JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) memperkirakan akan terjadi peningkatan transaksi di berbagai platform niaga daring menjelang Lebaran 2021. Hal itu seiring dengan akan dilaksanakan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) pada H-10 hingga H-5 Idul Fitri tahun ini.

Pemerintah pun akan mengucurkan subsidi ongkos kirim (ongkir) senilai Rp 500 miliar untuk menggerakkan konsumsi masyarakat. “Pada 5 Mei ada Harbolnas dan menjelang itu ada banyak promo yang dilakukan e-commerce. Ada beberapa info transaksi di e-commerce akan meningkat,” ujar Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta dalam konferensi pers daring, di Jakarta, Rabu (14/4).

 

Kita kini mendorong untuk QRIS pada Ramadhan khususnya untuk merchant UMKM, donasi, dan keagamaan.

FILIANINGSIH HENDARTA, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI

 

SHARE    

Filianingsih menyampaikan, program belanja yang telah dipersiapkan niaga daring itu, antara lain, Tokopedia dengan promo gratis ongkir menggunakan Go Send, Shopee dengan program Goyang Berkah 10 Miliar, Blibli dengan program Festival Ramadhan, dan Lazada dengan program Lazada Amana. Ia meyakini, berbagai program promo tersebut akan meningkatkan transaksi digital banking, SMS banking, dan internet banking.

“Digital banking pasti akan meningkat sama dengan pada saat Natal dan Tahun Baru,” ujar dia.

Bank sentral juga mendorong keberterimaan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) di masa Ramadhan dan Idul Fitri 2021. Penggunaan QRIS digencarkan sebagai bagian dari kebijakan BI dari sisi nontunai.

QRIS saat ini sudah bisa digunakan tanpa tatap muka. Terobosan ini sejalan dengan berkurangnya mobilitas di masa pandemi termasuk Ramadhan serta Idul Fitri mendatang. "Kita kini dorong untuk QRIS pada Ramadhan khususnya untuk merchant UMKM, donasi, dan keagamaan," kata Filianingsih.

Kini total merchant yang telah terhubung dengan QRIS berjumlah sekitar 6,7 juta merchant dan mayoritas adalah UMKM. BI menargetkan, ungkap Filianingsih, tahun ini ada 12 juta merchant yang sudah terhubung QRIS.

Secara umum, volume transaksi QRIS tercatat terus meningkat. Pada Februari 2021 jumlah transaksinya mencapai 15 juta dengan nilai sekitar Rp 1 triliun. Angka itu naik dari Februari 2020 yang berkisar empat juta transaksi dengan nilai sekitar Rp 380 miliar.

Filianingsih mengatakan, QRIS menjadi salah satu instrumen pembayaran digital yang terus meningkat seiring dengan perubahan perilaku masyarakat di masa pandemi. Pertumbuhan positif juga terlihat pada transaksi uang elektronik.

Transaksi digital melalui platform niaga daring juga semakin tinggi. Tercatat pada Februari 2021, nominal transaksi di niaga daring mencapai Rp 27,2 triliun. Angka itu naik 45,28 persen (yoy) dan secara jumlah transaksi naik 107,1 persen (yoy) menjadi 174,6 juta transaksi.

"Pertumbuhan transaksi berbasis kartu memang menurun, seperti kartu ATM, debit, dan kartu kredit seiring dengan mobilitas yang terbatas dan lemahnya permintaan domestik," katanya.

Sebelumnya, pemerintah berupaya menggenjot konsumsi masyarakat dengan menggelar Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) pada momentum Ramadhan. Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp 500 miliar untuk subsidi biaya ongkos kirim. Insentif tersebut hanya berlaku untuk produk-produk nasional.

"Untuk hari belanja nasional melalui online itu ditujukan untuk produk nasional dan pemerintah akan mensubsidi ongkos kirim, sehingga pemerintah menyiapkan Rp 500 miliar," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pekan lalu.

Warga menggunakan perangkat elektronik untuk berbelanja daring di salah satu situs belanja daring di Bogor, Jawa Barat, Rabu (24/2/2021). - (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

SHARE    

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, pemerintah perlu memastikan keterlibatan usaha di daerah khususnya pelaku UMKM agar mendapatkan manfaat dari subsidi ongkir Harbolnas. Adanya larangan mudik tahun ini, kata Bhima, perputaran ekonomi akan terpusat di kota besar khususnya Jabodetabek.

“Jika UMKM dilibatkan pada marketplace secara spesifik harapannya ada aliran uang ke daerah sebagai kompensasi pelarangan mudik,” ujar Bhima.

Berdasarkan riset Indef, masalah pada marketplace belum bisa diselesaikan pemerintah, yakni 74 persen lebih barang impor yang dijual. Sedangkan produk lokal hanya 26 persen.

“Jangan sampai neraca dagang yang kena dampak naiknya impor barang konsumsi akibat subsidi ongkir,” ucapnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat