Kabar Utama
Menkes: Vaksinasi Individu untuk Percepatan
IDI setuju dengan rencana pemerintah dalam menyediakan vaksin berbayar untuk individu.
JAKARTA -- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, Vaksinasi Gotong Royong (VGR) berbayar untuk individu tidak akan mengganggu program vaksinasi gratis. Tujuan utama dari program tersebut adalah untuk mempercepat pelaksanaan VGR.
Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR pada Selasa (13/7) menjelaskan, ide tersebut disampaikan dalam rapat pada 26 Juni 2021 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas inisiatif dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
Pemerintah memandang laju VGR cenderung lambat, sehingga perlu ditingkatkan. Saat itu, kata Budi, pencapaian VGR hanya sekitar 10 ribu-15 ribu vaksin per hari. "Dari target 1,5 juta dosis, (realisasi suntikan) baru mencapai 300 ribu dosis," katanya.
Dalam rapat itu kemudian dikemukakan sejumlah strategi guna mempercepat laju penyuntikan VGR. Beberapa strategi yang mengemuka adalah memperluas layanan ke sejumlah rumah sakit di daerah, vaksinasi anak, vaksinasi ibu hamil dan menyusui, termasuk vaksinasi berbayar bagi individu.
Sejumlah gagasan itu kembali dibahas dalam agenda rapat kabinet terbatas pada 28 Juni. Saat itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartato mengusulkan kepada KPCPEN dan Kemenkes, sehingga dilakukan akselerasi hingga dikeluarkan keputusan vaksinasi berbayar untuk individu.
"Vaksin Gotong Royong kami lihat harus lebih cepat karena swasta seharusnya lebih cepat gerakannya dari pemerintah untuk bisa mengakselerasi cakupan vaksinasi ini," kata Budi.
Ia menegaskan, Vaksinasi Gotong Royong tidak menggunakan APBN, tetapi anggaran dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta. Dengan demikian, kata Budi, tidak ada keterlibatan Kemenkes dan negara dari sisi anggaran.
Budi juga menyatakan bahwa VGR berbayar untuk individu merupakan pilihan yang bisa diambil masyarakat. Masyarakat pun tetap memiliki akses ke program vaksinasi gratis yang dilaksanakan pemerintah.
Selain itu, vaksin yang digunakan dalam VGR individu ini hanya menggunakan vaksin Sinopharm dan CanSino sehingga tidak berbenturan dengan program vaksinasi pemerintah. “Diskusinya waktu itu disampaikan bahwa karena ini biaya ditanggung oleh individu. Ini dapat meringankan beban APBN. Itu adalah landasan pemikiran pemerintah,” katanya.
Dalam kesempatan ini Budi juga menyatakan, vaksin Sinopharm hasil hibah dari Uni Emirat Arab (UEA) tidak akan dijual maupun digunakan untuk VGR. Pernyataan Budi itu untuk meluruskan kekhawatiran sejumlah pihak bahwa vaksin hibah akan digunakan untuk VGR individu yang berbayar karena vaksin berbayar menggunakan vaksin Sinopharm.
Ia menyatakan, vaksin hibah itu kini dipegang Kementerian Kesehatan. Pihaknya juga berhati-hati menggunakan vaksin itu dan kerap meminta arahan Presiden Joko Widodo setiap kali akan digunakan.
Menurut dia, Presiden awalnya ingin agar vaksin itu dipakai bagi calon jamaah haji. Namun, karena penyelenggaraan ibadah haji tak digelar, maka oleh Presiden diarahkan untuk difabel.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah menetapkan harga vaksin dosis lengkap Sinopharm berbayar untuk individu sebesar Rp 879.140 per orang. Harga itu sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021.
Vaksinasi individu yang sebelumnya dijadwalkan dimulai pada Senin (12/7), diputuskan ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Budi sebelumnya mengatakan, vaksinasi berbayar akan dilakukan setelah vaksinasi gratis dilakukan secara masif.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengeklaim, program vaksin berbayar dibuat demi menambah opsi vaksinasi yang bisa diambil masyarakat tanpa mengapus vaksinasi gratis yang selama ini sudah berjalan. "Tidak akan menggantikan atau menghapus program vaksin rakyat yang diberikan pemerintah secara gratis," ujar Moeldoko, Selasa (12/7).
Moeldoko memastikan komitmen pemerintah untuk memberikan vaksin Covid-19 gratis kepada masyarakat. Pemerintah bahkan mempercepat target pemberian dari satu juta dosis per hari pada Juli menjadi dua juta dosis per hari pada Agustus 2021. Vaksinasi Gotong Royong, imbuh Moeldoko, juga merupakan wujud dukungan dari para pengusaha dan industri.
Moeldoko menyampaikan, para pengusaha berinisiatif membantu pemerintah untuk mempercepat laju vaksinasi Covid-19. "Vaksinasi Gotong Royong ini diadakan untuk memberikan pilihan bagi masyarakat dalam mendapatkan vaksin secara mandiri di samping vaksinasi program pemerintah yang digelar gratis. Tidak ada unsur paksaan, yang mampu silakan dan bisa mengurangi beban anggaran negara," kata Moeldoko.
Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi menyebutkan, badan hukum atau usaha dapat melaksanakan Vaksinasi Gotong Royong untuk individu. Kemudian, aturan ini diubah menjadi Permenkes Nomor 19 Tahun 2021. Dalam Pasal 5 ayat 5 disebutkan bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada individu atau perorangan pendanaannya dibebankan kepada yang bersangkutan.
Dukungan
Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Muhammad Faqih mengaku setuju dengan rencana pemerintah dalam menyediakan vaksin berbayar untuk individu. Daeng menilai, vaksinasi tersebut menjadi ikhtiar pemerintah dalam mempercepat pencapaian herd immunity atau kekebalan kelompok.
"Ini juga untuk membantu meringankan beban pemerintah. Dalam suasana seperti ini, kita harus gotong-royong, saling bantu,” kata Daeng saat berbincang dengan Republika, Senin (12/7) malam.
Namun demikian, ia memberikan catatan bahwa vaksin Covid-19 berbayar ini untuk segmen yang berbeda. Misalnya untuk warga negara asing (WNA) dan orang-orang kaya.
Keberadaan vaksin berbayar ini juga tidak menghentikan program vaksinasi gratis dari pemerintah. "Jadi, kalau dua-duanya jalan (vaksin gratis dan gotong royong), itu harapannya proses vaksinasi lebih cepat, sehingga herd immunity lebih cepat tercapai," tuturnya.
Daeng menambahkan, vaksinasi berbayar dan vaksin gratis bukanlah hal baru di Tanah Air. Ini sama halnya dengan vaksin BCG, Polio, DPT, Campak yang masuk dalam program vaksinasi pemerintah yang dibayar oleh pemerintah sehingga masyarakat bisa mendapatkan secara gratis di posyandu atau puskesmas.
Tetapi, ada juga vaksin yang berbayar. Menurut dia, vaksinasi berbayar memberikan kesempatan kepada orang-orang kaya di Indonesia untuk turut membantu meringankan beban pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19.
"Kalau menurut saya kita cari jalan tengahnya. Kalau ada orang (dengan) ekonomi mampu ingin cepat (dapat vaksin), silakan pakai yang bayar. Kan kalau orang mampu mengakses vaksin berbayar sama saja membantu pemerintah," ujarnya.
Hal serupa disampaikan Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB). PDIB menyatakan mendukung VGR yang bisa diakses individu atau perorangan dengan berbayar. "Diharapkan dengan langkah strategis ini, maka cakupan yang lebih luas lagi dalam penanganan Covid-19, lebih khusus terkait akselerasi vaksinasi akan lebih cepat tercapai dan mudah dijangkau masyarakat," kata Ketua Umum PDIB James Allan Rarung.
James menuturkan, aksi tersebut akan mendorong perluasan akses vaksin kepada masyarakat dan mempercepat pencapaian kekebalan kelompok. Apalagi, program VGR berbeda dengan program vaksinasi gratis untuk rakyat yang masih terus berlangsung sampai dengan saat ini.
Sedangkan Indonesian Corruption Watch (ICW) meminta pemerintah membatalkan program vaksin Covid-19 berbayar. Peneliti ICW Egi Primayoga mengatakan, keputusan pemerintah merencanakan penjualan vaksin individu berbayar bertentangan dengan kewajiban negara dalam memberikan vaksinasi gratis untuk seluruh rakyat Indonesia.
Pun dikatakan, vaksinasi berbayar membuka peluang monopoli dan praktik rente serta penyimpangan, bahkan penyelundupan serum pencegah virus korona tersebut.
ICW menilai, meskipun kebijakan vaksin berbayar itu akhirnya ditunda pelaksanaannya, tetapi kebijakan tersebut sudah menunjukkan ambiguitas atau inkonsistensi sikap pemerintah dalam penanganan pandemi saat ini. “Karena ada tarik-menarik kepentingan antara kepentingan bisnis dan pemenuhan kewajiban pemerintah untuk menyelamatkan kesehatan warga negara,” begitu kata Egi, dalam rilis resmi ICW yang diterima Republika, Selasa (13/7).
Menurut ICW, adanya vaksinasi gratis yang dibarengi vaksinasi berbayar bakal memunculkan beragam masalah. Bukan saja dikhawatirkan akan memunculkan kecemburuan sosial di akar rumput sesama penerima vaksin, juga dalam kajian ICW, dua program gratis dan berbayar terhadap satu komoditas krusial yang dilakukan pemerintah, berpotensi membuka aksi-aksi penyimpangan yang dilakukan pihak tak bertanggung jawab.
“Berbagai contoh telah membuktikan bahwa kebijakan dual track (dua jalur, gratis dan berbayar) untuk public goods yang langka seperti vaksin Covid-19 akan melahirkan praktik dan prilaku rent-seeking (pemburu rente),” ujar Egi.
Egi menerangkan, tak menutup peluang program gratis dan berbayar terhadap vaksin yang rencananya dijalankan berbarengan oleh pemerintah, memunculkan praktik kejahatan berupa penyelundupan dan pengalihan ilegal vaksin gratis menjadi vaksin berbayar. “Hal ini karena motivasi mendapatkan keuntungan telah dibuka kerannya oleh negara,” kata Egi.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
TERBARU
Opini | Berlangganan
Memilih Pemimpin yang Adil
Hikmah | Berlangganan
Suka Mencela dan Cinta Harta
Internasional | Berlangganan
Pelemparan Suar ke Rumah Netanyahu Gegerkan Israel
TERPOPULER
Dunia Islam | Berlangganan
Jihad Aceh Tangkal Ambisi Kolonial Belanda
Dunia Islam | Berlangganan
Ketika Turki Membantu Aceh Lawan Penjajah
Login Gmail
Login Facebook