JAKARTA—Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menyatakan, formasi penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan diumumkan paling lambat akhir Maret nanti. Pemerintah sudah mendata totol kebutuhan ASN untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 sebanyak 1.275.387 posisi.

Menurut Tjahjo, saat ini Kementerian Pan-RB masih berkomunikasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ihwal kebutuhan ASN 2021. Pihaknya juga masih melakukan tawar-menawar di kementerian/lembaga. "Akhir Maret ini kita putuskan, beberapa sebenarnya formasi yang dibutuhkan. Jadi ini tawar-menawar masih banyak, baik daerah, beberapa kementerian/lembaga, instansi, tapi alhamdulillah ini akan mencapai," ujar Tjahjo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Rabu (24/3).

Menpan-RB menambahkan, dari total 1.275.387 kebutuhan ASN, kebutuhan di pemerintah pusat sebanyak 83.669. Kebutuhan untuk pemerintah daerah sebanyak 1.191.718, dengan posisi paling banyak dibutuhkan adalah guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 1.002.616. "Untuk PPPK non guru sebanyak 70.008, dan CPNS-nya sebanyak 119.094," ujar Tjahjo.

Adapun jumlah rencana penetapan untuk pemerintah pusat sebanyak 69.684, dengan rincian 61.129 untuk 56 kementerian/lembaga. Lalu 8.555 untuk delapan sekolah kedinasan. "Untuk pemerintah daerah sebanyak 671.867 dengan rincian guru PPPK sebanyak 565.633, PPPK non guru 21.571 dan CPNS 64.663," ujar Tjahjo.

Ia mengatakan, kebutuhan ASN tersebut merupakan usulan dari 588 instansi. Namun hingga saat ini, masih ada 32 instansi yang belum mengusulkan kebutuhan ASN. "Sebanyak 588 instansi sudah mengusulkan kebutuhan dengan rincian 539 instansi yang sudah usul dengan dokumen yang lengkap dan 49 instansi sudah mengusulkan. Namun ini sedang kita kejar lagi untuk melengkapi dokumen dan ada 32 instansi yang tidak mengusulkan kebutuhan ASN ini," ujar Tjahjo.

Dari seluruh formasi, Tjahjo mengaku pemerintah menyiapkan 9.495 alokasi untuk guru madrasah. Hal itu berdasarkan rapat bersama Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, dan BKN sebagai tim Panitia Seleksi Nasional CPNS 2021. "Khusus untuk Kemenag akan dialokasikan sementara ini 9.495 formasi bagi guru madrasah di lingkungan Kemenag," kata Tjahjo.

Pengalokasian ini, ungkap MenPANRB, untuk mengakomodasi guru eks THK-II yang tidak dapat mengikuti seleksi PPPK di tahun 2019. "Walaupun kesempatan sudah tiga kali, tetap kita berikan kesempatan lagi di sini," ujarnya.

Sementara, Kepala BKN Bima Haria Wibisana meminta setiap instansi pembina jabatan fungsional untuk menyiapkan penyusunan soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk calon ASN. Bima meminta naskah soal disiapkan untuk CPNS maupun pegawai pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK).

"Instansi Pembina Jabatan Fungsional segera memutakhirkan soal-soal SKB dan memastikan penyusunan soal sesuai dengan standar tingkat kesulitan soal yang ditetapkan, baik dari level jabatan maupun antar wilayah," kata Bima.

Bima meminta, untuk pemutakhiran soal SKB, naskah soal SKB CPNS dan soal seleksi kompetensi teknis PPPK non-Guru disampaikan kepada Panselnas paling lambat tanggal 1 Juni 2021. Selain itu, soal diintegrasikan ke dalam Bank Soal CAT BKN. Sementara untuk penyusunan soal kompetensi teknis bagi PPPK guru akan dipandu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat