JAKARTA -- Polri mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2022 sebesar Rp 28,584 triliun. Usulan tersebut tertuang dalam Surat Kapolri Nomor B/3433/V/REN.2.3./2021 tertanggal 27 Mei 2021 yang dikirim kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas).

"Usulan kebutuhan anggaran tambahan dalam penetapan pagu anggaran Polri tahun anggaran 2022 sebesar Rp 28,584 triliun," ujar Wakil Kepala Polri Komjen Gatot Eddy Pramono dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (7/6).

Penambahan anggaran di antaranya untuk pengamanan destinasi wisata, kebutuhan pasukan Satgas Garuda, perubahan kurikulum pendidikan, pendidikan, latihan personel, dan pengamanan ibu kota negara (IKN) baru. Kemudian, pengadaan bahan bakar minyak, pengadaan perlengkapan perorangan, pemeliharaan transportasi, dan pemeliharaan peralatan dan Teknologi Informasi (IT).

"Belanja pertama barang sebesar Rp 10,222 triliun yang diprioritaskan untuk meningkatkan pelayanan kamtibmas terkait pemenuhan yang pertama operasional kepolisian sebesar Rp 2,273 triliun," ujar Gatot.

Kemudian, anggaran pengamanan IKN baru di Kalimantan Timur sebesar Rp 63,37 miliar. Gatot menjelaskan, pembangunan fisik di lahan IKN sudah dilakukan di beberapa wilayah, yakni Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Anggaran akan dialokasikan untuk pengamanan di sana. "Kita kegiatan pengamanannya Pak, kita kirimkan anggota Mabes Polri," ujar Gatot.

Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk mengirimkan anggota Polri ke Kalimantan Timur. Termasuk dengan kegiatan pengamanan yang akan dilakukan di sana. "Itu biaya transport berangkat pulang, termasuk ada indeks untuk kegiatan mereka di sana," ujar dia.

Menurut dia, pada 2022, Polri juga akan menghadapi sejumlah potensi permasalahan keamanan. Pertama, dampak pandemi yang turut memengaruhi keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Kedua, dampak akibat perkembangan globalisasi dan IT yang menghadirkan berbagai ancaman keamanan. Selanjutnya, masih berkembangnya peredaran narkoba, korupsi, terorisme, kejahatan siber, dan kejahatan konvensional.

Keempat adalah berkembangnya teknologi digital yang menjadi tantangan bagi Polri untuk memperkuat keamanan siber. "Semakin meningkatnya kejahatan berdimensi baru yang membutuhkan pengetahuan dan penanganan yang berbeda," ujar Gatot. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat