JAKARTA—Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Hak Sipil, Jasra Putra, meminta pemerintah juga memperhatikan kebutuhan anak selama pandemi Covid-19. KPAI mengaku sudah menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk mengantisipasi berbagai persoalan anak yang muncul selama pandemi.

Misalnya, rekomendasi terkait penerapan pendidikan jarak jauh (PJJ). KPAI menilai, selama setahun lebih kebijakan PJJ, pemerintah masih belum siap memberi solusi atas segala problematika anak yang terkendala dengan PJJ. Masalahnya seperti kondisi ekonomi sehingga tidak memiliki perangkat komunikasi, akses internet terbatas, terutama di wilayah 3T.

“Sedangkan selama PJJ orang tua juga dituntut harus mengawal, bukan lagi guru di sekolah. Padahal orangtua sudah stres dengan pekerjaannya, sumber ekonominya yang tidak menentu. Ini justru membuka ruang kekerasan di rumah tangga," ujar Jasra, dalam webinar Hari Anak Nasional 2021, Jumat (16/7).

Diakui dia, faktanya menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi anak selama pandemi memang tidak mudah. Apalagi kondisi pengetahuan orang tua berbeda beda. Maka wajar bila yang ditemukan orang tua yang justru belajar, bukan orang tua yang menjembatani kesulitan anak belajar. Jasra menilai peran pemerintah daerah (pemda) penting untuk mengantisipasi munculnya kekerasan dalam rumah tangga selama penerapan PJJ.

Seorang anak menunjukkan kartu vaksinnya saat vaksinasi Covid-19 khusus anak usia 12-17 tahun di Mal Phinisi Point Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (16/7/2021). Vaksinasi massal pada 16-17 Juli 2021 menargetkan 2.000 anak di daerah itu dalam mewujudkan capaian vaksinasi usia 12-17 tahun sebanyak 32,6 juta anak secara nasional. - (ANTARA FOTO/ARNAS PADDA)

SHARE    

Menurutnya, pemdalah yang bisa melihat persoalan karakter keluarga di wilayahnya secara kompleks, bagaimana menyelesaikannya dari hulu, bukan hanya dari hilir. KPAI juga berpesan pemerintah memperhatikan kebutuhan nutrisi anak selama pandemi.

"Maka upayakan pemenuhan dasar, terkait nutrisi ini, termasuk vaksin anak juga tercukupi. Misalnya orang tua di PHK, bagaimana pemerintah menjamin agar walaupun orang tua di PHK namun asupan nutrisi pada anak tetap tercukupi secara standar," ujarnya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengakui semakin kesulitan melindungi keselamatan anak selama pandemi. Bahkan kondisinya semakin menyulitkan ketika Pemberlakuan Perbatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Deputi Perlindungan Khusus Anak (PKA) Kementerian PPPA, Nahar mengatakan, pihaknya mengakui memang sudah membahas hal ini bersama KPAI. "Kita sudah sepakat persoalan pengasuhan anak, terutama orang tua yang isoman dan yang orang tuanya meninggal harus mendapat perhatian. Itu kita minta perhatian agar masuk dalam segi kebijakan," kata Nahar, Jumat.

Apalagi, diakui dia, sekarang satu dari delapan orang yang terjangkit Covid-19 merupakan anak-anak. "Ini jadi catatan kita. Apalagi saat ini PTM (pembelajaran tatap muka) dibatalkan," ujarnya.

Nahar mengeklaim pihaknya tidak akan berhenti memperhatikan persoalan ini dan akan menjadi sorotan juga bagi pemerintah. Apalagi saat ini keluarga khususnya bapak yang tidak bisa memenuhi nafkah karena PPKM Darurat.

Nahar menambahkan, pengawalan yang dilakukan pemerintah dengan mengubah strategi. Misalnya komunikasi dengan media sosial, agar ada aspek kemudahan orang melaporkan bila ada anak terlantar selama pandemi atau kasus kekerasan anak.

Menurut dia, di kala pandemi, faktor yang membuat kekerasan anak semakin besar, bahkan bagi anak sendiri sangat mudah mengalami gangguan baik fisik, mental atau psikologi. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat