YANGON -- Pabrik-pabrik milik Cina menjadi sasaran penyerangan dalam gelombang protes melawan kudeta militer Myanmar di Yangon sejak Ahad (14/3) waktu setempat. Penyerangan dan pembakaran itu disebut terkait asumsi bahwa Beijing mendukung kudeta militer.

Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina (RRC) untuk Myanmar mengatakan, pabrik-pabrik yang diserang dan dibakar tersebut berlokasi di zona industri di Hlaingthaya, Yangon. Sejumlah staf asal Cina dilaporkan terluka dalam penyerangan dan terjebak ketika pabrik-pabrik dijarah dan dibakar oleh penyerang tak dikenal tersebut.

"Cina mendesak Myanmar demi mengambil langkah efektif lebih lanjut untuk menghentikan semua tindakan kekerasan, menghukum pelaku sesuai dengan hukum, dan memastikan keselamatan jiwa dan properti perusahaan dan personel Cina di Myanmar," tulis CGTN mengutip keterangan Kedutaan Besar Cina, Senin (15/3).

Penembakan oleh militer terhadap para pengunjuk rasa di wilayah Hlaingthaya tersebut juga menyumbang jumlah korban terbanyak dari satu wilayah di Myanmar sejauh ini. Reuters melaporkan, saat asap mulai membubung dari pabrik-pabrik tersebut, aparat keamanan Myanmar melepaskan tembakan yang menewaskan 22 jiwa dan melukai sedikitnya 20 pengunjuk rasa di daerah kumuh di pinggiran Yangon itu. 

Seorang pengunjuk rasa terluka tengah dirawat di sela aksi melawan kudeta militer di Hlaingthaya, Ahad (14/3/2021) - (STRINGER/EPA)

SHARE    

"Sangat mengerikan, orang-orang ditembak di depan mata saya. Saya tidak akan pernah melupakannya," kata seorang wartawan foto di lokasi kejadian yang tidak bersedia namanya disebutkan, Senin (15/3).

Aljazirah melaporkan, sepanjang hari penduduk yang bersembunyi di rumah mereka melaporkan mendengar suara tembakan, sementara truk militer terlihat melewati jalan. Seorang dokter mengaku merawat sekitar 50 orang dengan luka-luka. 

"Saya tidak bisa banyak bicara. Orang yang terluka terus berdatangan," katanya sebelum menutup telepon. Stasiun televisi Myawadday yang dikelola tentara mengatakan pasukan keamanan bertindak setelah sekitar 2.000 orang menghalangi mobil pemadam kebakaran untuk menjangkau pabrik. 

Hingga berita ini dimuat, tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas pembakaran pabrik. Halaman Facebook Kedutaan Besar Cina dibombardir dengan komentar negatif dalam bahasa Myanmar dan lebih dari setengah reaksi atau lebih dari 29.000 menggunakan emoji wajah tertawa.

Pengunjuk rasa membawa rekan mereka yang terluka dalam aksi unjuk rasa di Hlaingthaya, Ahad (14/3/2021). - (STRINGER/EPA)

SHARE    

Sentimen anti-Cina di Myanmar memang telah meningkat sejak kudeta. Para penentang kudeta militer mencatat absennya kritik dari Beijing dibandingkan dengan kecaman dari negara-negara lain. Pengunjuk rasa antikudeta menaruh curiga bahwa Beijing mendukung junta. 

Pada awal Februari, RRC bersama Rusia sempat memveto resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengecam kudeta di Myanmar. Meski demikian, pekan lalu RRC bergabung dengan seluruh anggota Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi mengecam “Kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai, termasuk perempuan, pemuda, dan anak-anak”.

Dalam pernyataan pada Ahad (14/3), Kemenlu Cina kembali meminta pengunjuk rasa di Myanmar untuk menyatakan tuntutan mereka secara sah dan tidak merusak hubungan bilateral dengan Cina. RRC juga telah membantah terlibat dalam kudeta militer.

Pada akhir Februari lalu, nyaris sepekan Kedubes RI di Yangon juga disambangi pengunjuk rasa. Mereka memprotes terkait kabar bahwa Menlu RI Retno Marsudi mendukung junta menggelar pemilu ulang. 

Pengunjuk rasa membentangkan poster meminta dukungan Indonesia melawan junta militer dalam aksi di depan Kedubes RI di Yangon, 16 Februari 2021 lalu. - (EPA-EFE/LYNN BO BO)

SHARE    

Hal tersebut memicu kemarahan warga karena mereka bersikeras bahwa pemilu pada November 2020 lalu adalah pemilihan yang sah. Unjuk rasa di Kedubes RI mereda setelah Menlu Retno menekankan bahwa suara rakyat Myanmar harus didengarkan.

Sejauh ini, gelombang protes di seluruh Myanmar telah menewaskan sekitar 126 orang orang sejak kudeta pada 1 Februari lalu. Pada Ahad (14/3), dilaporkan 38 orang tewas di berbagai wilayah Myanmar.

Selain 22 yang gugur di kompleks industri di Yangon, LSM Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) melaporkan 16 orang lainnya gugur di tempat yang berbeda. Satu orang petugas polisi juga tewas pada Ahad tersebut. Sementara, jumlah orang yang ditangkap juga melampaui 2.150 orang hingga Sabtu (13/3).

Meningkatnya kekerasan aparat pada demo damai juga dilaporkan di tempat lain di Myanmar, termasuk kota kedua terbesar, Mandalay. Di sana dilaporkan seorang perempuan ditembak mati, sementara dua orang juga meregang nyawa di Bago.

Kerabat dan kawan menangis di sela prosesi pemakaman Ko Saw Pyae Naing (21 tahun) yang gugur dalam aksi unjuk rasa di Mandalay, Myanmar, Sabtu (14/3/2021). - (STRINGER/EPA)

SHARE    

Televisi negara MRTV mengatakan, seorang petugas polisi tewas karena luka di dada setelah konfrontasi dengan pengunjuk rasa di Bago. Dia adalah polisi kedua yang dilaporkan tewas dalam protes itu.

Pada Ahad, media pemerintah mengatakan darurat militer telah diberlakukan di Hlaingthaya dan kota tetangga, Shwepyitha. Darurat militer itu diluaskan pada Senin (15/3) meliputi empat kota di Yangon, yakni Dagon Utara, Okkalapa Utara, Dagon Selatan, dan Dagon Seikkan. 

Daerah tersebut tempat sebagian besar pabrik berada. Menurut laman Myanmar Now, darurat militer di bawah rezim junta berarti komandan militer wilayah Yangon diberikan kewenangan administratif dan yudisial penuh di distrik-distrik di mana darurat militer diberlakukan.

Sementara, pemimpin sekelompok anggota parlemen yang digulingkan oleh militer berjanji melakukan revolusi untuk menggulingkan junta yang berkuasa. "Ini adalah masa paling gelap bangsa dan fajar akan menyingsing," kata Mahn Win Khaing Than, yang merupakan ketua majelis tinggi parlemen sebelum kudeta, dalam video di Facebook Sabtu (13/3). Ia juga merupakan anggota Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang memenangkan Pemilu 2020 itu.

Sejumlah anggota parlemen juga telah membentuk pemerintahan sipil paralel yang disebut Komite Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) sebagai pemerintahan tandingan. "Untuk membentuk demokrasi federal, yang benar-benar diinginkan oleh semua etnis bersaudara, yang telah menderita berbagai jenis penindasan dari kediktatoran selama beberapa dekade," ujar Mahn Win Khaing Than.

Aung San Suu Kyi, yang ditahan bersama dengan para pemimpin senior NLD lainnya pada 1 Februari, dijadwalkan kembali ke pengadilan pada Senin. Dia menghadapi setidaknya empat dakwaan, termasuk penggunaan radio walkie-talkie secara ilegal dan melanggar protokol Covid-19. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat