JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diharapkan melibatkan para pemangku kepentingan terkait dalam menyusun Peta Jalan Pendidikan (PJP) 2020-2035. Menurut para praktisi pendidikan, ada banyak hal yang perlu dituangkan ke dalam PJP. 

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo mengatakan, pihaknya belum dilibatkan dalam penyusunan rancangan PJP. Heru mengatakan, FSGI sangat mendorong adanya perbaikan kualitas guru dalam PJP. "Kami sering menyampaikan dan memberikan dorongan utamanya adalah kualitas guru," kata Heru saat dihubungi Republika, Jumat (12/3).

Ia mengatakan, perbaikan kualitas guru perlu dilakukan dari hulu ke hilir. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang mempunyai fungsi membangun kualitas guru juga harus dibenahi terlebih dahulu. Sebab, kata Heru, kondisi LPTK saat ini tidak sehat karena banyak yang tidak memperhatikan kualitas, sehingga mencetak guru yang juga tidak berkualitas.

Terkait peta jalan pendidikan, khususnya kualitas guru, ia menyarankan agar memperhatikan penyelenggaraan pendidikan calon guru, rekrutmen calon guru, hingga pelatihan peningkatan kemampuan/kualitas guru. Selain itu, PJP perlu membangun kurikulum yang menjadi acuan visioner ke depan. "Tentu hal ini tidak terlepas dari infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan," katanya. 

Untuk melakukan hal itu semua, Heru menyebut, perlu adanya peningkatan anggaran pendidikan secara nasional maupun di daerah. Ia menyebut, neraca pendidikan daerah (NPD) selama ini belum mendekati minimal 20 persen. "Masih banyak sekali yang di bawah 20 persen," kata dia. 

Heru menambahkan, harmonisasi birokrasi pendidikan antara pusat dan daerah selama ini juga dinilai kurang baik. Perlu koordinasi yang lebih baik agar pelaksanaan pembangunan pendidikan lebih efisien dan efektif.

Guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan mengatakan, penyusunan rancangan PJP belum masif melibatkan para pihak terkait. Ia berharap Kemendikbud mengajak guru melalui asosiasi/organisasi profesi, dosen, akademisi, hingga pemerintah daerah dalam membahas peta jalan sejak penyusunan rancangannya. 

Tangkapan sasaran SDM dalam draf sementara Peta Jalan Nasional 2020-2035. - (Kemendikbud)

"Bahkan mulai dari judulnya apa seharusnya sudah dilibatkan. Kalau menyusun kebijakan kan gitu, dibuka dulu ke publik mana hasil riset, digodok dulu. Ini kan enggak, tahu-tahu draf ada saja di publik," kata Cecep kepada Republika, Jumat (12/3).

Menurut dia, draf peta jalan atau prakonsep PJP yang sudah ada perlu dirombak total atau dibuat ulang. Cecep pun berharap proses penyusunan PJP yang akan berlaku selama 15 tahun itu berlangsung transparan. Ia menyarankan tim ahli dari Kemendikbud terbuka dari berbagai perguruan tinggi.

"Jadi pak Menteri harus detail dan tahu bagaimana persoalan-persoalan, dari tim intinya pak Menteri harus ditambahlah orang-orangnya dari perguruan tinggi," kata Cecep.

Prakonsep PJP belakangan menjadi sorotan berbagai pihak yang salah satunya disebabkan tidak adanya kata 'agama'.  Pada Rabu (10/3) dalam rapat bersama Komisi X DPR RI, Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan, pelajaran agama tidak akan dihapus dari peta jalan pendidikan. Nadiem menjelaskan, agama adalah prinsip esensial dari peta jalan pendidikan. Ia pun menegaskan akan memasukkan kata 'agama' ke dalam PJP. 

Tangkapan strategi utama dalam draf sementara Peta Jalan Nasional 2020-2035. - (Kemendikbud)

SHARE    

Kemendikbud telah mengkaji berbagai masukan dari pertemuan dengan 60 perwakilan pemangku kepentingan, baik yang berasal dari perguruan tinggi, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, asosiasi profesi, maupun organisasi multilateral. Hingga saat ini, Kemendikbud masih terus menerima masukan sampai penyempurnaan dinyatakan selesai. Nadiem juga mengapresiasi masukan penting yang diberikan kepada Kemendikbud.

Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang juga Rektor UNJ Prof Dr Komarudin berharap PJP 2020-2035 yang sedang disusun Kemendikbud tidak meninggalkan akar budaya dan identitas bangsa Indonesia. Komarudin menilai, PJP idealnya tetap berangkat dari nilai nilai budaya bangsa Indonesia.

"Idealnya tidak boleh mencabut akar budaya bangsa, apalagi identitas bangsa, tidak boleh, itu akan layu sebelum berkembang kalau meninggalkan identitas bangsa," ujar Komarudin saat dihubungi, Jumat (12/3).

Komarudin menyadari bahwa pendidikan perlu menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi saat ini maupun yang akan terjadi di masa depan, termasuk juga persaingan global. Akan tetapi, ia menekankan PJP tidak boleh mengabaikan hal-hal bersifat fundamental dari budaya bangsa Indonesia.  Karena itu, mulai dari landasan filosofi, sosiologis, historis, yuridis, tuntutan atau kebutuhan harus berlandaskan budaya bangsa.

"Jadi menurut saya harus ke sana, tidak mesti harus mengikuti pola yang ada di luar negeri. Jadi bagaimanapun akar budaya kita berbeda dengan mereka, tapi bahwa kita harus dipacu untuk cepat berkembang dan sebagainya itu sebuah keharusan, tinggal bagaimana diimplementasikan," ujarnya.

Komarudin juga berharap pembahasan prakonsep PJP 2020-2035 melibatkan berbagai stakeholder, termasuk dari unsur perguruan tinggi. Hal ini untuk memastikan PJP lebih komprehensif dan mengakomodasi tantangan-tantangan pendidikan di masa depan.

"Pada prinsipnya semua stakeholder itu harus dilibatkan agar PJP ini bisa lebih komprehensif apalagi nanti akan dituangkan dalam bentuk UU agar tidak ada kontroversi seperti frasa agama kemarin," ungkapnya.

Menurut dia, hingga saat ini UNJ belum dimintai masukan terkait prakonsep PJP, sehingga ia belum mengetahui detail mengenai draf peta jalan pendidikan tersebut. Namun, ia memastikan UNJ siap memberi masukan agar PJP lebih komprehensif.

"Karena belum mengkaji secara utuh, maka kami harus pelajari bagian mana yang menurut kami akan diberi masukan atau diberi penguatan, akan kita pelajari, draf kami belum dapat, nanti akan kami diskusikan," ujarnya. 

 

Karena belum mengkaji secara utuh, maka kami harus pelajari bagian mana yang menurut kami akan diberi masukan atau diberi penguatan, akan kita pelajari.

 

 

SHARE    

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan, Komisi X telah menyerahkan hasil laporan Panja PJP beserta rekomendasi kepada Kemendikbud, beberapa hari lalu. Menurut hasil kajian panja, kata dia, ada enam aspek dalam prakonsep PJP yang harus dilakukan dekonstruksi.

Fikri menjelaskan, keenam aspek tersebut adalah aspek filosofi, yuridis, sosiologis, prosedur kebijakan dan tata kelola pendidikan, anggaran, dan keterlibatan masyarakat. "Panja sudah menyampaikan secara lisan dan menyerahkan dokumen aslinya, ada 315 halaman," kata Fikri kepada Republika, Kamis (11/3).

Dalam hal aspek filosofis, panja meminta agar pendidikan karakter harus berkaitan dengan nilai agama, tradisi budaya nusantara, aspek historis, dan pemikiran tokoh pendidikan, tokoh agama, serta budayawan.

Rekomendasi itu diberikan panja karena prakonsep PJP dianggap belum memasukkan substansi filsafat pendidikan, terutama dalam hal penggalian potensi diri untuk memperdalam dan mengembangkan kesadaran kemanusiaan menjadi manusia utuh yang menyatu dengan Tuhan, sesama manusia, alam, dan makhluk lainnya.

Hal tersebut dinilai penting ditekankan agar pendidikan mampu mengoreksi orientasi kepada budaya luar yang bertentangan dengan Pancasila, seperti ideologi transnasional dalam bentuk kapitalisme, liberalisme, sosialisme, radikalisme, sekularisme, dan LGBT (lesbian, gay, bisexual, and transgender).

Panja juga mengusulkan agar Kemendikbud melakukan kajian mendalam mengenai profil "pelajar Pancasila". Sebab, berdasarkan pendapat para pakar, terminologi "pelajar Pancasila" mengandung kontradiksi sehingga berpotensi mereduksi substansi Pancasila.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat