JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta gubernur, bupati maupun wali kota meningkatkan penyerapan anggaran penanganan Covid-19. Wapres Ma’ruf mengatakan, berdasarkan laporan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, masih banyak daerah yang penyerapan anggarannya rendah.

“Mohon perhatian tadi yang disampaikan oleh Mendagri, banyak yang masih rendah penyerapan anggarannya untuk penanganan Covid-19, karena itu saya minta ini betul-betul dipacu,” kata Wapres dalam keterangan yang diterima, Kamis (22/7).

Mendagri Tito Karnavian sebelumnya mengatakan, ada 19 pemerintah provinsi (pemprov) yang belum merealisasikan anggarannya untuk penanganan Covid-19, termasuk insentif tenaga kesehatan (nakes). Pihaknya sudah memberikan surat teguran tertulis kepada 19 pemerintah provinsi tersebut.

Wapres meminta agar pemerintah daerah (pemda) segera mempercepat perbaikan data masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) agar proses penyaluran berjalan lancar. “Masih rendahnya penyaluran bansos, memerlukan dukungan pemerintah Jawa Timur untuk melakukan percepatan melalui perbaikan data para penerima manfaat,” ujar Wapres.

Menurut Wapres, penanganan pandemi Covid-19 membutuhkan kerja keras dan kerja sama antara pusat dan daerah. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemda perlu ditingkatkan. Ia berharap agar koordinasi yang terus diupayakan pemerintah pusat dan daerah dapat menghasilkan solusi dalam penanganan Covid-19.

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menilai, pemerintah pusat dan pemda harus meningkatkan koordinasi. Pemda, kata dia, perlu menyampaikan kendalanya dalam merealisasikan anggaran penanganan Covid-19. Di samping itu, pemerintah pusat juga harus memberikan solusi dari masalah yang dihadapi oleh pemda.

Sebab, lanjut Muhaimin, masalah anggaran tersebut juga akan berimplikasi kepada insentif tenaga kesehatan (nakes) yang berjuang dalam penanganan Covid-19. Jika pencairannya terhambat, tentu hal tersebut akan berdampak kepada mereka yang berada di garda terdepan pandemi.

“Pemda yang belum menganggarkan insentif nakes untuk secara cermat merumuskan kebutuhan penganggaran,” ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Seorang pegawai Bulog memperlihatkan beras bantuan sosial (bansos) PPKM Darurat COVID-19 yang akan disalurkan kepada masyarakat di Dumai, Riau, Senin (19/7/2021). Bulog Dumai mulai menyalurkan bansos beras PPKM Darurat COVID-19 dari Kemensos sebanyak 168,950 ton beras kepada 16.895 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). - (ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid)

SHARE    

Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim mengatakan, teguran Mendagri Tito Karnavian kepada pemda yang dinilai tak anggarkan penanganan Covid-19 dinilai tepat. Ia pun meminta pemda dan Kemendagri berkoordinasi merealisasikan anggaran tersebut.

“Apabila teguran keras tetap tidak diindahkan, maka dapat disimpulkan sejumlah kepala daerah tersebut telah menghalang-halangi pelaksanaan pengendalian Covid-19,” ujar Luqman.

Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus, menyoroti pola komunikasi antara pemerintah pusat dan pemda. Menurutnya, dengan komunikasi yang baik diharapkan memunculkan harmonisasi. “Harmomisasi itu dibangun komunikasi yang bagus. Itu akan memunculkan sinkronisasi,” ujar dia.

Menurutnya, ketidaksinkronan antara pusat dan daerah perlu diminimalisasi, hal itu agar tidak muncul kesan seolah-olah daerah berjalan sendiri lantaran tidak mengikuti kehendak pusat. Selain itu, pemerintah pusat seharusnya memahami kearifan lokal di tiap daerah. Sehingga diharapkan ada kebijakan-kebijakan yang bersifat fleksibel.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera. Mardani mengatakan, komunikasi yang tidak nyambung sangat berbahaya di masa pandemi. “Ini mesti diperbaiki,” ujar dia.

Mardani mengatakan, komunikasi yang tidak baik antara daerah dan pusat juga membuat banyak program tidak berjalan mulus. Khususnya dalam hal penanganan data bansos. “Semua mesti rendah hati dan saling membuka hati,” ujar politikus PKS itu.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat