JAKARTA—Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengeklaim penunjukan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang tak memberi tahu Presiden Joko Widodo. Moeldoko bahkan mengaku tak memberitahu istri dan keluarganya terkait posisi Ketum Demokrat.

Ia mengatakan, keputusan menjadi ketua umum Demokrat hasil KLB Deli Serdang merupakan otoritas pribadinya. "Saya yakini benar dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani Presiden. Saya juga khilaf sebagai manusia biasa tidak memberi tahu kepada istri dan keluarga saya atas keputusan yang saya ambil," tutur Moeldoko dalam keterangan video, Ahad (28/3).

Moeldoko meminta semua pihak tidak mengaitkan keputusannya memimpin Demokrat melalui KLB Deli Serdang dengan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, apa yang dia lakukan saat ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Saya terbiasa mengambil risiko seperti ini, apalagi demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, jangan bawa-bawa Presiden dalam persoalan ini," tegas Moeldoko.

Mantan politikus Partai Hanura ini menjelaskan, alasan ia menerima pinangan menjadi ketua umum Partai Demokrat karena adanya kekisruhan internal. Moeldoko menilai, kekisruhan internal itu berujung pada bergesernya arah demokrasi di dalam partai berlambang bintang mercy itu.

"Saya ini orang didaulat untuk memimpin Demokrat dan kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat," ujar Moeldoko.

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko melepas maskernya ketika akan memberi keterangan pers di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Moeldoko membantah tudingan kudeta kepemimpinan Partai Demokrat di bawah Agus Harimurti Yudhyono (AHY) demi kepentingannya sebagai calon presiden pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang. - (M RISYAL HIDAYAT/ANTARA FOTO)

SHARE    

Ia melihat, terdapat situasi khusus dalam perpolitikan nasional, yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan tersebut disebutnya terstruktur dan menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas 2045.

"Ada kecenderungan tarikan ideologis itu terlihat di tubuh Demokrat. Jadi, ini bukan hanya sekadar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa dan negara," ujar Moeldoko.

Sementara, Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) Partai Demokrat, Andi Arief menilai, Moeldoko sedang memasang kuda-kuda untuk cuci tangan terkait keterlibatannya. "Pak Moeldoko sudah pasang kuda-kuda mau cuci tangan. Nanti kalau gagal daftar di Kemenkumham dia akan menjawab saya cuma diundang," ujar Andi saat dikonfirmasi, Ahad (28/3).

Moeldoko, disebut Andi, hanya beralasan mengikuti AD/ART yang diklaim sah menunjuknya sebagai ketua umum Partai Demokrat. Padahal sudah berulang kali ditegaskan, AD/ART 2020 merupakan yang sah dan telah dikeluarkan surat keputusan (SK) oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Itulah inti video Moeldoko menjawab kudeta yang beredar. Bukan sikap ksatria, mau mencuri tertangkap basah," ujar Andi.

Di samping itu, ia yakin pemerintah tak akan mengesahkan hasil KLB Deli Serdang. Keyakinannya itu berdasarkan pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

"Sinyal dari Menko Polhukam Pak Prof Mahfud MD bahwa kudeta akan dinyatakan gagal. Baru sinyal, semoga akan menjadi kenyataan," ujar Andi. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat