Jakarta
Anies Targetkan Vaksinasi Covid-19 untuk 1,3 Juta Anak
Anggota DPRD mengimbau Anies pertimbangkan neraca keuangan sebelum terapkan PPKM.
JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo Aji meluncurkan program vaksinasi Covid-19 untuk anak-anak yang berlangsung di SMA Negeri 20 Jakarta Pusat, Kamis (1/7).
Peluncuran program vaksinasi untuk anak-anak dengan usia 12-17 tahun ini dilaksanakan bertepatan dengan Hari Bhayangkara pada 1 Juli 2021. Anies mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melaksanakan program vaksinasi Covid-19 bagi anak-anak usia 12-18 tahun mulai Kamis.
Anies menyebut, Pemprov DKI menargetkan agar seluruh anak-anak di Ibu Kota agar mendapatkan vaksinasi. "Targetnya seluruh anak di Jakarta. Ada 1,3 juta anak di Jakarta," kata Anies, Kamis.
Anies menjelaskan, dalam pelaksanaan vaksinasi, terdapat 100 anak yang mendapatkan suntikan vaksin jenis Sinovac. Menurut dia, seluruh anak-anak itu telah mendapatkan izin dari orangtua untuk mengikuti vaksinasi.
Pelaksanaan program vaksinasi dengan sasaran anak-anak ini, lanjut Anies, menjadi penting, terutama setelah 1,5 tahun mereka harus belajar jarak jauh dan tidak bisa berkegiatan dengan teman-teman di sekolah dengan leluasa. Oleh karena itu, dalam peluncuran vaksinasi ini, sebanyak 100 anak-anak mendapatkan suntikan pertama pada Kamis, dengan tentunya mengantongi izin dari para orang tua untuk divaksinasi.
Lebih lanjut Anies menilai, pemberian vaksinasi bagi anak-anak menjadi pesan penting bagi para orang tua. Sebab, kata dia, berdasarkan data pada Desember 2020-Februari 2021, jumlah anak yang terpapar virus korona tidak sebanyak saat ini.
"Kami menyaksikan datanya. Di bulan Desember, Januari, Februari pada saat kasus Covid puncak gelombang pertama, anak-anak yang terkena tidak banyak. Tapi sekarang, anak-anak yang terkena banyak," ujar dia.
Lihat postingan ini di Instagram
Maka itu, Anies meminta para orang tua untuk mengizinkan dan memotivasi anak-anak mengikuti vaksinasi Covid-19. "Jadi, kami malah meminta kepada orang tua, bukan hanya mengizinkan tapi justru memotivasi anaknya ikuti vaksinasi," kata Anies.
Dari jumlah kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta per 30 Juni 2021, sebanyak 12 persen di antaranya anak-anak di bawah usia 18 tahun, terdiri atas 695 kasus adalah anak usia 6-18 tahun dan 252 kasus adalah anak usia 0-5 tahun atau balita. Secara akumulatif, jumlah total kasus Covid-19 di DKI Jakarta ada sebanyak 543.468 pasien.
Sementara, di Kota Bekasi ada sebanyak 10.491 anak usia 0 hingga 19 tahun telah terinfeksi Covid-19. Jumlah tersebut merupakan angka kumulatif kasus sejak awal pandemi 2020 hingga 26 Juni 2021.
"Sampai saat ini, memang cukup banyak (kasus anak), sudah 20 persen jumlah kumulatif sejak 2020," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati.
Tanti mengatakan, untuk pasien anak khususnya bayi pihaknya telah menyiapkan Pediatric Intensive Care Unit (PICU). Ruangan ini diperuntukkan bagi bayi yang memerlukan penanganan khusus.
"Kalau PICU itu sudah dinyatakan ruangan khusus ini ruang isolasi untuk anak kalau memang ada perburukan," kata Tanti.
Untuk vaksinasi anak pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Adapun, saat ini Kementerian Kesehatan menerbitkan surat edaran terkait panduan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 yang berlaku bagi kelompok sasaran usia anak 12 hingga 17 tahun.
View this post on Instagram
Sulit diterapkan
Gubernur DKI Jakarta DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan kesiapan Ibu Kota melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Anies menjelaskan, seluruh jajaran tingkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya telah berkoordinasi terkait pelaksanaan PPKM darurat.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menilai, PPKM Darurat akan sulit diterapkan saat ini. Pasalnya, kata politisi Demokrat ini, keuangan DKI saat ini tidak memadai untuk melaksanakan PPKM Mikro di Jakarta sehingga dibutuhkan bantuan dari pemerintah pusat.
"Kalau pemerintah pusat tidak membantu, ya ekonomi DKI akan berantakan, PAD (pendapatan asli daerah) kita jeblok," kata Mujiono.
Realisasi PAD DKI, kata dia, saat ini masih rendah. Per Mei 2021, ia menyebutkan, realisasi PAD tersebut kurang lebih 18 persen. "Sekarang berbeda dengan dulu ketika Maret 2020 (awal pandemi), DKI uangnya ada, belum lagi ada dana cadangan daerah Rp 1,4 triliun, itu saya bilang cukup dan bisa dilakukan PPKM ekstra ketat atau lockdown atau apapun namanya," ujar dia.
Karena itu, Mujiyono meminta sebelum menerapkan PPKM Darurat pemerintah provinsi perlu mempertimbangkan neraca keuangan daerah. Terlebih, kata dia, sulit melakukan refocusinganggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mengalokasikan dana yang dibutuhkan selama PPKM darurat berlangsung.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.