BOGOR — Pembelajaran tatap muka (PTM) harus melibatkan orang tua. Salah satunya adalah dengan mengantarkan anak ke sekolah. Dengan begitu orang tua dapat langsung memastikan anak menerapkan protokol kesehatan dan mencegah anak dari paparan Covid-19.

 Kepala Disdik Kota Bogor, Hanafi mengatakan, Disdik tidak merekomendasikan siswa untuk berangkat sekolah menggunakan angkutan umum atau angkutan kota (angkot). “Untuk anak yang sekolah, dianjurkan orang tua mengantar. Kita tidak merekomendasikan bagi anak yang sekolah pakai angkot,” kata Hanafi, Sabtu (29/5).

Jika merujuk pada sistem zonasi di Kota Bogor, lokasi SMP dan SMA cenderung terjangkau jika dihitung dari tempat tinggal siswa. Namun, Disdik Kota Bogor tetap tidak merekomendasikan para siswa untuk berangkat sekolah menggunakan angkot. Apalagi, tentunya ada siswa yang harus berganti angkot beberapa kali sebelum tiba di sekolah. 

“Kita tidak merekomendasikan menghadirkan anak-anak sekolah naik angkot, kan ada juga yang sampai beberapa kali naik angkot. Kita memang tidak anjurkan naik angkot, tapi naik ojeg daring. Kalau dekat, ya jalan kaki,” ujarnya.

Disinggung soal bus sekolah, Hanafi mengaku Disdik Kota Bogor tidak dapat menyediakan fasilitas tersebut. Apalagi, lokasi tempat tinggal siswa tersebar di beberapa wilayah. “Bus sekolah tidak memungkinkan sarananya. Karena anak menyebar tempat tinggalnya, dan kita tidak punya fasilitas itu,” tuturnya.

Sekolah bermasalah tak ikut PTM

Pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah dijadwalkan mulai Senin (31/5). Dewan Pendidikan (Wandik) Kota Bogor mengingatkan, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor memetakan sekolah yang terdata bermasalah untuk tidak diikutkan dalam PTM. Tolok ukur bermasalah merujuk kepada laporan siswa sering melakukan tawuran.

Ketua Wandik Kota Bogor Deddy Djumiawan Karyadi menyarankan, sekolah yang siswanya kedapatan kerap nongkrong di jalanan, apalagi membuat keributan sebaiknya tidak usah menjalankan PTM. "Berdasarkan zona potensi kecamatan atau track record sekolah tersebut, jadi kan bisa juga dipertimbangkan begitu," kata Deddy di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/5).

Mulai Senin, setidaknya ada 73 sekolah di Kota Bogor ikut ambil bagian dalam uji coba PTM. Perinciannya, 36 sekolah dasar negeri (SDN) dan 37 sekolah menengah pertama (SMP), yang terdiri atas 20 SMP negeri dan 17 SMP swasta. Baik SD dan SMP yang melaksanakan uji coba PTM mewakili enam kecamatan di Kota Bogor.

Deddy menganggap, jika di dalam sekolah, siswa bisa saja terkontrol dengan baik, tidak halnya di luar sekolah. Para siswa ketika sudah selesai pelajaran dan pulang, cenderung sulit untuk diawasi. Sementara, kata dia, kecenderungan siswa yang sekolahnya bermasalah kerap membuat kerumunan hingga tawuran ketika jam pelajaran usai.

Oleh karena itu, Deddy mengajak Satgas Pelajar Kota Bogor, Pramuka, dan Disdik untuk membahas dan mengatasi masalah itu. Tujuannya agar jangan sampai saat uji coba PTM, muncul kasus siswa tawuran ketika pulang sekolah. "Semua-semua pihak di Kota Bogor ini dilibatkan," ujarnya.

Pada tingkat SD, sekolah yang sudah lolos verifikasi protokol kesehatan (prokes) pada tingkat SD baru enam sekolah. Namun, jumlah tersebut terus bertambah seiring penilaian di lapangan yang melibatkan Disdik bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim mengingatkan kepada pengelola 73 sekolah yang siap melaksanakan uji coba PTM agar benar-benar menyiapkan fasilitas prokes yang mudah dijangkau siswa. Fasilitas prokes yang wajib tersedia, seperti tempat cuci tangan dengan air dan sabun, hand sanitizer, alat pengukur temperatur tubuh, serta bangku di setiap kelas hanya 50 persen dari kapasitas.

Kepala Disdik Kota Bogor, Hanafi menjelaskan, selain 73 sekolah yang disebutkan Wandik, belum ada usulan sekolah lain yang bisa melakukan uji coba PTM. Dia menyebut, sebagian besar sekolah sudah siap mengikuti PTM, meski ada yang belum lolos proses verifikasi.

Hal itu terkait pemberlakuan prokes di sekolah. Hanya saja, ia tidak menyinggung adakah sekolah dalam daftar uji coba PTM yang masuk kategori kerap dilaporkan siswanya tawuran atau tidak. "Pada intinya mereka siap. Ini hanya administrasi saja. Harus penyesuaian," ujarnya.

Menurut Hanafi, semua sekolah yang lolos verifikasi, sudah melakukan persiapan secara fungsional. Pihaknya juga menekankan pada sisi pengawasan agar jangan sampai siswa melanggar prokes. Disdik Kota Bogor pun terus memberi bimbingan kepada pihak sekolah, termasuk berkoordinasi dengan puskesmas.

Dengan begitu, jika ada kasus positif Covid-19 di sekolah, penanganan bisa dilakukan secara cepat. "Verifikasi yang dimaksud kami, Disdik Kota Bogor bersama instansi lain memeriksa persiapan mereka yang selama ini sudah dilakukan," ujar Hanafi.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat