JAKARTA—Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajukan usulan anggaran tahun 2022 untuk mendukung Pilkada dan Pemilu 2024 sebesar Rp 1,9 triliun. Jumlah anggaran ini disebar untuk kebutuhan di tiga direktorat jenderal (ditjen) di Kemendagri.

"Mohon dukungan dari Komisi II DPR RI agar kebutuhan anggaran sebesar lebih kurang Rp 1,902 triliun dapat disetujui," ujar Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Rabu (9/6).

Total usulan anggaran untuk mendukung Pemilu dan Pilkada 2024 pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri lebih dari Rp 1,6 triliun. Tito memerinci anggaran ini untuk pendidikan politik bagi partai politik dan masyarakat, bantuan keuangan partai politik, pembinaan forum kerukunan umat beragama, kemitraan bersama organisasi masyarakat sipil, seleksi anggota KPU dan Bawaslu, operasional pelaksanaan tugas intelijen pemerintahan dalam negeri, dan masih banyak lagi.

Kemudian, total usulan anggaran pada Ditjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri sebesar Rp 5,3 miliar. Anggaran akan digunakan antara lain untuk koordinasi peningkatan peran camat dalam rangka kelancaran tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 serta pemetaan daerah rawan ganggunan ketenteraman dan ketertiban umum.

Warga menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) kesehatan saat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kabupaten Bandung di TPS 10, Desa Pangauban, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/12/2020). - (NOVRIAN ARBI/ANTARA FOTO)

SHARE    

Total usulan anggaran pada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri lebih dari Rp 282,2 miliar. Setidaknya ada tujuh program yang akan dilakukan, seperti pengadaan blanko KTP elektronik (KTP-el), penyiapan data daftar penduduk potensial pemilih (DP4), fasilitasi pencatatan perubahan status kewarganegaraan, serta percepatan penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP-el.

Tito mengatakan, usulan anggaran tersebut memperhitungkan rencana tahapan Pemilu 2024 yang akan dimulai 2022. Sehingga menurutnya perlu diakomodasi dengan anggaran yang dimasukkan dalam pagu anggaran Kemendagri di tahun 2022.

Sementara, Komisi II DPR meminta Kemendagri segera menyampaikan rincian usulan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024. "Yang selanjutnya dibahas secara mendalam pada rapat RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun 2022 yang akan datang," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang saat membaca kesimpulan rapat kerja dengan Mendagri, Rabu.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyinggung persoalan daftar pemilih tetap (DPT) pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 yang memiliki kompleksitas tinggi. DPT menjadi masalah di hilir, sedangkan hulunya adalah data kependudukan yang dikelola Kemendagri.

Dia meminta Kemendagri menyusun desain besar untuk penataan sistem data kependudukan yang sudah tercermin dalam kebutuhan anggaran pada kurun 2022-2023. Menurutnya, data kependudukan yang baik akan mengurangi persoalan DPT yang setiap pemilihan terus terjadi dan mengurangi kerumitan Pemilu dan Pilkada 2024.

"Saya berharap sebetulnya kita punya waktu tiga tahun lagi pemilu, kalau kita mau menghindari, menghilangi sebanyak mungkin kerumitan dan kompleksitas itu salah satu jawabannya ada kita selesaikan data kependudukan," kata Doli. 

POINTER

Alokasi Dana Persiapan Pemilu:

Ditjen Politik dan Pemerintahan: Rp 1,6 triliun

Ditjen Administrasi Kewilayahan: Rp 5,3 miliar

Ditjen Dukcapil: Rp. 282,2 miliar.

Sumber: Kemendagri

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat