RAMALLAH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintahan baru Israel yang dipimpin Perdana Menteri Naftali Bennett. Akan tetapi, hal itu harus disertai komitmen bahwa Israel akan menghentikan agresi ke Palestina.

"Kami akan berurusan dengan siapa pun yang dipilih rakyat Israel. Jadi kami akan berurusan dengan mereka. Akan tetapi itu semua bergantung pada (Israel) menghentikan agresi terhadap Palestina, menyelesaikan masalah mendasar kita, dan memulai negosiasi guna mencapai solusi permanen untuk konflik," kata Abbas dalam pernyataan publik perdananya soal pemerintahan baru Israel, di Ramallah, yang ditayangkan televisi Palestina, Rabu (23/6).

Bennett, yang menjadi perdana menteri sebagai bagian dari kesepakatan koalisi dengan pemimpin Partai Yesh Atid, Yair Lapid, dan lima partai lainnya, adalah penentang kuat pembentukan negara Palestina. Sebaliknya, Bennett merupakan pendukung keras pencaplokan Tepi Barat.

Untuk pertama kalinya, partai Arab juga bergabung dengan pemerintahan koalisi pimpinan Bennett dan Lapid. Partai tersebut adalah Arab Joint List atau Ra’am yang berhaluan konservatif. Namun, Ra’am adalah partai kecil dan tak memiliki dukungan luas dari Palestina.

PM Israel Naftali Bennett berbicara di hadapan Knesset beberapa waktu lalu. - (Yonatan Sindel/Pool via AP)

SHARE    

Pemerintah Palestina telah berhati-hati terhadap pemerintahan baru Israel yang mengeklaim diri sebagai "rezim perubahan". Pemerintahan koalisi itu memang telah mematahkan dominasi Benjamin Netanyahu dalam politik Israel. Netanyahu telah menjadi perdana menteri selama 12 tahun.

"Kali ini, pemerintahan tanpa Netanyahu dibentuk di Israel. Namun, tak akurat menyebutnya sebagai ‘rezim perubahan’, kecuali ada yang mengatakan bahwa Netanyahu sudah tidak ada lagi. Adapun kebijakan (pemerintahan baru), kami memperkirakan tidak akan ada perbedaan, atau bahkan mungkin lebih buruk," kata Kementerian Luar Negeri Palestina dalam sebuah pernyataan.

Pembangunan gedung

Sementara itu, pemerintahan koalisi baru Israel pada Rabu menyetujui sebuah proyek untuk pembangunan 31 gedung baru di permukiman ilegal Yahudi, di Tepi Barat yang diduduki. Media lokal melaporkan, Subkomite Perencanaan Tertinggi Administrasi Sipil di bawah Kementerian Pertahanan memeriksa proyek tersebut sebelum menyetujuinya.

Di antara bangunan yang disetujui untuk dibangun adalah pusat perbelanjaan dan dua sinagog. Persetujuan pembangunan ini menandai pertama kalinya pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri Naftali Bennet, menyetujui pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat.

Hingga saat ini terdapat lebih dari 250 permukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat yang diduduki Israel pada 1967. Lebih dari 400 ribu pemukim Yahudi yang tinggal di tempat-tempat ini semakin mempersulit kehidupan warga Palestina di bawah pendudukan di Tepi Barat.

Di bawah hukum internasional, semua permukiman Yahudi di wilayah pendudukan dianggap ilegal. Polisi Israel mulai mengizinkan serangan pemukim pada 2003. Serangan itu berulang kali mendapatkan kecaman dari Departemen Wakaf Islam di Yerusalem.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk rencana Israel untuk membangun 534 unit permukiman baru di Tepi Barat yang diduduki. Kementerian menyerukan reaksi yang lebih tegas dan keras terhadap rencana Israel tersebut.

"Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk keras proyek permukiman kolonial ekspansionis yang menargetkan seluruh wilayah selatan Nablus," kata Kementerian Luar Negeri Palestina dalam sebuah pernyataan, dilansir Middle East Monitor, Selasa (15/6).

Kementerian Luar Negeri menambahkan, otoritas pendudukan Israel terus mencuri tanah Palestina. Mereka berencana membangun 534 unit permukiman baru untuk memperluas permukiman Shvut Rahil.

Sebelumnya, Ghassan Daghlas, yang bertanggung jawab atas arsip permukiman di Tepi Barat yang diduduki, mengatakan, persetujuan unit permukiman baru akan memungkinkan permukiman tumbuh hingga lima kali lipat.

Menurut perkiraan ada sekitar 650 ribu pemukim di Tepi Barat, termasuk Yerusalem yang diduduki, yang tinggal di 164 permukiman dan 116 pos terdepan. Permukiman Israel tersebut adalah ilegal dan tidak diakui oleh hukum internasional.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat