OLEH IMAS DAMAYANTI, MUHYIDDIN

Peta Jalan Kemandirian Pesantren (PJKP) diharapkan bisa memfasilitasi pesantren untuk mengoptimalkan fungsinya, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Ketua Pimpinan Wilayah Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin mengatakan, semua pesantren di bawah naungan RMI NU merupakan pesantren swasta yang hidup dan berkembang sesuai dengan tiga fungsi tersebut. 

"PJKP ini diharapkan menjadi fasilitator bagi pesantren agar dapat bergerak lebih optimal menjalankan fungsi-fungsinya,” kata Gus Rozin saat dihubungi Republika, Rabu (17/3).

Dia menilai, PJKP sangat dibutuhkan karena hampir seluruh kementerian teknis berkepentingan dengan pesantren. Di sisi lain, pihaknya menilai peran kementerian-kementerian yang bersinggungan dengan pesantren selama ini terkesan berjalan sendiri-sendiri. 

Oleh karena itu, Gus Rozin berharap PJKP dapat menjadi peta tunggal sehingga siapa pun yang ingin memberdayakan pesantren tidak keliru dalam memilah dan memilih pesantren yang tepat. Justru, lanjut dia, pemerintah harus memastikan bahwa penerima manfaat dari PJKP pesantren dilakukan untuk pesantren-pesantren yang berhak.

“Penerima manfaat dari PJKP ini adalah pesantren yang memang berhak, dan secara kualitatif sesuai dengan jumlah afiliasi ormasnya secara proporsional,” kata Gus Rozin.

 

Penerima manfaat PJKP ini adalah pesantren yang memang berhak, dan secara kualitatif sesuai jumlah afiliasi ormasnya secara proporsional.

KH ABDUL GHAFFAR ROZIN, Ketua PW RMI NU

 

SHARE    

Wakil Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Iyet Mulyana mengatakan, PP Muhammadiyah juga menjadi salah satu organisasi Islam (ormas) yang dimintai pendapat dalam penyusunan PJKP. Iyet pun mengakui, Muhammadiyah menyoroti sasaran dalam PJKP. 

Dia menyebutkan, PJKP tahun ini berencana menyasar 100 pesantren yang akan dijadikan pilot project kemandirian pesantren. Untuk itu, ia menilai ke-100 pesantren yang akan dipilih perlu dikurasi dan dilihat potensinya.

“Ketika harus lihat pesantren mana, tentunya harus hati-hati. Kita selektif dan perlu melihat potensi pesantrennya bagaimana. Setelah itu juga dilihat di-support-nya bagaimana. Potensi itu harus diteliti, apakah potensi yang ada itu milik pesantren? Apakah milik lingkungan pesantren? Inilah yang kami suarakan,” kata Iyet.

Di sisi lain, pihaknya menambahkan, Muhammadiyah juga mendorong pendampingan untuk pesantren dari hulu ke hilir dalam PJKP. Berkaca dari pengalaman yang pernah terjadi, kata dia, ketika pemerintah memberikan bantuan pembinaan ekonomi pesantren berupa budi daya ikan, pembinaan tidak dilakukan hingga hilir.

“Kalau memang PJKP-nya menyasar pesantren yang punya ciri khas pengembangan ekonomi, bentuklah ekosistemnya agar pembinaan itu tidak hanya berhenti di tahapan produksi. Bagaimana market-nya? Itu juga harus dipikirkan,” kata dia.

 

Kalau memang PJKP-nya menyasar pesantren yang punya ciri khas pengembangan ekonomi, bentuklah ekosistemnya.

IYET MULYANA, Wakil Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah

 

SHARE    

Dia menambahkan, PJKP memang masih dalam tahap penyempurnaan dengan menimbang masukan-masukan dari sejumlah ormas dan tim ahli. Setelah proses tersebut selesai, hasilnya akan melalui uji publik sebelum diserahkan untuk disahkan kepada menteri agama.

Adapun mengenai porsi pesantren yang masuk dalam pilot project PJKP itu, Iyet menjelaskan, Muhammadiyah akan berupaya berbaik sangka terhadap pemerintah. Berdasarkan semangat Muhammadiyah, dia menekankan, ketika rancangan itu telah menjadi kebijakan maka sudah selayaknya Muhammadiyah akan sami’na wa atha’na (menurut).

Hal yang lebih penting dari itu, Iyet menjelaskan, hadirnya PJKP dapat membantu kemandirian pesantren dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Antara lain dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut pun, menurut dia, telah sesuai dengan semangat dan perjuangan Muhammadiyah selama ini.

Ketua Umum Badan Kerja Sama Pondok Pesantren se-Indonesia (BKSPPI) Prof KH Didin Hafidhuddin menjelaskan, pondok pesantren memiliki potensi untuk ikut memberdayakan masyarakat. Sebab, pesantren di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri, di antaranya adalah kesederhanaan.

Menurut dia, meski tidak menampilkan kemegahan, pesantren seharusnya bisa membuat masyarakat turut merasakan kehadirannya. “Misalnya yang berkaitan dengan sekolah-sekolah di sekitar pesantren, itu kan seharusnya di-support oleh pesantren, khususnya pesantren yang sudah maju," ujar dia.

Demikian halnya dalam pemberdayaan masyarakat. Menurut dia, masyarakat yang mempunyai keterampilan untuk membantu kebutuhan para santri juga bisa dikelola oleh pesantren sehingga perekonomian masyarakat bisa terbantu dan komunitas pesantren-masyarakat terbentuk. 

Kiai Didin juga mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu mengintervensi pesantren ketika membuat peta jalan tersebut. Jika terlalu mengintervensi, dia khawatir pesantren tidak bisa mandiri. “Kalau terlalu besar intervensinya, modalnya segala macamnya, ya nanti pesantren kurang mandiri. Contoh Gontor, itu pesantren yang betul-betul mandiri. Ekonominya juga memenuhi kebutuhannya sendiri," ujar dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat