JENEWA -- Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet pada Selasa (10/8) meminta seluruh negara mengambil tindakan untuk mencegah konsekuensi bencana bagi rakyat Afghanistan. Bachelet memperingatkan bahwa, laporan pelanggaran bisa menjadi kejahatan perang.

Bachelet mendesak semua negara menggunakan pengaruh bilateral dan multilateral mereka, untuk mengakhiri permusuhan. "Negara-negara memiliki kewajiban untuk menggunakan pengaruh apa pun yang mereka miliki untuk meredakan situasi dan menghidupkan kembali proses perdamaian. Pertempuran harus diakhiri," kata Bachelet, dilansir Anadolu Agency, Rabu (11/8).

Bachelet mengatakan, sejak 9 Juli setidaknya 183 warga sipil tewas dan 1.181 lainnya, termasuk anak-anak terluka dalam pertemputan di empat kota yaitu Lashkar Gah, Kandahar, Herat, dan Kunduz. “Ini hanya korban sipil yang berhasil kami dokumentasikan, angka sebenarnya akan jauh lebih tinggi,” kata Bachelet.

Bachelet mendesak mereka yang berada dalam konflik untuk berhenti bertempur. Dia meminta Taliban menghentikan operasi militer di sejumlah kota di Afghanistan.

"Taliban harus menghentikan operasi militer mereka di kota-kota. Kecuali semua pihak kembali ke meja perundingan dan mencapai penyelesaian damai, situasi yang sudah mengerikan bagi begitu banyak warga Afghanistan akan menjadi jauh lebih buruk," kata Bachelet.

Bachelet menyatakan keprihatinan khusus tentang indikasi bahwa Taliban menerapkan pembatasan berat pada hak asasi manusia di daerah yang berada di bawah kendali mereka. Pembatasan tersebut terutama menargetkan perempuan.

"Kami telah menerima laporan bahwa perempuan dan anak perempuan di berbagai distrik di bawah kendali Taliban dilarang meninggalkan rumah mereka tanpa mahram, atau pendamping laki-laki," kata Bachelet.

Perkiraan intelijen

Seorang sumber Reuters yang mengutip intelijen Amerika Serikat (AS) menyebutkan, Taliban bisa saja menguasai Kabul dalam 30 hari. Bahkan, milisi Taliban diperkirakan bisa menguasai Afghanistan dalam waku 90 hari.

Menurut sang sumber, penilaian itu berdasarkan kecepatan Taliban menguasai sejumlah wilayah seusai pasukan AS hengkang dari Afghanistan. “Namun, ini bukan kesimpulan yang pasti,” katanya sambil menambahkan, pasukan Pemerintah Afghanistan bisa saja memutar balik momentum dengan cara meningkatkan perlawanan.

Hingga Rabu, Taliban sudah menguasai sekurangnya delapan ibu kota provinsi. Salah satunya adalah Faizabad, ibu kota Provinsi Badakhshan. Provinsi ini berbatasan dengan Tajikistan, Pakistan, dan Cina.

Pada Selasa (10/8), seorang petinggi Uni Eropa (UE) menyebut Taliban telah menguasai 65 persen dari Afghanistan. Taliban mengancam akan membidik 11 ibu kota provinsi dari 34 provinsi di seluruh Afghanistan.

Taliban memerangi pemerintahan Presiden Ashraf Ghani yang didukung AS. Semasa kepemimpinan mantan presiden AS Donald Trump, AS menjalin kontak dengan Taliban tanpa melalui pemerintahan Ghani.

Taliban menuntut pasukan asing hengkang dari Afghanistan. Mereka berjanji tidak akan menyerang pasukan asing. Namun, mereka menolak gencatan senjata dengan Pemerintah Afghanistan.

Semasa kepemimpinan Presiden Joe Biden, AS memutuskan untuk menarik pasukannya dari Afghanistan. Kini kecepatan Taliban bergerak menguasai wilayah cukup mengejutkan pemerintahan Ghani dan para sekutu negeri yang terkurung daratan itu.

Pada Selasa, Biden mendesak para pemimpin Afghanistan untuk memperjuangkan tanah air mereka. Ia juga mengatakan, tidak menyesali keputusannya karena menarik pasukan AS dari Afghanistan.

Biden mengingatkan, bahwa selama berada di negeri itu, AS telah menghabiskan lebih dari satu triliun dolar AS selama lebih dari dua dekade. Tak hanya itu, AS bahkan telah kehilangan nyawa ribuan prajuritnya di sana.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat