JAKARTA -- Program Vaksinasi Gotong Royong (VGR) untuk badan usaha maupun individu dipastikan sesuai kebijakan vaksinasi yang ditetapkan pemerintah. Pengadaan vaksin VGR tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Vaksin yang digunakan pun berbeda dengan vaksin gratis program pemerintah.

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan hal itu sesuai rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Maritim dan Investasi selaku Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (12/7) sore. Rapat ini turut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri, Jaksa Agung  ST Burhanuddin, dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna.

“Sesuai peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku, semua vaksin yang digunakan dalam Vaksinasi Gotong Royong, baik untuk badan usaha/lembaga yang saat ini sudah berjalan maupun untuk individu, tidak menggunakan vaksin yang berasal dari vaksin yang sudah dialokasikan untuk program vaksinasi pemerintah," kata Erick dalam keterangannya, Senin.

VGR juga tidak menggunakan vaksin yang berasal dari sumbangan ataupun hibah dari kerja sama bilateral dan multilateral, seperti hibah dari Uni Emirat Arab dan vaksin yang didapat melalui fasilitas Gavi/Covax. Pada Senin (12/7), VGR untuk individu yang diinisasi Kimia Farma sedianya dijalankan di enam kota di Jawa dan Bali. Namun, program tersebut untuk sementara ditunda.

VGR individu merupakan perluasan dari program VGR yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 yang disahkan per 5 Juli 2021. VGR individu untuk memberikan opsi pilihan atau opsi yang lebih luas ke masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi.

Erick juga menegaskan bahwa seluruh pendanaan VGR badan usaha maupun individu tidak pernah menggunakan APBN. Pengadaan vaksin yang dipakai di VGR serta pelaksanaannya, ungkap Erick, menggunakan keuangan korporasi maupun pinjaman korporasi yang dilakukan oleh holding farmasi BUMN.

Karyawan mengikuti vaksinasi massal di Sentra Vaksinasi Gotong Royong Perbanas, di Lapangan Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Sabtu (19/6/2021). - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

"Sama sekali tidak menggunakan dana dari APBN. Sementara, biaya Vaksinasi Gotong Royong Individu menggunakan kewajaran harga vaksinasi yang akan dikaji oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan),” ucap Erick.

Erick pun menekankan pentingnya saling gotong royong dalam kondisi PPKM Darurat saat ini. Apalagi, angka kematian terus meningkat hingga mencapai 66.464 jiwa per 11 Juli 2021. Fatality rate di Indonesia mencapai 2,63 persen atau lebih tinggi dari angka global yang 2,16 persen.

"Sejalan dengan penugasan kepada kami dan pelaksanaan Permenkes No 19 Tahun 2021, Vaksinasi Gotong Royong untuk individu merupakan dukungan untuk percepatan vaksinasi guna mencapai herd immunity dan menyelamatkan jiwa. Masyarakat pun kini memiliki opsi tambahan untuk mengakses vaksinasi. Ini salah satu bentuk gotong royong yang bisa dilakukan masyarakat di momen penuh tantangan ini,” kata Erick.

Hasil rapat koordinasi menyepakati hal baru terkait penerima VGR untuk individu. Erick menjelaskan, semua penerima VGR individu harus dinaungi badan usaha atau lembaga tempat ia bekerja.

Data yang akan digunakan adalah data badan usaha atau lembaga yang telah terdaftar untuk VGR melalui Kadin Indonesia dan divalidasi Kementerian Kesehatan. "Hal ini akan diperinci lebih lanjut dalam sosialisasi," katanya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kedua kiri) bersama Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid (kanan) didampingi Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana (kiri) dan Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Nandy Juliyanto (kedua kanan) meninjau pelaksanaan vaksinasi gotong royong, di PT TMMIN, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (10/7/2021). - (ANTARA FOTO/Muhamad Ibnu Chazar)

SHARE    

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam kesempatan terpisah menjelaskan, VGR individu akan dimulai setelah vaksinasi pemerintah dilakukan secara masif. Terkait pasokan vaksin Covid-19, ia menyebut Indonesia pada Juli ini akan kembali menerima kedatangan 30 juta dosis.

Kemudian, pada Agustus 40 juta dosis dan pada September 50 juta dosis. “Sehingga, akses masyarakat yang lain akan besar. Sedangkan masyarakat yang ingin mengambil opsi yang lain juga tersedia. Semua opsi tersedia,” kata dia.

Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno mengatakan, pelaksanaan VGR individu ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Ganti menyebut manajemen ingin memperpanjang masa sosialisasi. Selain itu, untuk mengatur lebih lanjut pendaftaran calon peserta, mengingat besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk.

"Terima kasih atas pemahaman para pelanggan serta animo untuk bersama-sama mendorong tercapainya kekebalan komunal yang lebih cepat di Indonesia," kata Ganti.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Daeng M Faqih mengatakan, pihaknya mendukung vaksin berbayar untuk mempercepat vaksinasi. "Vaksin ini bisa menjadi alternatif," kata Daeng, kemarin.

Jika program ini berjalan, ia mengingatkan pemerintah untuk tetap menggencarkan vaksinasi gratis.

Guru Besar Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Tjandra Yoga Aditama menekankan, semakin banyak orang yang divaksin akan semakin baik. "Semakin banyak orang divaksin dengan apapun caranya dan makin cepat, maka makin bagus," kata Tjandra menanggapi program vaksinasi berbayar.

Menurut dia, vaksinasi Covid-19 berbayar sama halnya dengan vaksinasi lain. "Vaksin kalau mau gratis bisa di puskesmas atau di posyandu. Kalau mau pergi ke rumah sakit A atau B, ya bayar. Memang ada opsi itu dibuka buat vaksinasi anak seperti BCG, DPT, dan lainnya," katanya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat