JAKARTA — Pemerintah Arab Saudi segera mengumumkan perihal pengorganisasian dan pelaksanaan ibadah haji 1442 H/2021 M. Segala hal terkait hal itu telah dibahas dalam rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Arab Saudi sekaligus Ketua Komite Tinggi Haji, Pangeran Abdulaziz bin Saud bin Naif, Selasa (25/5).

Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali menyebut, hasil akhir pertemuan tersebut akan segera diumumkan. "Betul, kemarin ada rakor yang dipimpin oleh Mendagri yang juga sebagai ketua Komite Tinggi Haji. Kita menunggu hasil final yang akan diumumkan dalam waktu dekat," kata Endang saat dihubungi Republika, Rabu (26/5).

Menurut Endang, rapat koordinasi tersebut dihadiri pula oleh Wakil Menteri Haji Saudi Dr Abdul Fattah Mashat. Pertemuan ini dilakukan untuk membahas pengorganisasian dan pelaksanaan haji.

Endang mengatakan, belum mengetahui secara pasti apakah hasil rapat tersebut akan dibahas dengan Raja Salman. Meski demikian, ia meyakini nantinya hasil rapat tersebut akan diserahkan ke Dewan kerajaan.

"Menurut informasi dari Kementerian Haji, seperti yang tertulis pada website-nya, pengumuman pelaksanaan haji akan disampaikan dalam waktu dekat atau segera," ujar dia.

Sebelumnya, media Saudi, yakni Saudi Gazette memberitakan, otoritas negara itu telah menyetujui sejumlah rekomendasi untuk musim haji 1442 H, terutama protokol kesehatan (prokes) dan langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19 selama pelaksanaan haji.

Protokol-protokol itu merujuk pada kondisi yang harus dipenuhi sebelum tiba di zona haji, seperti kelompok usia dan kondisi kesehatan jamaah yang diizinkan berhaji. Jamaah juga disyaratkan tidak sedang menjalani dialisis ginjal atau menderita penyakit kronis yang membutuhkan perawatan rumah sakit selama enam bulan terakhir.

Selain itu, jamaah juga harus telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 sebelum tiba di Tanah Suci. Bagi jamaah yang datang dari luar negeri diwajibkan telah menerima vaksin yang disetujui oleh Arab Saudi dalam dosis lengkap. Mereka harus menunjukkan sertifikat yang disetujui oleh otoritas kesehatan resmi dari negara asal serta hasil tes PCR yang menunjukkan negatif Covid-19. Hasil tersebut harus dikeluarkan dari laboratorium yang diakui di negara asal.

Sementara, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Selasa (25/5), Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengungkapkan satu solusi yang mungkin bisa dilakukan agar jamaah asal Indonesia bisa lolos syarat haji yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.

Honesti mengatakan, Pemerintah Saudi memberikan izin haji bagi jamaah yang telah mendapat vaksinasi dengan vaksin produksi Eropa dan Amerika Serikat (AS), yakni Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, dan Astrazeneca.

"Indonesia sendiri baru memiliki satu jenis vaksin yang sesuai dengan kriteria Pemerintah Arab Saudi, yaitu Astrazeneca," katanya.

Vaksin Pfizer saat ini belum ada di Indonesia. Sementara Johnson & Johnson baru akan memasok ke Indonesia pada 2022. Karena itu, menurut Honesti, pihaknya menyiapkan opsi agar jamaah haji Indonesia bisa divaksinasi menggunakan vaksin Astrazeneca agar bisa memenuhi persyaratan Pemerintah Saudi.

"Menurut saya, karena kita sudah memiliki vaksin Astrazeneca, mungkin jadi opsi, bisa diatur bagi jamaah kita diskusikan dengan BPOM, Komnas KIPI, apakah mereka boleh diberikan vaksin Astrazeneca untuk bisa memenuhi persyaratan," katanya.

Honesti mengatakan, tentu hal tersebut harus mendapat pertimbangan tertentu dari para ahli. Namun, opsi ini bisa jadi pertimbangan untuk bisa dilakukan.

Saat ini Sinovac tengah dalam proses untuk mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use listing (EUL) dari WHO. Sementara Sinopharm, yang juga produksi Cina, belum lama ini telah mendapatkan EUL dari WHO.

"Kami kemarin masih komunikasi dengan Sinovac. Memang ada satu data lagi yang diminta WHO, tapi mereka optimistis pekan pertama atau kedua Juni, mereka akan mendapat EUL dari WHO. Tentu kita berharap ini bisa kita komunikasikan dengan Pemerintah Saudi," katanya.

Honesti juga berharap upaya diplomasi bisa terus dilakukan Pemerintah Indonesia agar Saudi bisa mempertimbangkan untuk meloloskan Sinovac sebagai vaksin yang diperbolehkan. Syarat tersebut jadi kendala besar bagi Indonesia yang punya jumlah jamaah haji terbesar di dunia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat