JAKARTA – ASEAN mempertimbangkan untuk mengajukan proposal misi kemanusiaan ke Myanmar. Usul ini mengemuka menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN bulan ini.

Jadwal KTT ASEAN ini masih belum diketahui. Namun, dalam unggahan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen di Facebook pada Jumat, KTT akan digelar 24 April. Ia akan terbang ke Jakarta untuk menghadiri KTT itu. Sejauh ini junta Myanmar masih belum menanggapi permintaan komentar tentang perkembangan terbaru ini.

Menurut sumber-sumber diplomat yang dikutip Reuters, misi kemanusiaan itu akan membuka potensi bagi mediasi antara junta militer dan pihak oposisi yang digulingkan. Sumber tersebut adalah dua diplomat di kawasan Asia Tenggara dan seseorang yang dekat dengan Pemerintah Malaysia.

Pengunjuk rasa antikudeta memohon dukungan Indonesia melawan rezim militer dalam aksi unjuk rasa di dekat KBRI Yangon akhir Februari 2021 lalu. - (EPA-EFE/LYNN BO BO)

SHARE    

Sang sumber juga menyebutkan, pertemuan ASEAN itu mungkin dihadiri pemimpin junta, Jenderal Min Aung Hlaing. Pemimpin junta ini bahkan disebut telah mengatakan kemungkinan terbang ke Jakarta dan menghadiri KTT. Namun, sumber menyebutkan semua itu masih belum pasti.  

Kemungkinan lain adalah ASEAN akan menunjuk utusan khusus untuk Myanmar. Pos ini mungkin diisi sekretaris jenderal ASEAN, diplomat senior yang sudah pensiun, atau sosok militer. Sang utusan khusus akan bernegosiasi dengan junta dan pemerintahan Myanmar yang digulingkan.

Proposal ASEAN akan diawali dengan elemen penghentian kekerasan lalu diikuti dengan bantuan kemanusiaan. Hal ini diungkap peneliti senior Rizal Sukma dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang saat ini termasuk dalam tim pemberi masukan menjelang KTT ASEAN.

“Untuk elemen ketiga, Tatmadaw diharapkan untuk membebaskan para tahanan politik,” ujar Rizal, mengacu pada nama militer dalam bahasa Burma.

“Jika misi utama ASEAN adalah menghentikan pembunuhan oleh Tatmadaw, maka yang terbaik adalah pesannya disampaikan langsung kepada MAH,” kata Rizal, mengacu pada Min Aung Hlaing.

Namun, jalan dialog masih panjang. Junta menuduh anggota parlemen Myanmar yang digusur junta, Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), sebagai pengkhianat negara.

Tuduhan pengkhianatan bisa membuat CRPH dikenai hukuman mati. Sebaliknya, CRPH menyebut junta sebagai “pemimpin pembunuh”.

Sejumlah menteri luar negeri ASEAN telah bertemu CRPH. Namun, CRPH sendiri tidak diundang ke dalam KTT ASEAN.

Dalam perkembangan terbaru pada Jumat, pihak oposisi Myanmar melakukan perlawanan politik dengan mengumumkan Pemerintahan Nasional Bersatu atau National Unity Government. Ini dapat dikatakan peningkatan dari CRPH yang selama ini berupaya mendapat pengakuan internasional bahwa mereka adalah satu-satunya badan pemerintahan yang sah di Myanmar.

Pada Jumat, juru bicara CRPH, Dr Sasa, menanggapi kemungkinan pemimpin junta hadir di KTT ASEAN. Menurutnya, “akan menjadi penghinaan bagi rakyat Myanmar yang pemberani jika (ASEAN) mengundang ‘pemimpin pembunuh’.”

"ASEAN seharusnya langsung berurusan dengan pemerintahan nasional bersatu untuk mengakhiri kekerasan dan memulihkan demokrasi di Myanmar,” ujar Dr Sasa, mengacu pada pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi. Menurut Dr Sasa, bantuan tidak seharusnya diserahkan melalui militer karena akan dicuri.

Saat ini rakyat Myanmar melakukan pembangkangan sipil untuk menentang militer Myanmar yang melakukan kudeta 1 Februari lalu. Junta menahan pemimpin Partai National League for Democracy (NLD), Aung San Suu Kyi. Junta menuding pemilu yang dimenang NLD penuh kecurangan.

Empat anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina, telah menyerukan junta membebaskan Suu Kyi. Namun, belum ada langkah jauh dari ASEAN. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat