JAKARTA -- Melonjaknya kasus Covid-19 membuat sejumlah pemerintah daerah mengevaluasi rencana pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Sesuai keputusan pemerintah pusat, PTM terbatas dapat dimulai pada Juli mendatang dengan berbagai persyaratan.

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menegaskan, bakal menunda PTM terbatas jika kasus Covid-19 masih mengalami peningkatan. “Kalau sampai awal Juli angka Covid-19 terus seperti ini (meningkat), saya tidak akan melaksanakan PTM. Saya tidak mau ambil risiko,” ujar Benyamin, Rabu (16/6).

Benyamin mengungkapkan, tingkat positivity rate di Tangsel terbilang tinggi, yakni mencapai 5,4 persen. Angka tersebut lebih tinggi dari standar pengendalian pandemi yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 5 persen.

“Dengan angka Covid-19 seperti saat ini saya agak khawatir, kita sedang mengevaluasi lagi rencana PTM. Kita cermati lagi angka-angkanya,” lanjut Benyamin.

Jika angka penularan Covid-19 di Tangsel masih terus tinggi, pihaknya tak segan untuk menunda realisasi pelaksanaan PTM terbatas. Namun, ia juga mengaku akan menunggu arahan dari pemerintah pusat dan Pemprov Banten terkait PTM terbatas. 

Sejumlah pelajar SD mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) dengan penerapan protokol kesehatan di salah satu sekolah, di Kota Bandung, pekan lalu. Melonjaknya kasus positif Covid-19 saat ini akan menjadi pertimbangan Pemerintah Kota Bandung dalam memutuskan pelaksanaan PTM atau sekolah tatap muka secara terbatas. - (Edi Yusuf/Republika)

SHARE    

Seluruh daerah di Banten, termasuk Kota Tangsel, masuk dalam zona oranye atau wilayah dengan risiko sedang penularan Covid-19. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Tangsel, jumlah total kasus terkonfirmasi Covid-19 mencapai 11.790 orang. Sebanyak 11 ribu orang di antaranya dinyatakan sembuh, sementara 383 orang masih dirawat. Adapun, 407 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia. 

PTM terbatas di Provinsi Jawa Barat juga terancam ditunda. Apalagi, Jabar merupakan salah satu provinsi yang menjadi penyumbang terbesar kasus Covid-19. 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengakui Jabar sedang dihadapkan dengan meningkatnya kasus Covid-19, khususnya di wilayah Bandung Raya yang kini berstatus siaga. Hal itu merujuk pada tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit atau bed occupancy ratio (BOR) yang menyentuh angka 84,19 persen.  

Selain itu, terdapat dua daerah di Bandung Raya yang masuk dalam zona merah, yakni Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat (KBB). Melihat kondisi ini, Ridwan meminta rencana sekolah tatap muka, khususnya di zona merah ditunda.

Menurut dia, hal ini sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri. "Sekolah tatap muka kita tunda dulu khususnya yang zona merah pasti itu tidak boleh," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan, pihaknya akan menunggu perkembangan situasi penyebaran Covid-19 hingga satu pekan menjelang PTM. Di Jabar. PTM terbatas diberi nama PTM dengan adaptasi kebiasaan baru (AKB).

"Keputusannya menunggu Juli. Mengikuti nanti kondisi satu pekan sebelum 19 Juli, seperti apa kebijakan pemerintahnya," ujar Dedi Supandi, Rabu (16/6).

Kendati demikian, ia menyebut Disdik Jabar sejauh ini gencar menyiapkan pelaksanaan PTM dengan AKB agar berjalan lancar. Terdapat rambu-rambu yang menjadi acuan agar kegiatan belajar mengajar di Jabar optimal.

Pertama, memaksimalkan pelayanan vaksinasi untuk guru dan tenaga pendidikan yang saat ini telah mencapai 72 persen. "Kedua, sekolah wajib menyiapkan keduanya, sarana dan prasarana PTM dan PJJ (pembelajaran jarak jauh)," katanya. 

Aturan ketiga, kata dia, apabila ada keputusan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah atau pemerintah provinsi terkait pembatasan kegiatan masyarakat, maka PTM dengan AKB dihentikan sementara waktu per tanggal tersebut. Keempat, apabila terjadi kasus Covid-19 di sekolah, PTM pun harus dihentikan sementara dan dilakukan tindakan.

Di Provinsi DKI Jakarta, ada empat sekolah yang memutuskan menunda uji coba PTM tahap dua. Menurut Kasubag Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taga Radja, penundaan dilakukan karena beragam alasan. "Sebutannya, empat sekolah itu bukan membatalkan, tapi menunda," kata Taga saat dihubungi, Rabu (16/6).

Petugas dengan APD lengkap berjaga di ruang UKS saat pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT) berlangsung di SMAN 8 Jalan Solontongan, Kota Bandung, Selasa (15/6/2021). - (Edi Yusuf/Republika)

SHARE    

Empat sekolah tersebut adalah SMAN Unggulan MH Thamrin, SDN 08 Kenari, Madrasah Ibtidaiyah RPI, dan Jakarta Islamic School (JIS) Kelapa Dua Wetan. Dia menjelaskan, SMAN Unggulan MH Thamrin menunda uji coba PTM lantaran wilayahnya masih masuk dalam zona oranye Covid-19. "Jadi kalau MH Thamrin tetap karena masih tinggi Covid-nya," kata dia. 

Sedangkan penundaan di sekolah JIS Kelapa Dua Wetan karena bersamaan dengan pelaksanaan tes penilaian akhir tahun (PAT) secara daring. Pelaksanaan PAT biasanya berlangsung dua pekan. "Kalau yang JIS kebetulan pada hari yang sama sedang melaksanakan penilaian akhir tahun (PAT) full daring," jelas dia. 

Lalu, keputusan menunda PTM di Madrasah Ibtidaiyah RPI merupakan keinginan komite orang tua siswa yang tidak mengizinkan sekolah dibuka hingga kondisi pandemi Covid-19 melandai. Taga menyebut, Disdik DKI tidak mempermasalahkan hal ini. Sebab, dalam pelaksanaan uji coba PTM memerlukan persetujuan para orang tua murid. "Kalau Madrasah Ibtidaiyah memang orang tua siswa belum mengizinkan." 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya akan tetap melaksanakan uji coba PTM tahap dua, meski kasus Covid-19 di Ibu Kota sedang melonjak. Adapun uji coba PTM itu dijadwalkan berlangsung hingga 26 Juni 2021. "Ya uji coba terus dilanjutkan," ucap Ariza.

Suasana pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT) di SMAN 8 Jalan Solontongan, Kota Bandung, Selasa (15/6/2021).  - (Edi Yusuf/Republika)

SHARE    

Ariza menjelaskan, hasil evaluasi pelaksanaan uji coba ini akan menjadi bahan pertimbangan Pemprov DKI untuk melaksanakan PTM pada Juli mendatang. Selain itu, jumlah kasus Covid-19 pun masuk dalam pertimbangan. "Sementara kami terus lakukan uji coba dan kita akan evaluasi terus. Kita akan lihat sampai Juli. Masih ada waktu," jelasnya. 

Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim pada Selasa (15/6) menyatakan, kebijakan memulai PTM terbatas pada Juli mendatang tetap berlanjut. Namun, sekolah bisa menghentikan PTM terbatas bila di daerahnya diterapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro. 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 yang ditetapkan pada 30 Maret 2021, satuan pendidikan diwajibkan menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas apabila pendidik dan tenaga kependidikan telah divaksinasi secara lengkap.

"Opsi itu masih berjalan. Terserah mau satu kali sepekan atau dua kali sepekan asalkan mengikuti protokol kesehatan dan memenuhi daftar periksa," kata Nadiem.

Mengenai kekhawatiran risiko penularan Covid-19 di lingkungan pendidikan, Nadiem menyebut hal itu sudah diantisipasi pemerintah. Dalam SKB ditetapkan bahwa PTM terbatas dapat diberhentikan sementara jika terdapat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19 pada suatu wilayah tertentu. 

Untuk itu, Nadiem berharap pihak sekolah tetap melakukan segala persiapan, termasuk mengenai protokol kesehatan menjelang PTM terbatas. Ia juga menekankan bahwa pihak sekolah tidak perlu mengkhawatirkan adanya perubahan kebijakan dalam SKB. Sebab, SKB sudah mengakomodasi berbagai situasi di masa pandemi Covid-19.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat