ANGGI AFRIANSYAH, Peneliti Sosiologi Pendidikan di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

Pemerintah sudah mengumumkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Melalui keputusan bersama tersebut, pemerintah mendorong akselerasi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat (siaran pers Kemdikbud, 30 Maret 2021). Di banyak daerah, uji coba PTM sudah dilaksanakan.

Setelah satu tahun lebih kegiatan belajar dilakukan dari rumah, kembali ke sekolah merupakan hal yang dinanti. Meski tentu saja rasa cemas tetap menyelimuti pihak sekolah maupun orang tua.

Di tempat tinggal penulis, Kota Bekasi, Jawa Barat, uji coba PTM sudah dilakukan. Setiap pagi, penulis melihat situasi semarak dan berbeda. Anak-anak bermasker dan guru menyambut di pintu gerbang, memastikan siswa mematuhi protokol kesehatan (prokes). 

 

Setelah satu tahun lebih kegiatan belajar dilakukan dari rumah, kembali ke sekolah merupakan hal yang dinanti.

 

 

SHARE    

Beberapa sekolah yang diizinkan melaksanakan kegiatan tatap muka bersiap sejak lama. Di setiap sudut sekolah terdapat poster besar berisi ajakan untuk mematuhi prokes. Wastafel pun terpasang rapi di setiap tempat yang bisa dijangkau anak-anak.

Ruang kelas berubah untuk mengakomodasi agar anak-anak bisa menjaga jarak. Dari amatan penulis, kesiapan sarana prasarana sangat bergantung pada kapital sekolah. Semakin kuat kondisi finansial sekolah, kian presisi dan rapi kesiapan PTM dilaksanakan.

Sebagai contoh, di salah satu sekolah swasta di Kota Bekasi, persiapan PTM begitu sigap. Tampak dari paparan di laman maupun akun media sosial sekolah tersebut. Dari informasi di laman, protokol kegiatan tatap muka disampaikan.

Orang tua harus mematuhi prokes jika ingin anaknya belajar di sekolah. Siswa yang belum diizinkan masuk orang tuanya, tetap mendapatkan hak belajar memadai melalui berbagai platform daring.  

Sebelum masuk, guru dan siswa wajib tes swab antigen, setiap hari secara rutin harus mengisi daily health checking untuk memastikan mereka sehat. Rasa aman juga didapat setelah guru dan staf diakomodasi sekolah melakukan vaksin tahap pertama.

 

Kesiapan daerah melakukan uji coba PTM sangat menentukan.

 

 

SHARE    

Tentu saja, tidak semua sekolah memiliki kemewahan melakukan prokes ketat seperti itu. Kapital sekolah berbeda-beda dalam menghadapi PTM. Sebab itu, sokongan dan dukungan tiap pemda  menjadi kunci keberhasilan rencana kegiatan PTM.

Jika tidak, yang paling terdampak adalah anak-anak dari kelompok sosial ekonomi bawah. Misalnya, bagi mereka perjalanan menuju sekolah saja sudah rentan sebab menggunakan transportasi publik. Peluang mereka berjumpa banyak orang lebih besar dan kemungkinan menjaga jarak di transportasi publik pun lebih sulit.

Sosialisasi dan persiapan

Kesiapan daerah melakukan uji coba PTM sangat menentukan. Berbagai pertimbangan perlu. Dibutuhkan kewaspadaan dan kebijakan ekstracepat yang mengedepankan keselamatan dan kesehatan guru dan peserta didik.

Pada tahap awal, pemda harus mengoptimalkan sebaran informasi memadai bagi sekolah dan orang tua.  Cara mengetahui rencana PTM dilakukan adalah melalui media sosial dinas pendidikan daerah. Sayangnya, tidak banyak yang menyosialisasikan mekanisme PTM.

Salah satu daerah yang terlihat siap dan memaparkannya  dengan adalah Provinsi DKI Jakarta. Dari akun Instagram Dinas Pendidikan DKI Jakarta, penulis mengetahui dengan jelas kegiatan uji coba dilakukan pada 7-29 April.

 

Setiap sekolah, wajib memiliki data akurat tentang pilihan orang tua dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

 

 

SHARE    

Dari unggahan tersebut, diketahui pula mekanisme uji coba, asesmen, dan evaluasi yang dilakukan. Selain itu, terdapat beberapa hal mendasar yang harus diperhatikan pemda yang memutuskan PTM. Pertama, memantau kesiapan sekolah memenuhi prokes.

Kedua, memastikan secara substansi penyelenggaraan pembelajaran seperti jadwal maupun program pembelajaran selama di sekolah. Hak siswa yang belum dapat hadir di sekolah pun harus dijamin.

Setiap sekolah, wajib memiliki data akurat tentang pilihan orang tua dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Data ini menjadi pijakan kebijakan pelaksanaan dan strategi kegiatan pendidikan bagi tiap-tiap sekolah.

Ketiga, perlu ada pengawasan khusus di waktu pulang sekolah. Bagi sekolah dengan jumlah siswa besar harus ada pembagian jadwal presisi. Arus keluar masuk sekolah harus dipastikan tidak berdesakan.

Selain itu, pemerintah harus memiliki petugas yang memantau lokasi-lokasi keramaian. Perlu juga upaya membangun kontrol sosial di antara masyarakat agar turut mengawasi anak-anak sekolah yang masih berkumpul setelah pulang sekolah.

 

Hal mendasar yang harus dilakukan, menjadikan pendidikan lebih inklusif.

 

 

SHARE    

Keempat, perlu evaluasi berkala soal efektivitas dan keamanan PTM. Kepatuhan sekolah mematuhi protokol, efektivitas kegiatan pembelajaran, pantauan terhadap kasus terpapar menjadi bagian yang harus dievaluasi secara saksama.

Tak kalah penting, seperti saran UNESCO (2020) dalam Distance learning strategies in response to COVID-19 school closures, masa transisi ke kegiatan pembelajaran penting diperhatikan.

Hal mendasar yang harus dilakukan, menjadikan pendidikan lebih inklusif, aksesibilitas bagi mereka yang rentan, penguatan pemanfaatan teknologi, peningkatan kapasitas guru, serta membuat lingkungan pembelajaran lebih flesibel, dinamis dan terbuka.

Kesiapsiagaan ini tentu saja dilakukan untuk menjamin hak pendidikan dan keselamatan bagi setiap anak bangsa.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat