JAKARTA -- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghapuskan ketentuan pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong berbayar untuk individu. Penghapusan vaksinasi berbayar didasari ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Permenkes ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2021. "Aturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 yang mana dalam ketentuan ini memuat aturan mengenai vaksinasi individu berbayar melalui skema Vaksinasi Gotong Royong," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Widyawati, dalam keterangan tertulis, Selasa (9/8).

Artinya, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tetap sama dengan mekanisme sebelumnya. Yakni diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui Program Vaksinasi Nasional Covid-19 dan Program Vaksinasi Gotong Royong melalui perusahaan.

Vaksinasi Gotong Royong melalui perusahaan hanya menggunakan vaksin Sinopharm dengan sasaran sekitar 7,5 juta penduduk usia di atas 18 tahun. Penggunaan Sinopharm berbeda dengan program nasional gratis di antaranya menggunakan Sinovac, AstraZeneca, Moderna, hingga Pfizer, dengan sasaran lebih dari 200 juta penduduk usia di atas 12 tahun.

Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada peserta vaksin gotong royong di sentra Vaksinasi Gotong Royong di Senayan Park Mall, Jakarta, Rabu (19/5/2021). - (Prayogi/Republika.)

SHARE    

Sebelumnya, pemerintah mematok biaya di bawah Rp 1 juta untuk setiap orang yang ingin mengikuti program Vaksinasi Gotong Royong berbayar untuk individu. Pastinya, pembelian vaksin Sinopharm dihargai sebesar Rp 879.140 per orang.

Vaksinasi tersebut dijual untuk per orang dalam dua dosis. Rinciannya, harga vaksin per dosis Rp 321.660 ditambah dengan harga layanan Rp 117.910. Kementerian Kesehatan mengizinkan Vaksinasi Gotong Royong dengan alasan untuk percepatan dan memudahkan akses vaksinasi.

Mengamankan vaksin

Saat ini pemerintah Indonesia telah mengamankan sekitar 152 juta dosis vaksin Covid-19 hingga Senin (9/8). Stok vaksin akan berupaya terus ditambah.

Warga berpose usai mendapatkan vaksinasi Covid-19 saat Vaksinasi Covid-19 Gotong Royong di kawasan industri Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, Ahad (8/8/2021). Vaksinasi Covid-19 yang digelar salah satu perusahaan di kawasan industri tersebut menyasar pekerja serta keluarganya dengan target penerima vaksin sekitar 800 orang. - (ANTARA FOTO/Didik Suhartono/hp.)

SHARE    

"Dengan jumlah kurang lebih 152 juta dosis saat ini, pemerintah terus mencoba menambah dosis yang ada melalui impor vaksin dan akselerasi vaksin berupa bahan baku (bulk) yang ada," kata Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, saat dihubungi Republika, Senin (9/8).

Pemerintah, katanya, optimistis dengan usaha menambah stok ditambah kerja sama dari berbagi unsur lainnya untuk gerakan massal vaksin dan antusiasme masyarakat menerima vaksin Covid-19. Pemerintah berharap target tersebut akan tercapai.

Terkait dengan efektivitas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 dan level 4, Wiku melihat sudah menunjukkan dampak penurunan kasus konfirmasi dan keterisian tempat tidur (BOR). "Ke depannya kebijakan ini akan terus dikonsistenkan demi dampak yang lebih luas secara nasional," ujarnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat