Nasional
PNS Diminta Berempati Soal THR
Seharusnya seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih bersyukur menerima THR 2021.
JAKARTA—Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrulloh mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lebih berempati terkait pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini. Ia menilai seharusnya seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih bersyukur menerima THR 2021.
Zudan menuturkan, hal itu menunjukkan pemerintah masih memberikan perhatian lebih kepada ASN di tengah dampak pandemi Covid-19. "ASN mestinya bersyukur, saya mengajak teman-teman itu menaruh rasa syukur yang sedalam-dalamnya bahwa negara masih memberikan perhatian besar kepada para ASN," kata Zudan, Jumat (7/5).
Pemerintah menetapkan THR dan gaji ke-13 PNS tahun sebesar gaji pokok dan tunjangan melekat seperti tahun lalu. Ketetapan tersebut memicu petisi yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memenuhi janji membayarkan THR PNS secara penuh atau mencakup tunjangan kinerja.
Petisi ini telah diteken hampir 20 ribu orang. Dalam petisi tersebut, kebijakan THR tahun ini dinilai berbeda dengan pernyataan dan janji Sri Mulyani pada Agustus 2020.
Zudan mengingatkan, nasib ASN jauh lebih beruntung dibandingkan masyarakat lain di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, meski ASN bekerja dari rumah atau work from home (WFH) tapi masih memperoleh gaji secara utuh.
Sedangkan profesi lainnya sangat terdampak, ada yang tidak mendapat THR, bahkan ada yang harus dirumahkan. "Karena itu ASN semestinya bersedia berbagi beban, berbagi penderitaan, empati dengan kalangan masyarakat yang jauh lebih menderita," ujarnya.
Sebaliknya, Zudan justru mengajak para ASN yang berkecukupan untuk berbagi kepada tetangga atau masyarakat di lingkungannya. Sehingga bisa membantu masyarakat yang kesulitan.
"Tidak saatnya ASN meminta-minta lebih pada negara dalam keadaan negara sedang berada dalam kesulitan untuk lolos dari pandemi covid-19. Dan membangun kembali sektor ekonomi. Kita ini harus melakukan pemulihan masyarakst dari Covid-19 dan pemulihan ekonomi," tutur Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri itu.
Ia menegaskan, tidak setuju dengan keluhan PNS terkait kecilnya besar THR. Menurutnya, jumlah THR yang diterima PNS sudah sesuai dengan kebutuhan pokok. "Jadi menurut saya kalau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya insya Allah cukup. Tapi kalau memenuhi gaya hidup ya saya nggak tahu. Mungkin nggak akan cukup," tegasnya.
Sementara, pemerintah telah mencairkan THR bagi PNS sebesar Rp 16,07 triliun per 5 Mei 2021. Angka tersebut baru terealisasi 52,17 persen dari alokasi Rp 30,8 triliun.
Selamat sore, #MitraPerbendaharaan
Menjelang Hari Raya Idul Fitri, segenap #InsanPerbendaharaan tetap memberikan kinerja terbaik untuk kelancaran pelaksanaan APBN. Salah satunya adalah untuk pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur negara pusat. pic.twitter.com/yuLWueCiVj — DJPb Kemenkeu RI (DJPbKemenkeu_RI) May 6, 2021
Dilansir dari akun Twitter resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, realisasi tersebut terdiri dari THR ASN, TNI, Polri Rp 7,19 triliun, THR pegawai Lembaga Non Struktural (LNS) dan Lembaga Penyiaran Publik Rp 62,1 miliar, serta pegawai Non ASN LNS Rp 119,56 miliar. Total THR yang telah dibayarkan kepada PNS pusat mencapai Rp 7,37 triliun untuk 1,79 juta orang.
Pemerintah juga telah membayarkan THR pensiunan yang disalurkan melalui PT Taspen sebesar Rp 7,6 triliun dan PT Asabri Rp 1,1 triliun. THR kepada pensiunan telah cair 100 persen dan dibayarkan pada 30 April. Masih dikutip dari sumber yang sama, bagi ASN daerah, mekanisme penyalurannya mengikuti kebijakan pemerintah daerah masing-masing.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.