JAKARTA — Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak mengeklaim, proyek pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) nantinya tak akan membebani APBN. Ia menyebut, rencana pembelian alutsista itu tak akan mengganggu rencana belanja pemerintah lainnya. Sebab dananya bersumber dari pinjaman luar negeri.

"Pembiayaan yang dibutuhkan masih dalam pembahasan dan bersumber dari pinjaman luar negeri. Nilainya nanti dipastikan tidak akan membebani APBN, dalam arti tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional," kata Dahnil dalam keterangan pers, Selasa (1/6).

Pemerintah dikabarkan tengah merancang peraturan presiden (perpres) terkait pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Di dalamnya terdapat jumlah biaya rencana kebutuhan yang mencapai angka sekitar Rp 1.760 triliun. Republika menerima dokumen rancangan perpres tersebut dengan versi Maret 2021.

Dalam rancangan perpres tersebut, pada Pasal 3 Ayat 1, disebutkan jumlah dana yang dibutuhkan mencapai 124.995.000.000 dolar AS. Rencana kebutuhan itu sendiri dijelaskan pada Pasal 2 disusun menteri untuk lima rencana strategis (renstra) dari 2020 hingga 2044.

Dahnil juga mengeklaim pinjaman pembelian alutsista tak akan menyulitkan pemerintah. Pinjaman yang kemungkinan akan diberikan beberapa negara ini memberikan tenor yang panjang dan bunga sangat kecil.

KRI Kujang-642 menembakan rudal C-705 ke target sasaran di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (8/4/2021). TNI Angkatan Laut (AL) melaksanakan latihan operasi laut gabungan untuk menguji kesiapsiagaan peralatan tempur atau alutsista di lapangan. - (Teguh prihatna/ANTARA FOTO)

SHARE    

Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI M Herindra belum mau berbicara banyak soal rancangan perpres terkait pemenuhan kebutuhan alutsista. Terkait anggaran pengadaan alutsista yang disebut-sebut membutuhkan anggaran sebesar Rp 1.750 triliun, menurut dia, hal tersebut masih sebatas rencana.

“Baru rencana, baru rencana," kata Herindra di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (31/5).

Dia mengatakan, rancangan perpres tersebut dipersiapkan untuk pemenuhan alutsista di tiga matra TNI, yaitu TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Herindra mengeklaim Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tidak akan meminta penambahan anggaran belanja alutsista. Selama ini anggaran belanja alutsista masih 0,8 persen dari GDP. 

"Kita minta itu saja, enggak akan ada kenaikan anggaran secara signifikan itu saja, sama saja. Nanti skemanya saja yang berbeda, tapi anggaran tetap," ujarnya.

Transparan

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon, meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto transparan terkait rancangan perpres tentang pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan.

Dia menilai rancangan perpres tersebut seperti tidak transparan karena tidak disampaikan terlebih dahulu kepada Komisi I DPR. "Kami berpikiran ada apa sebenarnya? Karena rancangan (perpres) yang begitu hebat lalu seperti ditutupi," kata Effendi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

KRI Celurit-641 menembakan rudal C-705 ke target sasaran di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (8/4/2021). - (Teguh prihatna/ANTARA FOTO)

SHARE    

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Rizky Aulia Rahman Natakusumah, mendorong agar pemerintah melakukan perencanaan yang jelas seperti apa alutsista ke depan. Selain perencanaan yang jelas, menurut dia, anggaran yang dipakai untuk belanja alutsista juga harus bisa dipertanggungjawabkan. 

“Pertanggungjawaban dari anggaran sebagai kementerian yang memegang anggaran terbesar di kepresidenan Pak Jokowi tentu harus bisa menjunjung tinggi asas akuntabilitas dalam mengelola anggaran yang dipercayakan masyarakat tersebut," ujarnya.

Sementara, pengamat pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengaku kaget melihat dokumen rancangan perpres alat peralatan pertahanan dan keamanan. Terlebih, beleid draf perpres yang memuat detail angka-angka yang harus diselesaikan pada 2024.

"Saya rasanya sering membaca renstra dalam keterlibatan saya dari 2007 ngurusin pertahanan. Namun, pas saya lihat rentsra itu saya kaget," ujar Connie di siaran Youtube yang sudah konfirmasi.

Dia juga menyoroti terkait penggunaan dana tersebut yang akan dilakukan sampai 2024. Sementara proses pembayaran utang dan bunganya dihitung hingga lima kali renstra atau hingga 2044 mendatang. Anggaran tersebut juga ia lihat tidak jelas akan dibelikan alutsista apa saja.

"Pertanyaan saya sederhana saja, ini anggaran pertahanan sebesar ini dalam tiga tahun kita mau beli apa? Mau perang ke mana? Alutsista apa yang mau kita bikin?" kata dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat