Oleh IKHWANUL KIRAM MASHURI

OLEH IKHWANUL KIRAM MASHURI

Langkah Mesir menengahi gencatan senjata di Jalur Gaza antara Israel dan Hamas, menyedot perhatian banyak kalangan. Mereka menilai, itu sebagai manuver canggih diplomasi Mesir.

Bayangkan, Presiden AS Joe Biden yang menolak berkomunikasi dengan Presiden Mesir Abdul Fattah Sisi sejak pelantikannya pada Januari lalu, tiba-tiba menghubunginya sebanyak dua kali dalam waktu lima hari.

Sudah menjadi semacam tradisi, setiap presiden baru AS setelah dilantik menghubungi kolega yang dianggap sekutu Gedung Putih. Itu terjadi saat Biden menghubungi pemimpin negara-negara Eropa Barat, Israel, Kanada, Cina, Rusia, dan beberapa negara Teluk.

Mesir tak masuk di dalamnya, padahal sekutu dekat AS dalam percaturan diplomasinya di Timur Tengah.

 

Sudah menjadi semacam tradisi, setiap presiden baru AS setelah dilantik menghubungi kolega yang dianggap sekutu Gedung Putih.

 

 

SHARE    

Biden menganggap, Mesir banyak melanggar HAM, terutama terhadap kelompok oposisi. Ini terjadi sejak 2013, ketika Sisi mengambil alih kekuasaan dari Presiden Muhammad Mursi yang terpilih secara demokratis.

Presiden Sisi dinilai pendukung mantan presiden Donald Trump, yang di AS, merusak demokrasi. Namun, langkah Mesir yang menjadi penengah untuk menghentikan perang 11 hari di Gaza, mengubah segalanya.

Mesir kini dianggap negara penting di Timur Tengah. Pihak mana pun yang ingin memainkan peran diplomasinya di kawasan itu harus melibatkan Mesir, termasuk juga AS yang mempunyai pengaruh besar terhadap Israel.

Menurut sejumlah pengamat di Timur Tengah, peran Mesir hingga tercapai gencatan senjata antara Israel dan Hamas, sangat penting. Apalagi, gencatan senjata itu ditaati kedua belah pihak hingga kini.

Gencatan senjata ini memungkinkan dibukanya kembali pembicaraan tentang ‘solusi dua negara’. Ini semakin dimungkinkan karena sejalan dengan perubahan kebijakan luar negeri AS pada masa Presiden Biden, terutama menyangkut kawasan Timur Tengah.

 

Gencatan senjata ini memungkinkan dibukanya kembali pembicaraan tentang ‘solusi dua negara’.

 

 

SHARE    

Biden memberi porsi lebih banyak terhadap hak bangsa Palestina dibandingkan Presiden Trump. Dalam wawancara dengan ABC News pada 22 Mei, Menlu AS Anthony Blinken mengatakan, ‘solusi dua negara’ satu-satunya cara menyelesaikan konflik Palestina-Israel.

Palestina memiliki hak mendirikan negara mereka sendiri. ‘Solusi dua negara’ juga satu-satunya cara ‘mengamankan masa depan Israel sebagai negara Yahudi yang demokratis’. Solusi ini searah dengan kebijakan Rusia, Cina, dan negara anggota NATO.

Dalam rangka kemungkinan membuka kembali pembicaraan damai dan ‘solusi dua negara’ itulah pada pekan lalu, Kepala Intelijen Mesir Abbas Kamil, melakukan kunjungan maraton ke Yerusalem, Gaza, dan Tepi Barat.

Ia bertemu PM Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem, berbicara dengan pemimpin Hamas di Gaza dan Presiden Palestina Mahmud Abbas di Tepi Barat. Hampir bersamaan, Menlu Mesir Sameh Shoukry berbicara dengan Menlu Israel Gabi Ashkenazi di Kairo.

Menurut sumber Palestina di Ramallah, Tepi Barat, kunjungan maraton Kepala Intelijen Mesir ke Yerusalem, Gaza, dan Ramallah guna memastikan gencatan senjata dipatuhi Israel dan Hamas.

 

Menurut sumber Palestina di Ramallah, Tepi Barat, kunjungan maraton Kepala Intelijen Mesir ke Yerusalem, Gaza, dan Ramallah guna memastikan gencatan senjata dipatuhi Israel dan Hamas.

 

 

SHARE    

Israel menghentikan segala bentuk provokasi terhadap warga Palestina di Yerusalem dan semua operasi di Gaza melawan Hamas dan para pemimpinnya. Juga menghentikan aktivitas pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat.

Imbalannya, Palestina, terutama Hamas, tak melakukan serangan apa pun terhadap Israel. Israel dan Palestina/Hamas akan menyelesaikan segala persoalan di antara mereka, termasuk tukar-menukar tawanan.

Selain itu, Mesir memimpin pembangunan kembali Gaza yang porak poranda akibat serangan udara Israel. ‘’Semua kesepakatan itu pengantar untuk melangkah ke tahap berikutnya yang lebih penting,’’ ujar sumber Palestina di Ramallah tadi.

Tahap lebih penting itu pembicaraan ‘solusi dua negara’. Di Gaza, selain membicarakan realisasi gencatan senjata, Kepala Intelijen Abbas Kamil membahas serangkaian proyek untuk membangun dan menghidupkan kembali ekonomi di kawasan itu.

Meskipun Hamas berakar pada Ikhwanul Muslimin yang dilarang di Mesir, keduanya memiliki hubungan intelijen kuat dan mapan. Sebab, Mesir berkepentingan mengamankan perbatasan antara Semenanjung Sinai (Mesir) dan Jalur Gaza.

 

Peran memimpin pembangunan kembali Gaza, menurut sejumlah pengamat di Timur Tengah, juga manuver canggih Mesir.

 

 

SHARE    

Peran memimpin pembangunan kembali Gaza, menurut sejumlah pengamat di Timur Tengah, juga manuver canggih Mesir.

Pertama, Israel tentu tak berani mengganggu proses pembangunan di Gaza. Kedua, Mesir lebih berwibawa di mata bangsa Palestina, terutama Hamas. Ketiga, dunia semakin membutuhkan Mesir saat membahas konflik Israel-Palestina khususnya dan Timur Tengah.

Maka itu, kalau hari-hari ini di layar televisi saluran internasional terlihat truk, buldoser, dan alat-alat besar lainnya berjalan menyeberangi perbatasan dari Rafah ke Jalur Gaza, itu milik perusahaan-perusahaan konstruksi Mesir untuk membangun kembali Gaza.

Ini sesuai janji Presiden Sisi mengalokasikan 500 juta dolar AS untuk merekonstruksi Gaza.

Manuver Mesir mendapatkan sambutan, baik di tingkat regional maupun internasional, sekaligus menempatkan kembali Mesir sebagai negara berpengaruh setelah menuai berbagai kritik terkait pelanggaran HAM. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat