JAKARTA -- Pemerintah optimistis seluruh wilayah di Indonesia akan teraliri listrik pada tahun depan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meyakini rasio elektrifikasi pada 2022 akan mencapai 100 persen.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menjelaskan, untuk tahun ini targetnya rasio elektrifikasi bisa mencapai 99,59 persen. Menurut Rida, pencapaian elektrifikasi penuh pada tahun depan adalah hal yang realistis.

"Kita tuntaskan semua tahun depan. Target rasio elektrifikasi pada 2022 mendatang bisa mencapai 100 persen," ujar Rida dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR, Kamis (27/5).

 

Kita tidak terima lagi usulan pembangunan PLTU, kecuali yang memang sudah berkontrak.

RIDA MULYANA, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM

 

SHARE    

Rida mengatakan, terdapat sejumlah kiat yang disiapkan pemerintah bersama PLN. Hal itu antara lain dengan memasifkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan juga listrik desa. Harapannya, dengan cara ini daerah terpencil yang ada di pelosok Indonesia bisa mendapatkan listrik dengan pembangunan pembangkit yang mudah dan murah.

Tak hanya itu, Rida juga akan mengizinkan PLN membangun pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) apabila perusahaan pelat merah itu mau membangunnya di daerah terpencil. "Saya bilang kepada PLN, ya tidak apa-apa kalau harus pakai PLTD, saya tutup mata deh. Yang penting daerah pelosok ini nyala dulu listriknya. Nanti baru misalnya dalam waktu lima tahun PLTD itu kemudian diganti dengan yang EBT," ujar Rida.

Selain pembangunan pembangkit, menurut Rida hal yang perlu diperhatikan adalah membangun transmisi listrik ke daerah terpencil. Menurut Rida, saat ini pembangunan transmisi sudah digencarkan agar interkoneksi bisa berjalan.

Rida mengatakan, pemerintah akan tetap mendorong porsi pembangkit dengan energi baru terbarukan (EBT). Saat ini, Kementerian ESDM bersama PLN masih membahas Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030. Rida menekankan, dalam RUPTL yang akan datang porsi proyek EBT akan lebih banyak. Bahkan, menurutnya, dalam RUPTL tersebut pemerintah juga akan menyetop pembangunan PLTU baru.

"Jadi ini namanya akan jadi RUPTL green. Kita tidak terima lagi usulan pembangunan PLTU, kecuali yang memang sudah berkontrak. Kita tinggal lanjutkan saja PLTU yang memang sudah berkontrak," ujar Rida.

Petugas merawat panel surya yang terpasang di atap Gedung Direktorat Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Senin (24/5). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan bahwa pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) akan menjadi prioritas pemerintah dalam mengakselerasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai target untuk mencapai //net zero emission//. - (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

SHARE    

Salah satu proyek yang akan banyak digenjot adalah proyek PLTS. Hal ini karena biaya pembangunan PLTS cenderung menurun dan dapat memanfaatkan lahan waduk. “Sehingga, potensi risiko terkait pengadaan lahan tidak banyak," tambah Rida.

Selain itu, untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) saat ini proyek yang sudah berkontrak akan dievaluasi kembali. Rida mengatakan, evaluasi ini untuk memastikan pembangunan dua jenis pembangkit tersebut tetap realistis.

Selain itu, untuk bisa membuat Indonesia lebih ramah lingkungan, dalam RUPTL yang baru juga memuat soal rencana mengkonversi PLTD menjadi proyek-proyek EBT yang sesuai dengan potensi di daerah. "Selain itu, untuk bisa membuat PLTU lebih ramah lingkungan kita juga menggenjot program co-firing batu bara dengan biomassa," ujar Rida.

Salah satu bahasan utama PLN dan pemerintah dalam penyusunan RUPTL yang baru adalah perubahan asumsi pertumbuhan dan konsumsi listrik. Wakil Direktur Utama PLN Dharmawan Prasodjo menjelaskan, pada RUPTL sebelumnya, asumsi dasar perhitungan pertumbuhan listrik selalu disandarkan pada pertumbuhan ekonomi. Faktanya, sejak 2019, pertumbuhan listrik tidak sejalan dengan asumsi.

"Asumsi pertumbuhan listrik itu dulu diperkirakan pada angka dua persen. Padahal, realisasinya sekarang asumsi pertumbuhan 2015-2019 itu 0,86. Apalagi ketika Covid-19 menjadi 0,78 persen," ujar Dharmawan.

Dharmawan mengatakan, PLN perlu melakukan renegosiasi dengan para independent power producer (IPP) untuk menggeser jadwal beroperasinya pembangkit listrik. Ia mengatakan, permintaan listrik sebesar 361 TwH sebelumnya diperkirakan akan tercapai pada 2025.

"Kontraknya sudah terlanjur padahal (permintaan listrik) itu baru tercapai 2028. Makanya kami perlu melakukan renegosiasi dengan para IPP," ujar Dharmawan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat