JAKARTA—Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar rapat tertutup bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait nasib pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, pembahasan ini untuk menindaklanjuti hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang digelar terhadap pegawai KPK.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menuturkan, sebanyak 1.274 pegawai KPK yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil asesmen TWK akan dilantik menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada 1 Juni mendatang. BKN tengah memproses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi pegawai KPK yang lolos menjadi ASN.

"Sedang diproses, (karena pegawai yang lolos) akan dilantik menjadi ASN tanggal 1 Juni, sehingga harus ngebut (penetapan NIP), seharusnya sebelum tgl 1 Juni sudah selesai," kata Bima Haria, Senin (10/5). Ia menambahkan, rapat tiga lembaga hanya fokus pada percepatan proses penetapan NIP bagi mereka yang lolos TWK.

Bima mengatakan, rapat tertutup tidak membahas nasib 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan tes yang materinya memicu kontroversi di masyarakat tersebut.

BKN menegaskan, nasib 75 pegawai yang tak lolos tes menjadi tanggung jawab KPK. Sebab, status 75 pegawai itu saat ini adalah pegawai KPK. "Status mereka saat ini adalah pegawai KPK, sehingga menjadi kewenangan mutlak Pimpinan KPK dalam menentukan status mereka pasca tes," katanya.

Hal sama diungkapkan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto. Ia memastikan rapat hanya menbahas pegawai yang dinyatakan lolos. Khususnya pemberian surat keputusan (SK) pengangkatan pegawai ASN. "Ya bahas untuk memberi SK bagi yang lolos," kata Agus.

Terpisah, pakar hukum Bivitri Susanti menduga TWK KPK hanya untuk menyingkirkan pegawai KPK yang bekerja optimal memberantas korupsi. Ia menilai TWK hanya menjadi dalih guna menghalangi sebagian kinerja pegawai KPK. Salah satunya Novel Baswedan yang gencar memberantas korupsi hingga disiram air keras pada bagian matanya.

"Tes ini memang didesain untuk menyingkirkan orang-orang yang secara efektif bekerja di KPK seperti Novel dan kawan-kawan. Tes kebangsaan ini hanya tameng," kata Bivitri kepada Republika, Senin (10/5).

Bivitri menyampaikan TWK sebagai syarat alih status menjadi ASN tidak tepat. Para pegawai KPK sudah menempuh berkali-kali tes hingga bisa bekerja di komisi anti rasuah.

Menurutnya, para pegawai KPK pantas dialihstatus menjadi ASN tanpa perlu tes. "Harusnya kalau memang mau dijadikan ASN, alihkan saja statusnya karena mereka sudah mengalami berbagai tes dulu waktu pertama masuk KPK," ujar Bivitri.

KPK telah mengumumkan hasil TWK 1.351 pegawainya yang dilakukan BKN. Adapun yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 1.274 orang, tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 75 orang, dan yang tidak hadir wawancara dua orang.

Ketua Wadah Pegawai (KPK) Yudi Purnomo Harahap menilai TWK menjadi sarana menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas dan profesional. Sejak awal sikap WP KPK terkait dengan TWK jelas tertuang dalam surat yang dikirimkan kepada pimpinan KPK pada 4 Maret 2021 Nomor 841 /WP/A/3/2021 serta penjelasan dalam berbagai forum.

"Bahwa TWK berpotensi menjadi sarana legitimasi untuk menyingkirkan pegawai-pegawai yang menangani kasus strategis atau menempati posisi strategis," kata Yudi. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat