JAKARTA — Larangan mudik yang dibuat pemerintah ternyata belum cukup ampuh untuk sepenuhnya menghentikan laju pergerakan warga ke kampung halaman. Satgas Penanganan Covid-19 mengatakan, berdasarkan riset Balitbang Kementerian Perhubungan (Kemenhub), masih ada 7 persen warga atau sekitar 17 juta orang yang tetap akan mudik setelah pemerintah melarang yang diumumkan Presiden Joko Widodo secara langsung. 

Angka ini sebenarnya lebih rendah dibanding jumlah warga yang diprediksi masih nekat mudik setelah adanya larangan mudik pada awal-awal pengumuman kebijakan, yakni sekitar 11 persen atau 27,5 juta orang. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan adanya potensi arus mudik yang masih cukup besar.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 sekaligus Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, awalnya ada 33 persen masyarakat yang bakal melakukan mudik apabila mudik tidak dilarang. "Setelah mudik dilarang menjadi 11 persen dan setelah Bapak Presiden umumkan menjadi 7 persen. Tugas kita menurunkan angka 7 persen menjadi lebih rendah lagi," kata Doni seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (26/4). 

Pemerintah, kata Doni, tetap akan melanjutkan kebijakan pengetatan mobilitas dan peningkatan pengawasan demi menekan pergerakan manusia selama Ramadhan dan menjelang Lebaran. Upaya ini dilakukan demi menjaga konsisten penurunan tren kasus Covid-19 yang sudah berlangsung dalam dua bulan terakhir sekaligus mencegah adanya lonjakan kasus seperti yang dialami India dan Thailand. 

"Kemudian kita harapkan aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan betul-betul dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, yaitu patuh kepada protokol kesehatan," ujar Doni. 

Doni pun mengajak masyarakat Indonesia membuka mata dan belajar dari fenomena tsunami Covid-19 di India. India menjadi negara yang menghadapi pandemi terparah saat ini, dengan lonjakan kasus lebih dari 300 ribu orang positif setiap harinya.

Gelombang dahsyat Covid-19 di India, ungkap Doni, dikontribusikan oleh abainya warga dalam menjalankan protokol kesehatan. Masyarakat di sana pun nekat menjalankan ritual keagamaan tanpa dibarengi pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Akibatnya, penularan Covid-19 terjadi dengan sangat cepat.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo mengakui, masih banyak masyarakat yang nekat memilih mudik.  Sebagai antisipasi agar masyarakat tidak nekat mudik, pihaknya terus menyosialisasikan pelarangan mudik.

Dirlantas Polda Metro Jaya menyiapkan 31 titik pos penyekatan, terdiri dari 17 pos check point dan 14 titik penyekatan. "Ada 14 titik itu berada di gerbang keluar aglomerasi Jabodetabek. Itulah yang nanti kami akan melakukan pemeriksaan secara ketat terhadap semua kendaraan yang lewat, baik kendaraan penumpang maupun pribadi," kata Sambodo menegaskan.

Petugas gabungan memeriksa identitas dan surat keterangan negatif Covid-19 dari pengemudi kendaraan dengan pelat nomor dari luar Bandung di gerbang keluar Tol Cileunyi, Kabupaten Bandung, Senin (26/4/2021). Penyekatan yang dilakukan petugas gabungan dari Satlantas Polresta Bandung, Dishub Kabupaten Bandung, dan Satpol PP Kabupaten Bandung ini merupakan bagian dari larangan mudik yang resmi berlaku mulai Sabtu 24 April 2021 hingga 22 Mei 2021. - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

SHARE    

Menurut Sambodo, belajar dari pengalaman pada 2020 lalu, pihaknya akan lebih memperketat pengawasan terhadap travel ilegal, para pemudik yang sembunyi di bagasi bus, sembunyi di toilet bus, naik ke bak truk, bahkan menggunakan sepeda motor dan ambulans. Sambodo berharap pelaksanaan larangan mudik tahun ini lebih ketat dan masyarakat lebih sadar.

Kondisi terminal

Dinas Perhubungan DKI mencatat pergerakan jumlah penumpang di Terminal Bus Lebak Bulus, Jakarta Selatan, masih stabil pada masa periode pengetatan arus mudik 22 April hingga 5 Mei 2021. “Untuk masa pengetatan ini masih normal dan stabil seperti hari biasa,” kata Kepala Satuan Pelayanan Terminal Lebak Bulus Hernanto Setiawan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin.

Ia menjelaskan, rata-rata pergerakan penumpang per hari berkisar 100-150 orang. Hernanto memperkirakan, arus mudik mulai terasa pada akhir April hingga awal Mei 2021 atau sebelum masa larangan mudik 6-17 Mei 2021, dengan perkirakan naik 50 persen. Rata-rata kota yang dituju para penumpang sebagian besar ke beberapa kota di Pulau Jawa, di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk Madura hingga Sumatra, yakni Jambi dan Padang.

Penumpang menaiki bus di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Senin (26/4/2021). Jumlah penumpang di Terminal Kampung Rambutan mengalami penurunan hingga 40 persen menyusul adanya addendum Surat Ederan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tentang Pengetatan Persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Berdasarkan pantauan di Terminal Lebak Bulus, Senin (26/4), belum terlihat adanya antrean kepadatan calon penumpang, hanya terlihat beberapa calon penumpang yang berangkat. Agen penjualan tiket bus juga masih beroperasi normal meski suasananya tidak padat.

Meski begitu, beberapa calon penumpang sudah mulai mencuri start mudik. “Saya mau mudik ke Madura. Mudik sekarang ya biar lebih lama di kampung,” kata seorang penumpang, Wahyu.

Penumpang lainnya, Joko, juga pulang kampung ke Solo lebih awal karena pekerjaan di Jakarta sudah tuntas. “Soalnya pekerjaan di Jakarta sudah selesai, jadi saya pilih pulang,” katanya.

Sementara, jumlah penumpang bus antarkota antarprovinsi (AKAP) di Terminal Bus Terpadu Pulogebang tak terpengaruh pengetatan mudik sesuai addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021. Kepala Terminal Bus Terpadu Pulogebang Bernard Pasaribu menjelaskan, berdasarkan data, terdapat 871 penumpang bus AKAP yang berangkat pada 22 April atau saat dikeluarkannya surat tersebut.

Pada keesokan harinya, yaitu 23 April, jumlah penumpang bus AKAP yang berangkat dari Terminal Pulogebang bertambah menjadi 924 orang. "Penurunan penumpang belum terlihat dalam beberapa hari ini berdasarkan dari data yang ada," kata Bernard Pasaribu.

Mobilitas diperketat

Pemerintah daerah menyatakan bakal memperketat mobilitas warga untuk memperkuat langkah pemerintah dalam mencegah lonjakan kasus Covid-19 pada masa Ramadhan dan Lebaran.

Di Kota Bogor, Jawa Barat, Satgas Covid-19 Kota Bogor memiliki opsi untuk menerapkan kembali ganjil-genap apabila kasus penambahan Covid-19 terus meningkat. Pada pekan ini, kasus penambahan Covid-19 di Kota Bogor tercatat ada peningkatan sebesar 20 persen jika dibandingkan pada pekan lalu.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto yang juga Ketua Satgas Covid-19 Kota Bogor mengatakan, penerapan kembali ganjil-genap di Kota Bogor merupakan langkah untuk membatasi mobilitas warga. Bima mengatakan, penyebaran Covid-19 di Kota Bogor saat ini didominasi oleh klaster luar kota. Sedangkan, tingkat keterpaparan paling signifikan terjadi pada usia remaja dan lanjut usia.

"Kita harus sikapi sangat serius. Jangan sampai terjadi ledakan gelombang kedua. Jadi, Covid-19 di Kota Bogor angkanya naik, klaster luar kota dan keluarga jadi dominan, dan anak-anak muda dan lansia tingkat keterpaparannya naik," ujarnya.

Di daerah lainnya, mobilisasi masyarakat DIY yang tinggal di zona merah Covid-19 dan zona oranye dibatasi selama masa larangan mudik. Pengawasan mobilitas masyarakat di daerah tersebut pun dilakukan dengan ketat.

"Memang sudah ada aturannya bahwa mereka yang RT-nya merah atau oranye ada pengawasan khusus oleh satgas (penanganan Covid-19) setempat," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji, Senin (26/4).

Aji menuturkan, saat ini di DIY tidak ada RT yang masuk dalam zona merah Covid-19. Namun, ada tiga RT yang masuk dalam zona oranye. Masyarakat dari zona merah dan oranye ini tidak diperbolehkan melakukan perjalanan lintas provinsi. Begitu pun dengan mudik yang juga dilarang.

Pos Sekat Mulai Diaktifkan

Para pemangku kepentingan di daerah mulai mendirikan dan mengaktifkan pos penyekatan. Kebijakan itu dibuat untuk mengantisipasi adanya pemudik yang mencuri start untuk melakukan mudik Lebaran.

Petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung melakukan rapid test antigen ke pengemudi kendaraan dengan pelat nomor luar Bandung di gerbang keluar Tol Cileunyi, Kabupaten Bandung, Senin (26/4/2021). Penyekatan oleh petugas gabungan dari Satlantas Polresta Bandung, Dishub Kabupaten Bandung dan Satpol PP Kabupaten Bandung ini merupakan bagian dari larangan mudik mulai Sabtu 24 April 2021 hingga 22 Mei 2021. - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

SHARE    

Kabid Humas Polda Sumatra Barat, Kombes Satake Bayu Setianto mengatakan, jajaran Polda Sumbar memutuskan mempercepat penyekatan wilayah perbatasan. Satake mengatakan, pos penyekatan sudah mulai didirikan sejak Senin (26/4). "Beberapa daerah sudah ada yang mulai mendirikannya hari ini," kata Satake, kemarin.

Satake meminta polres dan jajaran di wilayah perbatasan segera berkoordinasi dengan pemda setempat, mengenai pendirian dan pengoperasian posko. Tujuannya agar dapat mengantisipasi pemudik yang mencuri start.

Satake menyebut, penyekatan lebih awal dilaksanakan dari jadwal semula, yang akan dilakukan pada 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang. Keputusan itu sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, yang memberlakukan pengetatan perjalanan mulai 22 April.

Ia mengatakan, sejak kemarin, pihaknya mulai menempatkan personel di pos penyekatan tersebut untuk mengawasi mobilitas masyarakat dan mengecek setiap kendaraan yang akan keluar-masuk Sumbar. Setiap kendaraan yang masuk ke Sumbar akan diperiksa, mulai dari surat-surat atau dokumen kesehatan hingga tingkat protokol kesehatan.

Polda Sumbar menyiapkan 10 pos penyekatan, yang tersebar di tujuh kabupaten di Sumbar, yang berbatasan langsung dengan provinsi lain. Pos penyekatan, antara lain, berada di  Muaro Cubadak, Kecamatan Rao, perbatasan dengan Sumatra Utara. Kemudian, pos sekat Mapattunggul, Kecamatan Mapat Tunggul, yang berbatasan dengan Provinsi Riau.

Di setiap pos penyekatan, pihaknya akan menempatkan sejumlah personel. Personel tersebut juga disebar di 56 pos pelayanan dan pengamanan, yang didirikan di seluruh daerah di Sumbar.

Di Jawa Barat, Polres Indramayu membuat enam pos penyekatan di pintu masuk dan keluar wilayah Kabupaten Indramayu. Kapolres Indramayu, AKBP Hafidh S Herlambang melalui Kasat Lantas AKP Bambang Sumitro mengungkapkan, jajarannya telah melaksanakan operasi penyekatan itu sejak Rabu (22/4). Hal itu bertepatan dengan pengumuman resmi pemerintah mengenai pengetatan perjalanan sebelum masa larangan mudik.

Sebelumnya, menurut Bambang, pihaknya juga telah menggelar sosialisasi tertib berlalu lintas, larangan mudik, pembagian leaflet dan stiker serta pembagian masker dalam rangka Operasi Keselamatan Lodaya 2021. Dengan sosialisasi tersebut diharapkan, masyarakat mengetahui tentang adanya larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah.

"Jika nanti petugas menemukan ada pemudik, sesuai perintah, petugas akan memutar balik kendaraan pemudik tersebut," kata Bambang.

Bambang menambahkan, selain pos sekat utama di keenam titik, Polres Indramayu juga menyebar anggotanya di jalan-jalan tikus dan jalan alternatif. Hal tersebut untuk mengantisipasi adanya pemudik yang nekat melalui jalan-jalan itu.

"Anggota polsek jajaran akan mengawasi dan menjaga jalan tikus, ataupun jalan alternatif dengan ketat. Ini dilakukan untuk menghalau pemudik yang nekat dan membandel," kata Bambang.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat