JAKARTA – Ketua Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka, meminta Kementerian Agama (Kemenag) lebih aktif dalam melakukan komunikasi terkait penyelenggaraan ibadah haji pada masa pandemi. Ada kemungkinan di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir ini, Pemerintah Arab Saudi akan menyelenggarakan ibadah haji secara terbatas. 

Diah menilai, diplomasi Indonesia mengenai penyelenggaraan haji masih lemah. Sebagai pengirim jamaah haji dan umrah terbesar, seharusnya Indonesia bisa lebih memiliki keistimewaan untuk mendapatkan layanan terbaik dari Pemerintah Arab Saudi. 

“Negara lain juga sama. Mereka masih dalam posisi menunggu. Tapi, mereka sudah bisa melakukan komunikasi lebih intens untuk mendapat gambaran seperti apa haji di masa pandemi ini diberlakukan Pemerintah Arab Saudi,” ujar Diah melalui keterangan tertulis yang diterima //Republika//, Selasa (6/4). 

Kurangnya diplomasi menyebabkan Indonesia sampai saat ini belum mendapatkan kepastian tentang keberangkatan, kuota jamaah, hingga visa kunjungan bagi tim Panja BPIH. Padahal, tim Panja BPIH perlu melakukan observasi dan persiapan secara langsung di Tanah Suci. 

“Akibatnya, Indonesia belum mendapatkan gambaran jelas terkait protap pelaksanaan haji di masa pandemi,” ujar dia. 

“Kita berharap diplomasi terkait haji ini jangan sampai berulang-ulang kita lakukan, tapi tidak dengan bargain yang imbang untuk memastikan ibadah jamaah kita berjalan lancar dan aman,” kata Diah. 

Walaupun alasan kepastian kuota menjadi ganjalan, menurut Diah, proses komunikasi untuk mencari informasi terkait kepastian transportasi, akomodasi, dan tambahan fasilitas jasa pendukung lainnya masih bisa dilakukan dengan perkiraan kuota yang didapat Indonesia yakni di bawah 30 persen.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Khoirizi, menegaskan, Kemenag selalu aktif komunikasi. "Kita selalu aktif, kita lakukan komunikasi sebatas yang bisa kita lakukan, tiap hari saya pribadi sebagai pelaksana tugas (Plt Dirjen PHU) terus berkoordinasi dengan konsul (Konsul Haji KJRI Jeddah) kita," ujar dia kepada Republika, Selasa (6/4).

Ia menegaskan, setiap waktu perkembangan terkait penyelenggaraan haji selalu Kemenag sampaikan ke semua pihak yang berkepentingan. Namun, tentu informasi ini tidak bisa dipublikasikan karena ini adalah informasi yang tidak pasti. "Hanya kita tahu perkembangan di sana," kata Khoirizi. 

Ia juga mengungkapkan, sampai hari ini, Pemerintah Indonesia belum mendapat informasi dari Arab Saudi terkait kepastian penyelenggaraan haji 2021. Meski demikian, Kemenag tetap melaksanakan tugasnya menyiapkan diri untuk melayani calon jamaah haji (calhaj). 

Khoirizi mengatakan, undang-undang memberikan amanat dan menyatakan Kemenag harus melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada para calhaj. Artinya, memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan tidak boleh berhenti.

“Berangkat (haji) atau tidak berangkat haji, hal itu (memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan) harus terus kita lakukan,” ujarnya.

Khoirizi juga mengimbau para calhaj untuk tetap mempersiapkan istithaah atau mempersiapkan diri untuk ibadah haji. Dengan begitu, kapan pun pemerintah siap memberangkatkan jamaah haji,jamaah sudah siap dan bisa melaksanakannya. Istithaah adalah kemampuan melaksanakan ibadah haji secara fisik, mental, dan perbekalan.

“Jangan sampai nanti para (calon) jamaah (haji) terlena tidak mempersiapkan diri karena tidak ada kepastian (penyelenggaraan haji), tetapi paling tidak (calon jamaah haji) menambah ilmu.”

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat