JAKARTA -- Operasi pencegahan salah satu perpindahan manusia terbanyak di dunia dimulai tengah malam tadi. Ratusan ribu personel dikerahkan, ratusan titik penyekatan didirikan guna mencegah melonjaknya penularan Covid-19 yang dikhawatirkan menyertai perpindahan tersebut.

Sejak pukul 00.00 pada Kamis (6/5) hingga nyaris dua pekan mendatang, pemudik dari Jakarta dan sekitarnya dihalau dari kampung halaman masing-masing. Kepala Korps Lalu lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Istiono membeberkan sebanyak 155 ribu personel gabungan diterjunkan guna menegakkan larangan mudik. 

"Terdiri atas 90.502 personel Polri dan 11.533 personel TNI serta 52.880 personel instansi terkait lainnya seperti; Satpol PP, dishub (dinas perhubungan), dinkes (dinas kesehatan), Pramuka, Jasa Raharja dan lain-lain," kata Istiono dalam sambutannya pada apel pasukan operasi Ketupat Jaya 2021 di Jakarta, Rabu (5/5).

Personel tersebut akan ditempatkan pada 381 pos penyekatan. Mereka juga ditempatkan di 1.536 pos antisipasi gangguan keamanan. "Serta 596 pos pelayanan dan 180 pos terpadu untuk melaksanakan pengamanan di pusat keramaian, pusat belanja, stasiun, terminal, bandara, pelabuhan, tempat wisata dan lain-lain," ujar Istiono.

Petugas gabungan memeriksa identitas dan surat keterangan Covid-19 dengan pelat nomor dari luar Bandung saat simulasi penyekatan total larangan mudik di gerbang keluar Tol Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (5/5/2021). - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

SHARE    

Sedangkan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menegaskan mulai Kamis (6/5) pukul 00.00 WIB, mereka yang hendak mudik keluar Jakarta akan diputar balik. Kecuali, mereka-mereka yang memenuhi syarat-syarat perjalanan non mudik. "Di luar itu diputarbalik," kata Sambodo.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyatakan pihaknya akan menjaga ketat dan menyisir jalur-jalur tikus yang sering digunakan pengendara untuk lolos pemeriksaan petugas. "Kami sudah mengevaluasi pos-pos jalur tikus yang sempat bocor, sekarang kami sudah bangun di sana, untuk travel gelap juga kami akan tindak tegas," terang Yusri.

Sementara Gubernur Jabar Ridwan Kamil,  meminta aparat yang bertugas menghalau pemudik bersiaga 24 jam. “Karena ada perbincangan di media sosial, para pemudik curi-curi waktu ketika penjaga tengah beristirahat. Jadi harus dibagi dalam 3 sif dalam 24 jam," ujarnya kemarin.

Selain menjadi daerah tujuan mudik, kata dia, Jabar menjadi titik pertama masuk warga DKI Jakarta maupun Banten menuju ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Potensi kedatangan pemudik ke daerah, kata Emil, masih bisa terjadi meski sudah ada larangan mudik.

Untuk mencegah penularan Covid-19, terutama di daerah tujuan mudik, Emil meminta pemerintah desa dan kelurahan menyiapkan tempat karantina bagi pemudik, baik lintas provinsi maupun kabupaten/kota.  “Karena dalam teorinya, masih ada kelompok orang sekitar 7 persen yang tetap memaksa mudik,” katanya. 

Sementara, Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta mengungkapkan sebanyak 15.212 personel gabungan yang akan diterjunkan untuk mengantisipasi arus mudik ke wilayah setempat. "Ribuan personel akan di ploting di sembilan titik perbatasan provinsi, 20 titik kabupaten/ kota, dan 45 pintu tol di Jatim mulai 6 hingga 17 Mei 2021," kata Nico saat memimpin Apel Pasukan Operasi Ketupat 2021 di Surabaya, Rabu (5/5). 

Nico menegaskan, pengetatan dalam mengantisipasi arus mudik dimaksudkan untuk menekan penyebaran Covid-19. "Operasi ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran dalam rangka menempatkan keselamatan masyarakat sebagai hukum tertinggi," kata dia. 

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengungkap berbagai upaya maupun sosialisasi untuk mencegah masyarakat mudik lebaran tahun ini. Doni mengatakan, meski kebijakan larangan mudik dikeluarkan Pemerintah, masih ada tujuh persen dari penduduk Indonesia yang tetap nekad ingin mudik.

"Tujuh persen dari 270 juta sangat besar, 18,9 juta orang, tugas kita mengurangi angka ini sekecil mungkin," kata Doni, Rabu (5/5).

Doni mengingatkan, pejabat maupun pemangku kepentingan di tingkat pusat, daerah, desa maupun kelurahan terus mengimbau masyarakat agar tidak mudik. Masyarakat kata Doni, harus diberi kesadaran jika mudik sangat berpotensi menimbulkan penularan virus Covid-19 dari kota ke desa-desa.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, survei yang dilakukan Kemenhub menunjukkan daerah dituju pemudik terbanyak masih wilayah Jawa Tengah dengan lebih 30 persen, Jawa Barat lebih dari 20 persen, setelah itu Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, dan seterusnya.

"Mereka rata-rata akan menggunakan angkutan mobil dan motor, ini berarti para gubernur harus melakukan koordinasi sangat baik," katanya.

Ruang Isolasi Disiapkan

Pemerintah daerah tetap melakukan antisipasi semisal masih ada pemudik yang lolos penyekatan pada 6-17 Mei 2021. Ribuan ruang isolasi bakal dioperasikan buat mengkarantina pemudik yang lolos.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan telah menyiapkan ribuan ruang isolasi di desa-desa untuk mengantisipasi pendatang dari luar daerah. Ia mengutarakan ruangan isolasi itu dipersiapkan untuk mengantisipasi para pemudik yang lolos dari penjagaan petugas di berbagai titik penyekatan

“Di kampung-kampung kamisudah ada sekitar 2.500 ruang isolasi di desa-desa sehingga kalau mereka ngotot kami sudah instruksikan bhabinkamtibmas, babinsa, TNI, Polri dan kepala desa untuk langsung diisolasi selama lima hari pemudik itu," katanya, kemarin.

Sejumlah anggota kepolisian berpatroli usai melaksanakan apel di Pelabuhan Merak, Banten, Rabu (5/5/2021). Apel dilakukan menjelang diberlakukannya penjagaan terkait larangan mudik. Republika/Putra M. Akbar - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Hal itu dilakukan, ujar Ridwan, belajar dari pengalaman pada tahun lalu saat pemudik menularkan Covid-19 kepada keluarganya saat pulang kampung halaman. Namun, dia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sudah menyiapkan 158 titik penyekatan dan dilakukan pula penjagaan di jalan-jalan alternatif yang biasa dikenal sebagai "jalur tikus" untuk mencegah kedatangan pemudik.

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta juga mewajibkan isolasi bagi pemudik atau pendatang. Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi meminta pemudik untuk nantinya menjalani pemeriksaan Covid-19 usai isolasi selesai dilakukan. Isolasi bagi pemudik dengan kondisi sehat harus dilakukan selama lima hari.

Namun, bagi pemudik yang terindikasi Covid-19 diharuskan menjalani isolasi selama 14 hari. Jika ada gejala Covid-19, katanya, maka harus dibawa ke rumah sakit. "Pemudik diharapkan menjalani pemeriksaan Covid-19 untuk memastikan diri tidak tertular virus," kata Heroe di Yogyakarta, Selasa (4/5).

Heroe menuturkan, sebagian besar desa/kelurahan sudah menyediakan penampungan isolasi bagi pemudik. Posko PPKM mikro yang ada di pintu masuk RT/RW maupun kelurahan juga diminta untuk diaktifkan kembali guna melakukan pemantauan terhadap pemudik yang datang.

"Posko PPKM mikro di wilayah harus mulai mengintensifkan pemantauan dengan lebih ketat terhadap pemudik atau pendatang," ujarnya.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Agus Winarto mengatakan, pihaknya sudah membentuk pos sekat larangan mudik. Ada dua pos sekat utama yakni di Kecamatan Wirobrajan dan di kawasan Jalan Gejayan. Selain itu, patroli secara acak di destinasi-destinasi wisata dan tempat parkir juga dilakukan. 

Patroli dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen yang harus dibawa oleh wisatawan, terutama yang berasal dari luar provinsi DIY. "Jadi wisatawan yang datang akan kita cek dokumen kesehatan dan surat perjalanannya," jelas Agus.

Bupati Bogor, Iwan Setiawan juga meminta jajarannya mengantisipasi pemudik yang menerobos penyekatan. Hal ini terkait prediksi Kementerian Perhubungan bahwa sekita 18 juta pemudik akan tetap lolos penyekatan. "18 juta itu lumayan juga mungkin Bogor kebagian juga. Nah yang udah terlanjur mudik, kami akan minta data dari Satgas Kecamatan untuk menyiapkan juga tempat karantina yang sudah ada," kata Iwan, Rabu (5/5).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy (kedua kanan) berbincang dengan Wali Kota Madiun Maidi (kedua kiri) saat meninjau bangunan bekas Rumah Tahanan Militer (RTM) di Kota Madiun, Jawa Timur, Ahad (25/4/2021). Pemkot Madiun merehab bangunan bekas RTM yang dibangun pada masa penjajahan Belanda tersebut sebagai alternatif ruang isolasi para pemudik Lebaran yang positif Covid-19 sekaligus mempersiapkan bangunan tersebut sebagai destinasi wisata sejarah. - (ANTARA FOTO/Siswowidodo)

SHARE    

Lebih lanjut, Iwan mengatakan, jika terdata ada pemudik, maka mereka akan ditempatkan di lokasi karantina yang sudah disiapkan Pemkab Bogor. Yakni di Cibogo dan Kemang, dimana keduanya saat ini tengah kosong.

"Kalau memang positif tentu kita karantina. Ini karantina juga kan kalo sudah menetap kita dilematis. Ada di kampungnya sudah ada saudaranya, itu kita pantau. Karena kalau ditarik untuk karantina ya akan menimbulkan konflik," kata dia.

Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor, menekankan, akan mengisolasi pemudik ngeyel ke tempat angker jika positif terpapar Covid-19 saat mengikuti rapid test antigen  mulai 6 Mei 2021. Kapolres Bogor AKBP Harun di Cibinong, Rabu (5/5), mengatakan bahwa tempat  tersebut adalah pusat isolasi pasien Covid-19 di Wisma Artha Graha, Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.

"Kami saja meninjau ke sana siang-siang ngeri, apalagi malam hari. Nanti kami tempatkan di lokasi yang di paling bawah yang angker banget," kata Harun.

Sekalipun memiliki sertifikat vaksin atau surat rapid antigen dengan hasil negatif Covid-19, dia menegaskan bahwa warga luar Bogor tetap tidak boleh masuk alias diputar balik. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat