Kabar Utama
TNI-Polri Klaim Kepung KKB Papua
Pemerintah diminta mengevaluasi secara total penyelesaian konflik di Papua.
JAKARTA -- Baku tembak antara personel gabungan TNI-Polri dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) kembali terjadi di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Selasa (27/4) pagi. Akibat peristiwa itu, dua personel Korps Brigade Mobil (Brimob) terluka dan satu personel tewas tertembak oleh KKB pimpinan Lekagak Telenggen.
Kendati demikian, TNI-Polri mengeklaim sudah menguasai wilayah Ilaga. "Identitas korban kena tembak, yaitu Ipda Anton Tonapa yang terkena pada bagian punggung atas. Bripka M Syaifudin terkena pada bagian perut, dan Bharada Komang meninggal dunia," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal saat dikonfirmasi, Selasa (27/4).
Musthofa menjelaskan, kontak senjata terjadi sekitar pukul 08.00 WIT di sekitar Markas Lumawi, Kampung Makki, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak. Ketiga anggota yang menjadi korban tembak dievakuasi pada siang hari ke RSUD Mimika. Jenazah Bharada Komang disemayamkan di RSUD tersebut. Dua anggota lainnya disebut dalam keadaan sadar dan telah mendapatkan perawatan medis di RSUD Mimika.
"Personel gabungan TNI-Polri saat ini masih melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata pimpinan Lekagak Telenggen," ujar Musthofa Kamal.
Sebelumnya, telah terjadi penembakan yang menewaskan Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Presiden Joko Widodo pada Senin (26/4) telah memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk menangkap seluruh anggota KKB yang beroperasi di Papua.
Kapolres Mimika AKBP IGG Era Adhinata mengatakan, ketiga anggota Polri tertembak peluru KKB saat melakukan operasi penegakan hukum ke Markas Lumawi yang merupakan sarang KKB pimpinan Lekagak Telenggen di Kampung Makki, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak.
"Sampai sekarang, aparat gabungan TNI dan Polri sudah menguasai wilayah Ilaga. Dalam operasi penegakan hukum ini, yang pasti ada banyak anggota KKB yang tertembak," kata AKBP Era Adhinata.
Pejabat Kapolres Puncak Kompol I Nyoman Punia yang ikut mengantarkan ketiga anggota Polri tersebut dari Ilaga ke Timika juga menyebutkan, wilayah Ilaga dan sekitarnya saat ini sudah dikuasai aparat gabungan TNI-Polri. "Tim gabungan sudah mengepung mereka. Semoga semua anggota KKB cepat ditangkap karena selama ini mereka selalu mengganggu situasi kamtibmas di sana," kata Nyoman.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, hampir semua faksi KKB saat ini, termasuk yang sebelumnya melakukan serangkaian aksi teror penembakan terhadap warga dan pembakaran fasilitas gedung sekolah di Distrik Beoga, sudah bergabung di Markas Malawi, Kampung Makki, Distrik Ilaga Utara. Memasuki pekan kedua April lalu, KKB kian menebar teror dan kekerasan tidak saja kepada aparat keamanan, tetapi juga warga sipil, termasuk petugas pemerintah di Kabupaten Puncak.
Dua guru yang bertugas di SD Julukoma dan SMP Negeri 1 Beoga atas nama Oktovianus Rayo dan Yonathan Randen tewas tertembak oleh KKB di Distrik Beoga. Setelah itu, KKB membakar gedung sekolah, perumahan guru, dan rumah masyarakat lainnya.
Kekerasan oleh KKB terus berlanjut dengan pembakaran helikopter milik PT Ersa Eastern Aviation yang sedang parkir di Bandara Aminggaru Ilaga. Kemudian penembakan terhadap seorang tukang ojek dan seorang pelajar SMA di Ilaga. Kedua korban meninggal dunia.
TNI menyatakan akan terus melakukan pengejaran terhadap Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) untuk mempersempit gerakan mereka. "Sudah dilakukan pengejaran guna mempersempit gerak OPM," ujar Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Kol Czi IGN Suriastawa kepada Republika, Selasa (27/4).
Hal tersebut ia katakan terkait peningkatan aktivitas TPNPB OPM yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Suriastawa mengatakan, aparat keamanan hanya akan memberikan dua pilihan bagi TPNPB OPM.
"Hanya ada dua pilihan bagi OPM, menyerahkan diri bergabung ke NKRI sama-sama membangun Papua dan Papua Barat atau dibasmi sampai ke akar-akarnya," kata dia.
Suriastawa kemudian mengonfirmasi kabar adanya kontak tembak antara TNI-Polri dengan KKB pada Selasa (27/4). Dia mendapatkan informasi, tiga anggota kepolisian menjadi korban dalam kontak tembak tersebut. "Informasinya ada kontak tembak. Informasi awal yang kami terima, tiga rekan dari kepolisian menjadi korban dalam kontak tersebut," kata dia.
Suriastawa menegaskan, aparat gabungan TNI-Polri akan terus melakukan tindakan tegas kepada KKB. Itu akan dilaksanakan sebagai bentuk menjalankan tugas pengabdian menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat Papua dari aksi-aksi kebrutalan KKB.
"TNI-Polri tidak akan gentar menghadapi KKB meskipun nyawa taruhannya. Ini menjadi wujud pengabdian yang tidak main-main dari prajurit TNI-Polri terhadap saudara-saudara kita di Papua," kata dia.
Polri bakal mengoptimalkan pengejaran dan penangkapan terhadap KKB. "Yang pasti tidak ada tempat bagi KKB di tanah Papua," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono saat dikonfirmasi, Selasa (27/4).
Rusdi mengatakan, TNI-Polri dan instansi lainnya bekerja optimal untuk menyelesaikan KKB di Papua. Keselamatan dan keamanan masyarakat menjadi perhatian utama aparat keamanan.
"Telah banyak korban beberapa hari belakangan ini menjadi perhatian aparat keamanan di sana. Sekali lagi, aparat keamanan beserta yang lain bekerja optimal, KKB dapat ditangani secara optimal dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya," ujar Rusdi.
Menurut Rusdi, jumlah personel yang ada saat ini sudah cukup untuk memburu dan menindak tegas KKB. "Karena di sana selain kegiatan-kegiatan maupun operasi yang dilakukan Polda Papua, Polri juga menggelar Operasi Nemangkawi, digelar gabungan, yaitu personel TNI dan Polri. Sampai saat ini, Polri belum menambah kekuatan di Papua," kata Rusdi.
Polri juga telah mengidentifikasi kelompok yang melakukan penembakan terhadap Kabinda Papua Brigjen Putu IGP Danny Nugraha. Menurut dia, Polri tetap mengedepankan Operasi Nemangkawi dalam penegakan hukum untuk menumpas KKB.
Menurut Rusdi, Polri belum akan menerapkan operasi tempur untuk memberantas KKB seperti yang diusulkan pengamat intelijen. "Operasi tempur itu kebijakan yang lain. Yang jelas, Polri menggelar Operasi Nemangkawi, operasi penegakan hukum. Kalau masalah seperti itu (operasi tempur—Red), mungkin ada kebijakan lain. Kalau Polri, melaksanakan Operasi Nemangkawi," ujar Rusdi.
Pernyataan TPNPB
Juru Bicara TPBNP Sebby Sambom dalam pernyataan tertulisnya pada Selasa (27/4) membenarkan adanya baku tembak dengan anggota TNI-Polri. Anggota TNI-Polri yang datang dari Distrik Kagago ke Distrik Mayuweri pada Senin (26/4), pukul 10.30 WIT, diadang oleh anggota TPNPB.
Menurut Sebby, baku tembak terjadi sebanyak tiga kali dengan anggota TNI-Polri yang datang melalui jalur darat. "Dalam kontak senjata ini, beberapa anggota TNI-Polri kami tembak," kata dia.
Kontak senjata juga terjadi dengan pasukan TNI-Polri yang datang menggunakan helikopter, sekitar pukul 08.26 WIT dan pukul 13.00 WIT. Menurut dia, anggota TNI-Polri di helikopter melepaskan tembakan ke perkampungan. "Namun, tidak ada masyarakat yang menjadi korban," katanya.
Dalam pernyataan terpisah, Sebby juga mengeklaim telah menembak tiga anggota TNI hingga tewas dalam kontak senjata di Kindibam, Kabupaten Ndugama, Papua Barat. "Sebelumnya, TNI membakar lima rumah warga di Alguru, Kabupaten Nduga, jam 5 sore dan TNI bermalam di Alguru. Lalu besok hari Senin pagi bergeser ke Kindibam. Lalu, jam 12.00, kami baku tembak dengan TNI dan kami telah tembak mati tiga anggota TNI. Sementara, yang luka-luka belum diketahui," katanya.
Evaluasi Penanganan
Anggota Komisi I DPR Yan Permenas Mandenas menilai, tertembaknya Kabinda Papua Brigjen Gusti Putu Danny perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi total penyelesaian konflik di Papua. Ia mengimbau agar seluruh pasukan organik dan nonorganik yang ditugaskan di Papua, khususnya dalam penanganan daerah rawan konflik juga menjadi bagian yang perlu dievaluasi.
Menurut politikus Partai Gerindra tersebut, evaluasi perlu dilakukan karena kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua terus menjalankan aksinya. "Kita menggunakan berbagai macam strategi dan pendekatan, tapi sampai saat ini kan belum berhasil dilakukan," kata Yan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/4).
Ia mengatakan, aparat TNI-Polri juga diharapkan bisa memperketat jalur darat, air, dan udara untuk menjaga lalu lintas dalam rangka pencegahan jual beli senjata dan amunisi kepada KKB. Yan berharap aparat melakukan evaluasi penggunaan amunisi oleh pasukan organik ataupun nonorganik agar amunisi tersebut tidak diperjualbelikan kepada KKB.
"Saya pikir oknum-oknum aparat kita juga banyak yang nakal. Selama ini sudah sekian tahun kejadian demi kejadian pelakunya sama oknum aparat juga, aparat TNI atau aparat Polri, oknum-oknum ini yang menjual amunisi dan menjual senjata," ujarnya.
Dia juga meminta agar aparat melakukan pengejaran dan menangkap para pelaku penembakan terhadap kabinda Papua. Namun, dia mengingatkan agar operasi pengejaran KKB tidak mengorbankan rakyat sipil. "Digeser dulu rakyat sipilnya keluar dari wilayah perkampungan, kemudian silakan mereka masuk untuk melakukan operasi penangkapan terhadap KKB," katanya.
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin Al Rahab mengusulkan agar Presiden Joko Widodo segera menunjuk seorang yang ahli atau pejabat negara untuk diberikan otoritas penuh menangani permasalahan konflik di Papua. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan agar tidak ada lagi jatuhnya korban dalam situasi konflik, baik dari aparatur negara maupun masyarakat sipil di Papua.
"Saya mengusulkan Bapak Presiden menunjuk orang atau pejabat yang langsung bisa berkomunikasi dengan semua pihak di Papua, untuk bisa menjalin kesepahaman mencari jalan keluar bersama, untuk mencegah jatuhnya korban lagi," kata Amiruddin kepada Republika, Selasa (27/4).
Ihwal siapa yang tepat menjadi mediator, menurut Amir, sudah banyak tokoh ataupun pejabat di Indonesia yang memiliki pengalaman menangani permasalahan konflik di Indonesia. "Terserah Presiden memilih siapa," ucap Amir.
Ia berharap, dengan adanya seseorang yang diberikan otoritas penuh, bisa membuat kondisi di Papua kembali kondusif. Selain penunjukan orang yang tepat, Komnas HAM menekankan agar setiap orang atau kelompok yang diduga melakukan aksi kekerasan atau penembakan harus diproses hukum secara transparan.
Dr Adriana Elisabeth tentang Otonomi Khusus Papua.(Istimewa)
Bila melihat perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjuk Sofyan Djalil bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Hamid Awaluddin serta Menko Polhukam Widodo AS untuk berunding dengan GAM di Finlandia. Lewat upaya itu tercipta nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan GAM yang ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005.
Kesepakatan itu merupakan pernyataan komitmen kedua belah pihak untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat bagi semua. Kesepakatan Helsinki memerinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi.
Sebelumnya, Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha gugur di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Danny disebut diserang oleh KST Papua saat mengobservasi lapangan untuk mempercepat pemulihan keamanan.
Danny dikenal sebagai sosok yang hangat dan berprestasi. Danny juga dikenal memiliki karier cemerlang di kesatuannya dan pekerja keras. Selama bertugas, almarhum juga dekat dengan masyarakat.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.