN untuk restrukturisasi diberikan kepada Indonesia Financial Group (IFG) atau PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) selaku Holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan mendapat PMN sebesar Rp 20 triliun untuk peningkatan kapasitas usaha dalam menata industri perasuransian dan pinjaman.

Selain PMN 2021 kepada tujuh BUMN, dua BUMN karya, yakni Hutama Karya dan Waskita Karya, juga mendapatkan PMN tambahan 2021. Erick menjelaskan, tambahan PMN yang didapat Hutama Karya sebesar Rp 9 triliun untuk tambahan dukungan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra, sedangkan Waskita mendapat Rp 7,9 triliun untuk penguatan permodalan dalam restrukturisasi dan digunakan untuk modal kerja serta investasi jalan tol.

Terkait PMN 2021 tambahan untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp 7 triliun yang sebelumnya diusulkan untuk penugasan terkait dukungan dalam menjalankan proyek strategis nasional (PSN) kereta LRT dan pemenuhan base equity Kereta Cepat KCIC, Erick menyampaikan, PMN 2021 tambahan untuk BUMN tersebut belum disetujui.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru menyetujui PMN 2022 untuk lima BUMN dari total 12 BUMN yang diusulkan sebesar Rp 72,44 triliun. "Adapun untuk PMN tahun 2022, dari pertemuan kami dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang baru disetujui adalah lima BUMN, yakni Perumnas, PLN, Hutama Karya, Waskita Karya, dan Adhi Karya," ujar Erick.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan, Kementerian BUMN mengajukan tambahan PMN sebesar Rp 16,9 triliun untuk Hutama Karya dan Waskita Karya. "Pak Menteri BUMN tadi sampaikan tambahan PMN yang didapat Hutama Karya sebesar Rp 9 triliun untuk dukungan pembangunan jalan tol Trans Sumatera, sedangkan Waskita mendapat Rp 7,9 triliun untuk penguatan permodalan dalam restrukturisasi dan digunakan untuk modal kerja serta investasi jalan tol,” kata Aria.

Selain PMN tambahan 2021, Aria menambahkan, Komisi VI juga menerima penjelasan Erick soal PMN 2022 yang diberikan kepada lima BUMN. Komisi VI menyetujui usulan tambahan PMN 2021 sebesar Rp 33,9 triliun untuk penanganan Covid-19 dan menggerakkan perekonomian nasional pada masa pandemi Covid-19 dengan catatan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dilaporkan secara berkala kepada Komisi VI DPR.

Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid mendukung PMN 2022, terutama untuk PLN dalam meningkatkan akselerasi program elektrifikasi. "Saya setuju untuk program penambahan elektrifikasi karena suplai listrik kita telah melebihi kapasitas,” ujar Nusron.

Kendati begitu, Nusron tidak sepakat jika program kompor induksi menjadi satu paket dengan program elektrifikasi. Menurut Nusron, kehadiran program kompor induksi akan mematikan agen elpiji di seluruh Indonesia.

Nusron juga mempertanyakan belum disetujuinya PMN tambahan untuk KAI sebesar Rp 7 triliun. Nusron menilai, KAI menjadi salah satu BUMN dengan dampak signifikan karena pandemi akibat kebijakan pembatasan kegiatan.

"Kemarin rencana KAI dapat tambahan Rp 7 triliun dengan asumsi Rp 4,3 triliun untuk KCIC dan 2,7 triliun untuk light rail transit (LRT). Kalau KAI dihapus, ini akan berdampak masa depan KCIC yang sudah berdarah dan akan memperlambat implementasi operasional KCIC," kata Nusron.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat