JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia Retno Marsudi, Senin (2/8), mendesak Myanmar untuk menyetujui utusan yang ditunjuk ASEAN. Ia mengakui, belum ada perkembangan signifikan dalam meniti upaya dialog antara pihak-pihak bertikai di Myanmar.

”Indonesia berharap, Myanmar akan segera menyetujui proposal ASEAN untuk penunjukan utusan khusus,” kata Retno kepada wartawan usai Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN (AMM), Senin.

Menurut Retno, utusan ASEAN itu harus bisa bergerak bebas di Myanmar. Sang utusan juga harus bisa memiliki akses penuh untuk berhubungan dengan berbagai pihak. Pernyataan ini mengacu juga pada para oposisi, termasuk mereka yang berada dalam tahanan atau penjara.

Menurut Retno, ASEAN harus segera memberikan bantuan kemanusiaan kepada Myanmar. Ini termasuk menelusuri mekanisme untuk berbagi vaksin Covid-19.

“Kita tidak bisa bungkam dan membiarkan penderitaan rakyat Myanmar berlanjut,” katanya.

AMM kali ini merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan para kepala negara ASEAN di Jakarta April lalu. Saat itu disepakati konsensus yang terdiri dari lima poin untuk merajut dialog di Myanmar. Menurut Retno, belum ada poin tersebut yang terlaksana hingga kini.

Retno tidak menjelaskan sosok yang akan dipilih menjadi utusan ASEAN. Namun, para diplomat mengatakan kepada Reuters bahwa Menlu Kedua Brunei Erywan Yusof mendapat dukungan kuat untuk menduduki posisi tersebut.

Namun, pada Ahad (1/8), pemimpin junta, Min Aung Hlaing, mengatakan bahwa rezim militer yang dipimpinnya menginginkan mantan wakil menlu Thailand Virasakdi Futrakul yang menjadi utusan ASEAN. Namun, kata Min Aung Hlaing, “Proposal baru disampaikan dan kami tidak bisa melanjutkan langkah.”

“Myanmar siap bekerja sama dengan ASEAN dalam kerangka kerja ASEAN, termasuk dialog dengan utusan khusus ASEAN di Myanmar,” katanya.

Myanmar tak banyak menunjukkan rencananya untuk mengadopsi konsensus lima poin ASEAN. Dalam pidatonya pada Ahad, Min Aung Hlaing malah mengulangi janjinya untuk menggelar pemilihan umum 2023.

Min Aung Hlaing memperpanjang status darurat Myanmar hingga 2023. Ia juga menunjuk dirinya menjadi perdana menteri Myanmar.

Min Aung Hlaing mengatakan, ia akan memimpin negara itu di bawah keadaan darurat dengan istilah Pemerintahan Sementara atau Provisional Government. Istilah itu menggantikan dewan militer yang ia bentuk sejak kudeta, yaitu Dewan Pemerintahan Negara atau State Administration Council (SAC).

“Kita harus menciptakan kondisi untuk menyelenggarakan pemilihan umum multipartai yang bebas dan adil. Persiapan harus kita lakukan. Saya berjanji untuk mengadakan pemilihan umum multipartai tanpa gagal,"  kata Min Aung Hlaing dalam pidato yang direkam di televisi.

Pertarungan diplomasi

Langkah Min Aung Hlaing menunjuk diri sebagai perdana menteri dikecam pemerintah bayangan Myanmar, Senin. Pemerintah bayangan atau National Unity Government (NUG), dibentuk oleh lawan junta militer Myanmar.

“Transisi dari dewan militer (SAC --Red) menjadi pemerintahan sementara adalah cerminan dari kenyataan bahwa mereka mempersiapkan pertarungan diplomasi internasional, yaitu mencoba membuktikan bahwa mereka adalah sebuah pemerintahan,” ujar Aung Myo Min, menteri HAM dalam NUG.

“Namun, tidak seorang pun yang menyangkal fakta bahwa militer tidak dipilih rakyat,” katanya dalam unggahan di Facebook, Senin.

Keadaan darurat diumumkan ketika pada 1 Februari militer bergerak melawan pemerintahan terpilih lewat pemilihan umum November 2020. Pemilu itu dimenangkan partai National League for Democracy (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi. Militer menuding pemilu itu diwarnai kecurangan.

Kudeta militer itu disusul dengan penolakan luas dari masyarakat. Mereka menggelar unjuk rasa dan pembangkangan sipil di berbagai kota. Aksi mereka ditumpas keras oleh junta militer.

Menurut laman lembaga advokasi Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), hingga 31 Juli ada sekurangnya 940 orang tewas di tangan junta Myanmar. Ribuan orang lainnya ditahan, didakwa, atau menjalani hukuman penjara.

PBB, Amerika Serikat, dan sekutu dekat Myanmar, yaitu Cina, mendesak ASEAN untuk menjadi ujung tombak penyelesaikan krisis di Myanmar.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat