JAKARTA -- Pemerintah menyebut perekonomian pada tahun ini dan 2022 masih akan penuh tantangan. Proses pemulihan pun masih membutuhkan waktu panjang.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memproyeksikan, ekonomi dalam negeri akan sepenuhnya kebal dari tekanan pandemi pada tahun depan. Hal tersebut terungkap dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2021 secara virtual, Selasa (4/5). Kegiatan yang turut dihadiri Presiden Joko Widodo tersebut digelar untuk membahas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, masih tingginya risiko ekonomi akibat pandemi Covid-19 terlihat dari kasus harian global yang masih meningkat dan munculnya berbagai varian baru virus korona. Saat ini juga terjadi gelombang baru di berbagai negara, seperti India, Brasil, dan Turki. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan varian baru virus yang mungkin akan menciptakan komplikasi dalam penanganan Covid-19.

“Tantangan lain, akses vaksin di dunia saat ini tidak merata. Masih ada faktor-faktor eksternal dan domestik yang memengaruhi kondisi ekonomi kita di tahun ini dan tahun depan," kata Sri dalam acara Musrenbangnas 2021.

Dari sisi eksternal, kata Sri, ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Beberapa faktor itu adalah perubahan kebijakan fiskal dan moneter di negara maju yang bisa mempengaruhi volatilitas nilai tukar dan aliran modal.

Di sisi lain, pemulihan ekonomi yang dicapai Tiongkok dan Amerika Serikat akan membuat harga komoditas mengalami peningkatan. Namun, kata dia, hal ini memiliki dampak negatif dan positf yang mesti dicermati.

"Adapun di dalam negeri, pemulihan ekonomi Indonesia belum merata antarsektor. Ada yang lebih mudah pulih dan ada yang lebih sulit pulih," ujar dia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa berharap Indonesia bisa sepenuhnya lepas dari tekanan pandemi Covid-19 pada 2022.  "Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama Indonesia lepas dari tekanan pandemi dan tahun kunci bagi pemantapan pemulihan ekonomi," ujar Suharso.

Suharso pun optimistis ekonomi pada kuartal II 2021 bisa mencatatkan pertumbuhan positif setelah mengalami kontraksi sejak kuartal II 2020. Kendati demikian, Suharso memproyeksikan ekonomi nasional masih mencatatkan angka minus pada kuartal I.

Foto udara proyek tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (3/5/2021). Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan Tol Cisumdawu akan memberikan dampak penting dalam mempercepat perekonomian di Jawa Barat. Berdasarkan kajian studi kelayakan, economic internal rate of return (EIRR) Tol Cisumdawu mendapai 21,29 persen. - (RAISAN AL FARISI/ANTARA FOTO)

SHARE    

"Seiring wabah Covid-19 yang mulai terkendali, ekonomi diperkirakan mulai tumbuh positif pada kuartal II 2021. Namun, kuartal I diperkirakan masih terkontraksi sekitar 0,6-0,9 persen yoy," kata Suharso. 

Berkaca dari Cina, ujar Suharso, pemulihan ekonomi sangat bergantung pada pengendalian pandemi Covid-19. Semakin cepat penularan virus korona bisa diatasi, semakin cepat pula ekonomi pulih. Ia menambahkan, percepatan pemulihan ekonomi juga dilakukan dengan program vaksinasi Covid-19. Semakin cepat kekebalan komunal bisa dicapai melalui vaksinasi, maka semakin cepat pula masyarakat bisa kembali beraktivitas normal. 

"Apabila kita dapat mengatasi dan mengendalikan, mudah-mudahan kepercayaan publik terhadap kondisi kesehatan akan meningkat dan mendorong pemulihan ekonomi," kata Suharso.

Suharso menyatakan, tantangan Indonesia tidak hanya pemulihan ekonomi nasional, namun juga transformasi ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan sejak sekarang. Transformasi ekonomi dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu mengubah struktur perekonomian dari lower productivity menuju higher productivity sector dan meningkatkan masing-masing sektor.

Untuk mencapai perekonoian yang kuat dari tekanan pandemi, maka RKP 2022 mengusung tema hubungan ekonomi dan reformasi struktural dengan didukung oleh tujuh prioritas nasional. Ia menyebutkan pemulihan ekonomi didukung oleh berjalannya reformasi struktural yang meliputi reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, serta reformasi pendidikan. Kemudian, pemulihan daya beli dan usaha serta diversifikasi ekonomi.

Instruksi Presiden

Presiden Joko Widodo menekankan bahwa fondasi paling awal dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19. Di saat yang sama, percepatan belanja pemerintah, terutama berbagai bentuk bantuan sosial, padat karya, serta mendorong belanja masyarakat perlu terus dilakukan.

"Sisi permintan harus diperbesar.Saya sudah mengingatkan, akhir Maret 2021 di perbankan masih ada dana APBD Rp 182 triliun yang seharusnya itu segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan atau konsumsi," kata Jokowi dalam sambutannya di acara Musrenbangnas 2021. 

Presiden juga meminta jajarannya terus mendorong agar industri mulai bangkit, sehingga para pekerja mulai bekerja, dan sisi permintaan domestik terus ditingkatkan. Namun, semua itu harus dilakukan dengan protokol kesehatan ketat dan tanpa tawar-menawar.

Sementara itu, reformasi struktural secara besar-besaran juga sudah dimulai dengan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja. Kepala Negara meminta agar semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bersinergi dalam melaksanakan dan memanfaatkan reformasi struktural ini.

"Harus kita rencanakan sejak sekarang bahwa nilai tambah di sektor industri harus ditingatkan, ketahanan pangan harus meningkat, dan pemulihan sektor pariwisata bisa berjalan baik," katanya. 

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy mengatakan, ada sejumlah faktor yang membuat Indonesia mencapai pertumbuhan positif pada kuartal II. Salah satunya karena ada momentum Ramadhan dan Lebaran.

"Peluang tumbuh ke level positif cukup besar karena momentum Ramadhan dan Lebaran mendorong meningkatnya permintaan. Selain itu, karena ada beragam bantuan yang telah disalurkan oleh pemerintah,” kata Rendy kepada Republika, Selasa (4/5).

Yusuf menyebut, peluang konsistennya pertumbuhan ekonomi setelah kuartal dua akan sangat dipengaruhi kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi. Pemerintah mesti terus mempercepat vaksinasi dan meningkatkan kapasitas tes Covid-19, pelacakan, dan isolasi.

“Hal yang tak kalah pentig adalah perbaikan pada penyaluran bantuan pemerintah. Jika ini semua terjaga, maka ekonomi Indonesia bisa tumbuh positif secara berkelanjutan," katanya.

Kendati demikian, Rendy memprediksi ekonomi kuartal I belum akan bergerak dari level pertumbuhan negatif. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) secara ketat. PPKM berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat karena mobilitas diperketat.

Rendy juga menyayangkan sejumlah bantuan pemerintah yang tidak dilanjutkan pada tahun ini, salah satunya subsidi gaji. Menurut Rendy, subsidi gaji cukup membantu meningkatkan konsumsi rumah tangga.

Ekonom INDEF Bhima Yudhistira menyebut pemulihan ekonomi lebih lambat dari perkiraan awal. Ia pun memprediksi ekonomi kuartal I masih akan tumbuh negatif.  “Pertumbuhan ekonomi diperkirakan minus satu persen pada kuartal satu 2021, sementara untuk mencapai total pertumbuhan ekonomi lima persen diperkirakan akan sulit,” ucapnya.

Menurutnya, faktor mobilitas yang belum kembali ke level normal dan pelarangan mudik lebaran masih jadi penghambat laju konsumsi. Selain itu, serapan belanja pemerintah cenderung rendah.

“Faktor yang bisa meningkatkan kinerja ekonomi bertumpu pada momentum kenaikan ekspor sepanjang Januari sampai Maret dan akan terus berlanjut,” ucapnya.

Menteri Perencananaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dalam acara Musrenbangnas 2021 yang digelar pada Selasa (4/5) mengakui ekonomi kuartal I masih akan berada di zona negatif. Namun, ekonomi akan tumbuh positif pada kuartal II.

Dalam kesempatan itu, ia pun meyakini Indonesia akan lepas dari tekanan pandemi pada 2022, sehinga perekonomian bisa tumbuh ke level normal.

Pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Laura Navika Yamani mengatakan, harapan agar Indonesia bisa lepas dari pandemi pada 2020 harus didukung upaya penanganan yang tidak main-main.

"Tentunya target harus didukung upaya penanganan yang serius dari pemerintah," kata Laura, Selasa (4/5).

Upaya serius yang ia yaitu target-target pemerintah harus bisa segera dicapai, terutama vaksinasi untuk mencapai kekebalan kelompok. Selain itu, target pengendalian kasus harus dilakukan dengan peningkatan upaya 3T.

Oleh karena itu, kata dia, target pemulihan ekonomi bergantung dari upaya penanganan kasus Covid-19. "Semakin pengendalian kasus bisa dilakukan, maka pemulihan ekonomi akan cepat dilakukan," ujarnya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat