JAKARTA -- Skema pelaksanaan ibadah haji 1442 Hijriyah/2021 Masehi sejauh ini belum dipastikan dari Kerajaan Arab Saudi. Meski begitu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan vaksinasi bagi calon jamaah haji yang seharusnya bisa berangkat tahun ini selesai pada Mei 2021. 

Sekretaris Jenderal Kemenkes, Oscar Primadi mengatakan prediksi tersebut mengacu pada skema vaksinasi nasional. "Insya Allah jamaah haji Indonesia akan kita selesai vaksinasi pada bulan Mei nanti. Jadi tidak ada keraguan Insya Allah kalau melihat skema ini," kata Oscar dalam rapat kerja dengan Komisi VIII di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (15/3). 

Kemenkes mencatat total sasaran vaksinasi jamaah haji Indonesia pada 2021 ini sebanyak 173.160 jamaah. Rinciannya, kelompok umur di bawah 60 tahun sebanyak 115.530 calon jamaah dan calon jamaah kelompok usia di atas 60 tahun sebanyak 57.630 calon jamaah.

"Karena pemberian (vaksinasi) dua kali maka kita prediksi pada bulan April 2021 seluruh jemaah haji yang lansia yang sudah melunasi biaya perjalanan haji Insya Allah telah menerima vaksinasi secara lengkap," ucapnya. 

Sementara untuk mereka yang bukan kelompok usia lansia akan masuk pada kelompok rentan yang ditargekan baru akan dimulai pada April dan selesai Mei 2021. Oscar juga menjanjikan data penerima vaksinasi covid-19 untuk jamaah haji tidak akan terduplikasi. 

Kemenkes melaksanakan pencatatan berbasis kepada nomor induk kependudukan (NIK) bekerjasama dengan dirjen dukcapil di Kementerian Dalam Negeri. "Jadi kami sudah mendata ini yang dikategorikan ASN, para pedagang, kemudian dan seterusnya dengan kelompok-kelompok profesinya sudah kita catat dengan baik insya Allah tidak akan terjadi duplikasi," kata Oscar Primadi. 

Lebih lanjut Oscar menjelaskan, pemberian vaksinasi bagi jamaah haji akan tetap berdasarkan skema nasional vaksinasi covid-19 yang telah menjadi acuan dalam pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Berdasarkan karakteristik jemaah haji, Kemenkes membaginya ke dalam dua kelompok besar, yaitu jamaah lanjut usia (lansia) dan kelompok masyarakat rentan, yaitu mereka yang melakukan perjalanan lintas negara dengan durasi masa terbang lebih dari tiga jam.

"Hanya yang memenuhi syarat tentunya vaksinasi yang akan memperoleh vaksinasi," ujarnya. Di antaranya, jamaah yang mengidap komorbid berat, gangguan kesehatan, dan kontraindikasi pemberian vaksin, tidak akan dilakukan vaksinasi.

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3). Rapat tersebut membahas Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/ 2021 M dan Vaksinasi Jamaah Haji Tahun 1442 H/ 2021 M. - (Prayogi/Republika.)

SHARE    

Sejak program vaksinasi diluncurkan oleh Presiden Jokowi pada Januari lalu sebanyak 1,4 juta tenaga kesehatan telah dialkukan vaksinasi. Sedangkan di tahap kedua ini sebanyak 17,4 juta petugas pelayanan publik dan 21,5 juta lansia masih dalam proses vaksinasi yang ditargetkan selesai pada April 2021 mendatang. 

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Arab Saudi Tawfiq al-Rabiah disebut sedang mempertimbangkan mewajibkan vaksinasi bagi semua jamaah yang akan melakukan haji pada tahun ini. Vaksinasi tersebut juga akan mencakup seluruh petugas haji.

Dia tak menjelaskan soal musim haji tahun ini akan terpengaruh oleh peraturan baru tersebut atau tidak. Tahun lalu, Saudi membatasi jumlah jamaah haji, yakni hanya seribu orang akibat pandemi Covid-19. Izin diberikan kepada mereka yang telah tinggal atau sedang berada di negara tersebut.

Kepastian Haji

Sejauh ini, Pemerintah mengkalim belum mendapat kepastian dari kerajaan Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Menyikapi itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa pemerintah akan tetap terus melakukan persiapan pelaksanaan ibadah haji. 

"Kami terus melakukan upaya diplomasi dengan berbagai otoritas di Arab Saudi antara lain dengan duta besar kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, menteri urusan haji dan umrah Arab Saudi serta lembaga-lembaga terkait lainnya," kata Yaqut dalam rapat kerja kemarin. 

Yaqut optimis kemungkinan diselenggarakan haji tahun ini masih sangat terbuka. Hal tersebut ditandai dengan telah dilakukannya vaksinasi di Arab Saudi sebagaimana yang juga telah dilakukan di Indonesia. 

Selain itu otoritas terkait di Arab Saudi juga mengatakan akan membuka penerbangan internasional per 17 mei 2021. Menurutnya situasi tersebut lebih positif dibanding tahun lalu dimana Arab Saudi menutup penerbangan luar negeri tidak terkecuali selama musim haji di tahun 2020.

"Oleh karena itu, seberapa tipis kemungkinannya kami masih terus menyiapkan penyelenggaraan haji pada tahun ini. Kami di kemenag terus beruapya progresif untuk melakukan upaya penyelenggaran haji 1442/2021. Kami terus respon situasi terkini dengan langkah-langkah strategis terukur, setidaknya kita telah siap jika pemerintah Arab Saudi membuka akses ke tanah suci bagi jamaah haji kita," terangnya. 

Suasana rapat kerja Menteri Agama dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat kerja tersebut membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M dan vaksinasi jemaah haji. - (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

SHARE    

Yaqut menjelaskan, Kemenag juga menyusun beberapa skenario terkait keberangkatan haji. Skenario yang disiapkan tersebut meliputi penerapan protokol kesehatan, pergerakan jamaah di tanah suci, durasi masa tinggal di arab saudi dan aspek ibadah haji di masa pandemi.

"Terkait hal terakhir kami melakukan mudzakarah dan bahtsul masail membahas ketentuan syariat dibandingkan dengan situasi lapangan ketika haji dilakukan di masa pandemi," ucapnya. 

Kemudian ia juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan haji di masa pandemi akan berdampak pada naiknya biaya haji. Ia mengatakan ada sejumlah variabel yang berpengaruh pembiayaan masa ibadah haji di tahun ini, yaitu kuota, protokol kesehatan, pajak tambahan, dan kurs. "Secara matematis makin kecil kouta jamaah yang diberangkatkan, maka semakin besar beban biaya perorangnya," jelasnya. 

Yaqut menambahkan, salah satu variabel penentu penambahan biaya haji adalah penetapan prokes pada aspek transportasi. Kemenag berharap ada kesepahaman antara sinkronisasi dari kemenkes dan penerapannya dalam transportasi menurut Kemenhub terutama mengenai jarak fisik atau physical distancing dan persyaratan test swab.

"Adanya sinkronisasi antara ketentuan protokol kesehatan memudahkan kami dalam mengimplementasikan skenario sekaligus menghitung biaya secara lebih tepat," tuturnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat