JAKARTA – Kekompakan semua pihak dari atas sampai bawah dibutuhkan untuk memaksimalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Butuh pengorbanan sekaligus kedisiplinan ekstra untuk bisa mencapai hasil yang diharapkan, yakni turunnya kasus Covid-19 di Tanah Air.

Koordinator PPKM Daurat Luhut Binsar Panjaitan mengajak semua pihak untuk bersama-sama dalam menangani pandemi Covid-19. Infeksi Covid-19, kata Luhut, tak mengenal pangkat, jabatan, maupun pendidikan seseorang. Ia meminta kekompakan masyarakat dan semua pihak dalam menghadapi permasalahan ini bersama.

“Kalau kita tidak kompak, kita tidak satu, tidak akan bisa kita selesaikan. Ini nanti bisa turun, bisa muncul lagi nanti kalau kita tidak disiplin,” kata Luhut dalam diskusi daring pada Sabtu (18/7).

Melihat tidak optimalnya PPKM Darurat selama ini, Luhut meminta maaf jika pelaksanaan PPKM Darurat hingga saat ini belum optimal. “Dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa-Bali ini masih belum optimal,” ujar Luhut.

Pemerintah belum memutuskan secara resmi apakah akan memperpanjang PPKM Darurat yang selesai pada Selasa (20/7). Ada dua indikator yang menjadi bahan evaluasi PPKM Darurat, yakni angka penambahan kasus dan tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR).

Pada Ahad (18/7), kasus harian Covid-19 sebanyak 44.721 kasus. Meski angka ini turun dari beberapa hari sebelumnya yang selalu di atas 50 ribu kasus baru, penurunan pada Ahad ini disebabkan lantaran turunnya jumlah tes. Meski kasus baru turun pada Ahad, angka positivity rate justru naik.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menilai, PPKM Darurat tak dapat memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan tersebut menurutnya hanya akan menunda atau melandaikan kasus positif yang tengah terjadi di Indonesia.

“PPKM itu tidak untuk memutus mata rantai, itu yang harus diingat. Jadi kita memang tidak membayangkan kalau PPKM dijadikan alat memutus mata rantai, karena tidak mungkin,” ujar Hermawan.

Hermawan mendorong pemerintah lebih aktif dalam melakukan tes dan pelacakan. Cara ini merupakan salah satu upaya untuk memutus penyebaran. Namun, untuk memutus rantai penularan, pengetesan dan pelacakan setidaknya satu juta spesimen setiap harinya.

“Sekarang kan masih di 200 ribu (tes), itu masih jauh sekali. Kalau kita tidak mampu mengikuti kapasitas testing ini, berarti kita tidak mampu mengikuti laju kecepatan penularan,” ujar Hermawan.

Pengetesan dan pelacakan, kata Hermawan, bertujuan untuk menyusun dan melaksanakan mitigasi risiko. Dengan begitu, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan penanganan pandemi yang sesuai dengan kondisi Covid-19 di masyarakat.

Tutup wisata

Satgas Penanganan Covid-19 menerbitkan Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 15 tahun 2021 tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat Selama Libur Hari Raya Idul Adha 1442 H yang berlaku mulai 18-25 Juli 2021.

Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, kebijakan ini mencakup aspek pembatasan mobilitas masyarakat, pembatasan kegiatan peribadatan dan tradisi selama hari raya Idul Adha, pembatasan kegiatan wisata, dan aktivitas masyarakat lainnya.

Melalui Surat Edaran ini, pemerintah pun menutup tempat wisata di seluruh Pulau Jawa dan Bali, dan tempat wisata di wilayah yang menjalankan PPKM diperketat. “Setelah kebijakan ini resmi ditetapkan, maka dimohon seluruh elemen pemangku kepentingan baik tokoh yang berpengaruh, pemerintah desa atau kelurahan, pimpinan instansi pekerjaan, maupun rekan-rekan media wajib berkontribusi bersumbangsih melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat,” kata dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat