NEW YORK -- Mantan sekretaris jenderal PBB, Ban Ki-moon, mendesak ASEAN agar tidak mengabaikan kekacauan di Myanmar dan menganggapnya sebagai masalah internal. Ban juga mendesak penggantinya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, untuk terlibat langsung dengan militer Myanmar agar mencegah peningkatan kekerasan setelah kudeta. 

"Mengingat berat dan mendesaknya situasi, saya yakin sekretaris jenderal sendiri harus menggunakan posisinya untuk terlibat langsung dengan militer Myanmar, untuk mencegah eskalasi kekerasan," ujar Ban dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, Senin (19/4).

"ASEAN harus menjelaskan kepada militer Myanmar bahwa situasi saat ini begitu parah sehingga tidak dapat dianggap hanya sebagai masalah internal," kata Ban.

Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, langsung menanggapi dan mengatakan, Guterres sangat terlibat aktif dalam isu Myanmar sejak lama. “Posisi lembaganya berikut utusan khususnya, selalu siap sedia. Kami semua ingin melihat kekerasan berakhir,” katanya. 

Pada Senin (19/4), Guterres mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB, untuk meredam konflik di Myanmar diperlukan tanggapan internasional yang kuat, didasarkan pada upaya regional terpadu. Selain itu, perlu desakan kepada para aktor regional untuk meningkatkan pengaruh mereka, guna mencegah kerusakan lebih lanjut.

Sementara itu, ASEAN mengonfirmasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada 24 April. Asisten Direktur untuk Media di Sekretariat ASEAN, Romeo Jr Abad Arca, mengatakan, KTT akan digelar di Jakarta dengan protokol kesehatan dan keamanan yang ketat karena semasa pandemi. 

Namun, masih belum jelas siapa pemimpin ASEAN yang akan hadir. Meski, seorang pejabat Thailand mengatakan pemimpin junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, akan hadir dalam KTT ASEAN itu.

Pada Senin, Kementerian Luar Negeri Brunei masih menolak memberikan keterangan tentang pengaturan KTT. Saat ini, Brunei mendapat giliran sebagai ketua ASEAN.

Saat berita ini ditulis, data kelompok aktivis, Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), menyebutkan, 738 orang tewas di tangan aparat sejak kudeta. Militer Myanmar melakukan kudeta pada 1 Februari. 

Uni Eropa (UE) pada Senin (19/4) waktu setempat mengumumkan sanksi baru terhadap 10 pejabat junta Myanmar dan dua konglomerat di dua perusahaan. Sanksi tersebut terkait dengan militer atas kudeta dan tindakan keras hingga menimbulkan korbanjiwa pada pengunjuk rasa damai.

"Individu-individu tersebut semuanya bertanggung jawab untuk merusak demokrasi dan supremasi hukum di Myanmar dan atas keputusan yang represif dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius," ujar negara-negara anggota setelah pertemuan video para menteri luar negeri Uni Eropa, dilansir laman Channel News Asia, Selasa.

Pernyataan tersebut juga mengatakan bahwa dua entitas, Myanmar Economic Holdings Public Company Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation Limited (MEC) adalah konglomerat yang dimiliki dan dikendalikan oleh Angkatan Bersenjata Myanmar (Tatmadaw) dan memberikan pendapatan untuk itu. Para individu tersebut akan disebutkan namanya pada publikasi sanksi di surat kabar resmi UE, pada saat tindakan tersebut akan mulai berlaku.

"Kebrutalan junta yang meningkat memiliki konsekuensi yang jelas," ujar kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell melalui Twitter resminya setelah memimpin pertemuan para menteri Uni Eropa.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat