Nasional
BPIP: Pembangunan Indonesia Timur Harus Merata
Pembangunan Indonesia timur harus memperhatikan kearifan lokal setempat.
JAKARTA -- Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rikard Bagun mengatakan, pembicaraan mengenai pembangunan Indonesia timur menjadi topik penting karena selama ini pembangunan di Indonesia timur tidak merata. Ia pun berharap ke depan agar pembangunan Indonesia timur bisa dilakukan secara merata.
"Saya mau mengatakan kita adalah satu, dan pesan itu kita wujudkan dengan pembangunan yang merata demi keadilan sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa bahkan pada nilai-nilai keutamaan kemanusiaan," kata Rikard dalam dialog kebangsaan bertajuk 'Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Pembangunan Nasional di Indonesia Timur', yang digelar secara daring, Kamis (22/7).
Rikard mengatakan, pembangunan di Indonesia timur bersifat membebaskan dari keterbelakangan, ketertinggalan, dan ketidakadilan. Karena itu, ia berharap saat ini menjadi momentum yang tepat untuk mendorong pembangunan Indonesia timur.
"Karena matahari terbit dari timur, dan kalau di timur mataharinya ditutup maka bagian barat pun akan menjadi gelap," ujarnya.
Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid mengatakan, indeks pembangunan manusia di timur jauh lebih tertinggal jika dibanding dengan barat. Begitu juga tingkat kemiskinan di Indonesia timur yang masih lebih besar ketimbang Indonesia barat.
Namun demikian, Taufik mengatakan, saat ini pemerintah sedang mengupayakan pemerataan pembangunan dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan level desa atau SDGs Desa.
"Sudah jelas dalam RPJMN bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan itu harus menjadi navigasi bagi seluruh arah kebijakan termasuk rumusan kebijakan pembangunan yang ada di kawasan timur Indonesia," ujarnya.
Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Laus Deo Calvin Rumayom, mengapresiasi program yang dilakukan Kemendes PDTT dalam upaya mempercepat pembangunan Indonesia timur. Namun, ia menyoroti soal pendekatan pembangunan yang dilakukan sebagai negara.
"Kerja-kerja teknokrat, birokrasi, sampai hari ini menurut saya belum dikawal dengan baik," ucapnya.
Ia mencontohkan, pelaksanaan otonomi khusus Papua seharusnya dalam kewenangannya menjawab hak-hak dasar masyarakat Papua. Namun, pelaksanaan otsus belum dirasa menjawab persoalan di Papua.
Stand Up Comedian Satriaddin Maharinga Djongki alias Arie Keriting melihat pembangunan sumber daya manusia menjadi hal yang diprioritaskan dalam membangun Indonesia timur. Dirinya merasa dengan memacu pembangunan sumber daya manusia maka pembangunan di bidang lain bisa dilakukan.
"Tanpa adanya upaya untuk membangun SDM-nya mungkin kita ketika kesempatan itu di depan mata kita tidak bisa apa-apa," ujarnya.
Ia juga menilai pembangunan Indonesia Timur harus memperhatikan kearifan lokal setempat. Ia mencontohkan misalnya dalam hal kebutuhan pangan yang berbeda antara masyarakat di Jawa dengan masyarakat di Indonesia timur. Seiring perkembangan zaman, daerah Indonesia timur yang tadinya memproduksi umbi-umbian, sagu, dialihfungsikan menjadi memproduksi padi.
"Karena kita tidak terbiasa memproduksi padi, kita tidak biasa menaman padi, akhirnya tergantung sama Jawa, kita sudah tergantung akhirnya dia sebagai sebuah ketertinggalan, padahal tadinya kita punya stok pangan khas kita yang membuat kita tidak mungkin tertinggal.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.