JAKARTA -- Wacana pembelajaran sekolah tatap muka yang rencana akan dimulai pada Juli 2021 telah disepakati dan diputuskan oleh pemerintah. Hal tersebut seiring dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

SKB Empat Menteri itu ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem A Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Menteri Kesehatan Budi G Sadikin.

“Melalui SKB ini kita harapkan anak-anak bisa terpenuhi hak-haknya dalam memperoleh pendidikan. Kita harus akui PJJ (pembelajaran jarak jauh) selama ini tidak dapat disamakan dengan pembelajaran tatap muka (PTM)," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat mengumumkan SKB tersebut, Selasa (30/3).

Menurutnya, kesuksesan implementasi SKB Empat Menteri terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka tidak lepas dari komitmen dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan. Peranan tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa keterlibatan aktif seluruh warga sekolah termasuk penanaman disiplin protokol kesehatan mulai dari rumah hingga selama berada di sekolah. 

Penutupan sekolah-sekolah di Indonesia dimulai di DKI Jakarta pada 14 Maret 2020, hampir dua pekan setelah penularan Covid-19 perdana di Tanah Air diumumkan. Setelah itu, penutupan di seluruh dilayah Indonesia menyusul. 

Terus melonjaknya angka penularan membuat rencana pembukaan pada Juli tahun lalu, kemudian pada Januari 2021 ditunda. Meski begitu, sejumlah sekolah di berbagai daerah sejak awal tahun mulai mengujicobakan PTM. Sejauh ini, jumlahnya mencapai sekitar 48 ribu unit sekolah.

Merujuk data pemerintah, sejauh ini anak dan remaja (0-18 tahun) meliputi 12,2 persen dari total 1.501.093 kasus Covid-19 terkonfirmasi di Indonesia. Sedangkan dari 40.581 total yang meninggal, sebanyak 1,2 persen dari golongan anak dan remaja.

Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan, PTM secara terbatas bisa mulai dilaksanakan bagi sekolah-sekolah yang seluruh guru dan tenaga kependidikannya sudah menjalani vaksinasi Covid-19. "Latihannya mulai dari sekarang. Ini bukan eksperimen baru karena sudah 22 persen sekolah yang melakukan PTM," ujar dia, kemarin.

Sejumlah orang tua murid mengikuti simulasi sekolah hybrid di SMP 255, Duren Sawit, Jakarta, Selasa (30/3/2021). Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengenalkan orang tua murid mengenai tata cara sekolah tatap muka dan daring yang rencananya dilakukan ketika memasuki tahun ajaran baru pada Juli 2021. - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Selain syarat vaksinasi itu, Nadiem menegaskan, sekolah harus tetap menyediakan pilihan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran di dalam kelas juga harus dilakukan dengan kapasitas maksimal 50 persen menggunakan sistem rotasi. "Ujung-ujungnya, anak ke sekolah itu keputusan orang tua. Tapi, sekolah wajib memberikan pilihan tatap muka terbatas jika vaksinasinya sudah rampung," kata. 

Ia menambahkan, sekolah diberikan kebebasan menentukan jumlah pelaksanaan PTM dalam sepekan. Kegiatan pembelajaran tatap muka harus dihentikan jika terdapat kasus positif di sekolah tersebut. Untuk sementara kegiatan di luar kelas seperti kantin, ekstrakurikuler, olah raga tidak diperbolehkan.

Mendibud juga kemarin memaparkan, penutupan sekolah selama pendemi memiliki banyak dampak buruk. Di antaranya meningkatnya anak putus sekolah, menurunnya capaian belajar, dan terjadinya kekerasan pada anak.

Ia juga mengkhawatirkan pendidikan anak-anak Indonesia akan tertinggal dari negara-negara lain yang sebagian besar telah membuka sekolah. "Kita harus ambil tindakan tegas agar tidak menjadi dampak permanen dan satu generasi, jadi terbelakang atau tertahan perkembangan dan kesehatannya," kata Mendikbud.

Pakar epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan pemerintah harus mengatur strategi pencegahan semaksimal dan sepraktis mungkin terkait kebijakan sekolah tatap muka. "Riset menemukan adanya hubungan antara insiden Covid-19, penularan di lingkungan sekolah dan tingkat penularan komunitas," katanya saat dihubungi Republika, Selasa (30/3).

Pemerintah harus punya starategi pencegahan penyebaran virus tersebut dan memiliki rencana lain jika banyak yang tertular dari sekolah nantinya. Ia melanjutkan, beberapa kluster sekolah telah muncul dan menyebabkan penutupan. Dalam hal ini harus ada peraturan di lingkungan sekolah. Ia mencontohkan, misalnya dibuat peraturan jarak antar siswa itu dua meter.

Selain itu, ventilasi yang baik merupakan komponen penting yang harus dijaga, juga penggunaan masker yang benar. Harus dilakukan juga program testing untuk mengidentifikasi individu dengan infeksi Covid-19 untuk guru dan staf memberikan lapisan tambahan perlindungan Covid-19 di sekolah.

PTM Dilakukan Bertahap

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pembelajaran tatap muka dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah daerah mendapat diskresi untuk menentukan sekolah maupun zona wilayah yang dapat melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19 sebagai model.

"Pembelajaran tatap muka yang sekali lagi dilakukan secara bertahap dengan hati-hati," ujar Tito dalam konferensi pers daring, Selasa (30/3).

Ia menjelaskan, pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro tahap keempat yang dimulai 23 Maret-5 April, pemerintah mencoba membuka ruang pembelajaran tatap muka.

Semua daerah mulai diberikan ruang untuk mencoba dan mencari sekolah yang dapat dijadikan model pembejalaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka dilakukan bertahap dengan model yang disimulasikan tersendiri di sekolah yang ditentukan.

Tito menuturkan, protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 harus diterapkan ketat, bahkan program vaksinasi dapat dilalui dahulu. Ia berharap, para pengajar maupun staf sekolah terutama orang lanjut usia maupun peserta didik yang memiliki komorbid bisa segera divaksin. Apabila uji coba sudah dilaksanakan, maka dilakukan evaluasi.

"Kalau ini sukses, maka tentu akan berlanjut ke tahap berikutnya, direplikasi ke institusi pendidikan lainnya pada semua tingkatan," tutur Tito. Ia berharap, program pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan secara penuh pada Juli mendatang. Hal ini tentu jika semua kesuksesan tahapan tersebut bisa dilalui.

Tito meminta dalam pembelajaran tatap muka perlu ada mekanisme pengawasan yang dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak, tanpa bermaksud menakuti peserta didik. Cara-cara simpatik dan edukatif dapat dapat dilakukan kepada mereka agar menyadari pentingnya protokol kesehatan.

Setelah itu, Tito melanjutkan, langkah lain yang perlu dilaksanakan adalah evaluasi bertingkat. Mulai dari daerah tingkat II kemudian tingkat I secara berkala, hingga evaluasi di tingkat nasional.

Tito mengatakan, dengan evaluasi dapa dilihat, apakah kebijakan pembelajaran tatap muka dapat dilanjutkan atau tidak. Daerah-daerah yang sukses menyelenggarakan pembelajaran tatap muka tanpa kluster penularan Covid-19, pemerintah akan mendukung kebijakan ini diperluas.

"Tapi kalau ada daerah yang kita anggap tidak sukses terjadi kluster penularan, maka otomatis evaluasi ketat kita harus lakukan. Bila perlu memberhentikan dulu dan kemudian memperbaiki, dan setelah itu baru kita terapkan kembali dan evaluasi nantinya," ujar Tito.

Ia menambahkan, pemda dapat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini. Khususnya anggaran di bidang pendidikan, belanja tidak terduga, serta penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi dapat digunakan.

Simulasi

Jubir Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pihaknya menyarankan agar pembelajaran tatap muka sekolah bisa dilakukan sesuai simulasi. Namun, menurut dia, jika ada sesuatu yang terjadi ke depannya, posko dan satgas-satgas di daerah harus langsung bersiap menanganinya.

Sejumlah orang tua murid diukur suhu tubuhnya saat mengikuti simulasi sekolah hybrid di SMP 255, Duren Sawit, Jakarta, Selasa (30/3/2021). Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengenalkan orang tua murid mengenai tata cara sekolah tatap muka dan daring yang rencananya akan dilakukan ketika memasuki tahun ajaran baru pada Juli 2021. - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

"Kita buka (sekolah) dan lakukan tatap muka sesuai simulasi. Kedaruratan di Indonesia harus ditanggapi bijaksana dan hati-hati, tapi harus didorong dengan kegiatan produktif,’’ ujar dia, di Jakarta, Selasa (30/3).

Dia mengungkapkan, berbagai kegiatan tatap muka, termasuk pembelajaran harus dipastikan tetap menerapkan protokol 3M dan 3T, tak ketinggalan adalah vaksinasi terhadap tenaga pendidik dan peserta didik.

Wiku menambahkan, dalam pembukaan sektor tatap muka terbatas sekolah, semua pihak harus bisa melihat beberapa langkah yang diperlukan. Mulai dari pemantauan prakondisi, timing, prioritas, koordinasi pemerintah pusat-daerah dan monitoring serta evaluasi. "Harus dipastikan siap semuanya," kata Wiku.

Wiku menegaskan, kondisi zonasi saat ini memang sudah membaik dari sebelum-sebelumnya. Terlebih ketika banyak zona oranye dan kuning yang bermunculan. Namun, kata dia, harus tetap diperbaiki agar lebih banyak zonasi yang menghijau.

"Dengan adanya zonasi PPKM di 15 provinsi, di tingkat RT/RW mereka bisa mengidentifikasi secara khusus, sehingga bisa mudah terdeteksi. Ini menjadi kendali di daerah apabila terjadi penularan di sekitarnya," ucapnya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat