JAKARTA – Pemerintah akan memperkuat dukungan infrastruktur terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, KEK yang sudah ada saat ini masih belum mampu beroperasi maksimal karena keterbatasan infrastruktur. Salah satunya, ujar Airlangga, adalah keterbatasan akses infrastruktur gas bagi industri.

"Ini akan dievaluasi," ujar Airlangga dalam Halal Bihalal bersama media yang diadakan secara virtual pada Rabu (19/5).

Airlangga meyakini kawasan ekonomi yang telah dibangun masih bisa tumbuh. Salah satu yang memiliki potensi kuat adalah kawasan industri di Kendal, Jawa Tengah.

"Begitu juga dengan (kawasan) existing di Singosari, Kupang, Kendal harus kita dorong. Ini karena kita melihat fasilitasnya belum maksimal," kata Airlangga.

Foto udara pembangunan lintasan sirkuit pada proyek Mandalika International Street Circuit di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Pujut, Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa (6/4). - (Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO)

SHARE    

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia juga menilai, persoalan infrastruktur masih menjadi kendala untuk menarik industri masuk ke KEK. Dalam kunjungannya ke KEK Palu, Sulawesi Tengah, Bahlil mengaku akan membuat rumusan kebijakan untuk mendorong percepatan pengisian tenant di KEK.

Bahlil menyampaikan, pihaknya mendapatkan tugas dari Presiden Joko Widodo untuk mengunjungi 15 KEK di seluruh Indonesia. Kementerian Investasi akan mendorong penanaman modal melalui berbagai sektor prioritas yang memiliki nilai tambah dan hilirisasi industri salah satunya melalui pembangunan KEK.

“KEK jangan menjadi kawasan industri tanah. Perlu ada formulasi kebijakan demi menarik tenant ke KEK Palu. Ini harus kita selesaikan, bila perlu kita akan membuat kebijakan investasi yang memberikan insentif lebih dibandingkan KEK lain," ujar Bahlil.

 

Caranya, tanahnya jangan dibuat mahal, izinnya diurus oleh negara, insentifnya kita kasih.

BAHLIL LAHADALIA, Menteri Investasi

 

SHARE    

KEK Palu merupakan kawasan pertama yang didesain pemerintah sebagai pusat logistik terpadu dan industri pengolahan pertambangan di koridor ekonomi Sulawesi. Saat ini, telah ada enam tenant yang menempati 400 hektare lahan dari total 1.500 hektare lahan yang tersedia. Enam tenant tersebut bergerak di sektor industri aspal, keramik, furnitur, serta pertanian dan pengolahannya.

Bahlil menegaskan, tujuan dari pembangunan KEK dan kawasan industri lainnya yakni mempermudah investor dari sisi perizinan dan implementasi usaha. Hal itu pada akhirnya menarik minat investor melakukan hilirisasi industri.

Bahlil optimistis pengembangan KEK Palu dapat berjalan baik seperti Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Jawa Tengah. Salah satu formulasi yang digunakan yaitu dengan tidak meninggikan harga lahan dan memberikan insentif kepada investor.

“Jangan sampai kita berpikir menjadi kontraktor properti. Kalau kita buat kesepakatan, maka proses promosinya ditarik oleh negara, jadi tidak lagi KEK jalan sendiri. Caranya, tanahnya jangan dibuat mahal, izinnya diurus oleh negara, insentifnya kita kasih. Jangan investor datang merasa takut duluan,” kata Bahlil.

Kawasan industri halal

Pemerintah juga terus mengembangkan Kawasan Industri Halal (KIH). Saat ini, terdapat beberapa kawasan yang sudah mendapat izin menjadi KIH seperti KIH Modern Cikande Banten dan KIH Sidoarjo Jawa Timur.

“Kemarin dilakukan rapat dengan Wapres (Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin) terkait KIH. Ada beberapa yang sudah diberikan izin dan ada kawasan yang dipersiapkan menjadi KIH seperti di Bintan, Kepulauan Riau, lalu di Kalimantan Tengah kawasan Borneo, serta Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta," ujar Airlangga.

Menurut Airlangga, pembangunan KIH harus tetap memperhatikan pembangunan ekosistem pendukungnya seperti layanan sertifikasi kehalalan produk. Selain itu, pengembangan kawasan ekonomi atau industri juga harus berbasis komoditas atau sektor antara lain makanan dan minuman, fashion, garmen, serta sektor penunjangnya.

“Ini akan dilihat di kawasan tersebut, orientasinya tidak hanya di dalam negeri tapi juga ekspor," tutur Airlangga.

Airlangga mengatakan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sedang menyiapkan sistem yang lebih baik agar bisa melayani sertifikasi halal dengan cepat. Lembaga pemeriksa halal (LPH) pun akan diberikan pelatihan oleh Kementerian Agama untuk mendorong kemampuan penyelia halal.

Nantinya, proses sertifikasi halal juga akan tersambung dalam layanan perizinan usaha daring Online Single Submission (OSS). Rencananya, OSS akan mulai berlaku pada 2 Juni 2021. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat