JAKARTA – Keputusan Presiden Joko Widodo membatalkan vaksinasi berbayar untuk individu diapresiasi berbagai pihak. Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai, keputusan tersebut menunjukkan Presiden mendengar saran dan masukan dari masyarakat.

“Dengan kebijakan ini, Presiden menegaskan kembali bahwa vaksin itu adalah hak semua orang. Oleh karenanya, tidak boleh membebani dan memberatkan masyarakat,” kata Saleh dalam keterangannya kepada Republika, Ahad (18/7).

Dengan adanya keputusan itu, Kementerian Kesehatan diminta segera menindaklanjuti. Agar pelaksanaan vaksinasi menggunakan Sinopharm bisa dilaksanakan, maka Kemenkes perlu mengubah Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 19 Tahun 2021. Sebab, kata Saleh, aturan kebolehan bagi individu untuk divaksin diatur jelas di dalam PMK tersebut.

Vaksin berbayar awalnya dipersiapkan untuk perusahaan, badan hukum, dan badan usaha yang membeli vaksin untuk para karyawan dan keluarga karyawan. Program yang disebut vaksinasi Gotong Royong ini pembayarannya tidak dibebankan kepada orang per orang, melainkan perusahaan.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyambut baik keputusan Presiden Jokowi membatalkan program vaksin berbayar untuk individu. “Keputusan Presiden adalah yang terbaik,” kata Firli.

Dia menyambut baik permintaan Jokowi agar seluruh pejabat negara memiliki sense of crisis atau kepekaan sosial di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, sikap Presiden Jokowi sejak awal sangat jelas bahwa seluruh vaksinasi harus gratis bagi masyarakat. Dalam program vaksinasi, pemerintah menargetkan 180 juta masyarakat atau 70 persen populasi penduduk dapat mengakses vaksin tersebut.

“Program vaksinasi pemerintah ini berjalan baik bahkan arahan Presiden meminta ada percepatan. TNI dan Polri sekarang banyak membuka sentra vaksinasi, kami di BUMN juga pernah membuka beberapa sentra vaksinasi BUMN,” ujar Erick.

Begitu juga dengan program vaksinasi Gotong Royong (VGR). Erick mengatakan, program VGR juga gratis bagi masyarakat yang bekerja pada perusahaan yang telah terdaftar dalam program tersebut.

Gagasan ini, kata Erick, merupakan bentuk dukungan swasta yang membantu pemerintah dalam penanganan positif dengan membeli dan memberikan secara gratis kepada seluruh pegawainya. “Tentu ini hal yang positif dan karena itu pemerintah melihat program ini baik, tapi ini semua gratis ya (bagi masyarakat), tidak ada yang berbayar,” ujar Erick.

Erick mengatakan, vaksinasi pemerintah maupun vaksinasi Gotong Royong merupakan upaya Indonesia dalam mempercepat vaksinasi guna mendapatkan kekebalan komunal. Seperti program vaksinasi pemerintah, vaksinasi Gotong Royong pun gratis bagi para karyawan. Perbedaannya hanya terletak mekanisme di lapangan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat